BANDAR LAMPUNG, Tapis Media -
Kupastuntas.co, Tanggamus – Tim penyidik Bidang Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanggamus menggeledah Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Tanggamus, Kamis (19/11/2026). Penggeledahan tersebut terkait penyidikan dugaan tindak pidana korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon (APBPekon) Suka Agung Barat, Kecamatan Bulok, Tahun Anggaran 2023 dan 2024.
Dalam penggeledahan itu, penyidik mengamankan puluhan dokumen yang berkaitan dengan persetujuan Dinas PMD dalam proses pencairan anggaran pekon.
Penggeledahan tersebut menjadi bagian dari pengembangan penyidikan untuk menelusuri kemungkinan penyimpangan dalam rantai pengelolaan anggaran, mulai dari proses administrasi, verifikasi persyaratan pencairan, hingga fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan dana pekon.
Langkah penyidik menyasar Kantor Dinas PMD menjadi perhatian karena penelusuran perkara kini tidak hanya berkutat pada pemerintahan pekon sebagai pelaksana anggaran.
Kejaksaan juga mendalami proses administrasi di tingkat kabupaten yang berkaitan dengan persetujuan pencairan APBPekon.
Puluhan dokumen yang diamankan dari Kantor Dinas PMD akan menjadi bahan pendalaman penyidik. Berkas tersebut diperlukan untuk mengurai bagaimana mekanisme persetujuan pencairan dilakukan, siapa saja pihak yang berkaitan dengan proses verifikasi, serta bagaimana fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan anggaran pekon dijalankan.
Sebelumnya, tim penyidik Kejari Tanggamus telah menggeledah Kantor Pekon Suka Agung Barat dan Kantor Kecamatan Bulok. Dari dua lokasi tersebut, penyidik mengamankan sebanyak 89 dokumen yang berkaitan dengan perkara.
Dengan penggeledahan di Kantor Dinas PMD, sedikitnya tiga lokasi pemerintahan telah disisir penyidik, yakni kantor pekon, kantor kecamatan, dan kantor dinas di tingkat kabupaten.
Rangkaian penggeledahan ini memperlihatkan bahwa penyidik tengah menelusuri mata rantai pengelolaan APBPekon Suka Agung Barat secara lebih luas. Tidak hanya penggunaan anggaran, tetapi juga proses administrasi, persetujuan pencairan, serta mekanisme pengawasan yang seharusnya menjadi bagian penting dalam tata kelola keuangan pekon.
Kasi Pidsus Kejari Tanggamus, Ref Aristomy Siahaan, mewakili Kajari Tanggamus Sunandar Pramono menyebutkan, penyidikan masih terus dikembangkan dengan menelusuri dokumen dan pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan perkara tersebut.
“Penanganan perkara ini tidak hanya berhenti pada pemeriksaan administrasi di tingkat pekon. Kami juga mendalami proses persetujuan, pembinaan, dan pengawasan yang berkaitan dengan pengelolaan APBPekon,” kata Ref Aristomy, Kamis (19/11/2026) sore.
Ia menggarisbawahi, seluruh dokumen yang telah diamankan akan dianalisis untuk mengetahui apakah setiap tahapan pengelolaan anggaran telah digelar sesuai ketentuan yang berlaku.
“Seluruh dokumen yang telah diamankan akan dianalisis untuk mengetahui apakah pelaksanaan setiap tahapan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujarnya.
Menurut dia, penyidik akan bekerja secara profesional dan objektif dalam mengungkap perkara berdasarkan alat bukti yang diperoleh.
Sementara itu, pihak Dinas PMD maupun Inspektorat Kabupaten Tanggamus belum memberikan keterangan substantif terkait penggeledahan tersebut.
Salah satu pihak yang dikonfirmasi menyampaikan bahwa penggeledahan yang dilakukan kejaksaan merupakan bagian dari standar operasional prosedur (SOP) pemeriksaan. Adapun seluruh proses dan kewenangan penanganan perkara sepenuhnya berada di pihak kejaksaan.
Meluasnya penggeledahan hingga Kantor Dinas PMD membuat proses persetujuan dan pengawasan anggaran pekon menjadi salah satu aspek yang kini disorot.
Sebab, pengelolaan uang publik tidak cukup hanya mengandalkan laporan pertanggungjawaban di atas kertas. Setiap tahapan harus dapat dipastikan berjalan sesuai aturan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Kejari Tanggamus kini ditunggu untuk mengungkap secara terang dugaan penyimpangan APBPekon Suka Agung Barat. Publik juga menanti penjelasan mengenai konstruksi perkara, pihak-pihak yang bertanggung jawab, serta ada atau tidaknya kerugian keuangan negara dalam pengelolaan anggaran tersebut.
Hingga berita ini ditulis, Kejari Tanggamus belum mengumumkan penetapan tersangka maupun nilai kerugian negara dalam perkara dugaan korupsi tersebut. (*)