BANDAR LAMPUNG, Tapis Media -
Kupastuntas.co, Jakarta - Ketentuan batas usia calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) kembali dipersoalkan di Mahkamah Konstitusi (MK). Kali ini, seorang warga bernama Tuan Guru Deri Sulthanul Qulub mengajukan permohonan agar batas usia minimum capres-cawapres diturunkan menjadi 19 tahun.
Permohonan tersebut telah terdaftar di MK dengan nomor perkara 432/PUU-XXIV/2026. Berdasarkan informasi pada laman resmi MK, Rabu (18/11/2026), pemohon mengajukan pengujian terhadap Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengatur persyaratan usia calon presiden dan wakil presiden.
Saat ini, ketentuan tersebut mengatur bahwa capres dan cawapres harus berusia paling rendah 40 tahun atau pernah maupun sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk kepala daerah. Aturan itu merupakan hasil Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang sebelumnya menjadi sorotan publik karena berkaitan dengan pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden.
Dalam permohonannya, Deri yang berstatus sebagai pengajar sekaligus aktivis menilai pembatasan usia minimum 40 tahun berpotensi menghalangi hak konstitusional warga negara yang memiliki kemampuan memimpin, tetapi belum memenuhi persyaratan usia. Ia berpendapat bahwa kecakapan, integritas, dan kualitas kepemimpinan seseorang tidak semestinya hanya diukur berdasarkan umur.
Pemohon juga mengaitkan gugatannya dengan pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan wakil presiden pada 12 November 2026. Ia menyinggung Putusan MK Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 742 K/TUN/2026 dalam argumentasi permohonannya. "Pasal 169 huruf q berusia paling rendah 40 tahun membatasi hak konstitusi pemohon, padahal negara menjamin kedudukan dan hak yang sama," demikian alasan pemohon sebagaimana tertuang dalam permohonannya.
Menurut Deri, warga negara yang telah berusia 19 tahun juga seharusnya memiliki kesempatan untuk dipertimbangkan sebagai calon pemimpin nasional sepanjang memenuhi kriteria kemampuan dan integritas. "Pemohon mengusulkan agar usia paling rendah 19 tahun dapat dipertimbangkan sebagai alternatif persyaratan, dengan penilaian terhadap kecakapan dan integritas calon," ujarnya.
Melalui gugatan tersebut, Deri meminta MK mengemukakan ketentuan usia minimum 40 tahun bertentangan dengan UUD 1945 apabila tidak dimaknai turut memberikan kesempatan kepada warga berusia paling rendah 19 tahun yang dinilai memiliki kejujuran, amanah, kecerdasan, serta kemampuan menyampaikan gagasan. Ketentuan baru yang diusulkan itu diminta menjadi alternatif tambahan di luar persyaratan usia dan pengalaman jabatan hasil putusan MK sebelumnya.
Mahkamah Konstitusi dijadwalkan menggelar sidang perdana perkara tersebut pada Rabu (25/11/2026). Dalam persidangan nanti, MK akan memeriksa argumentasi serta dasar konstitusional permohonan sebelum menentukan kelanjutan pengujian norma batas usia capres-cawapres. Hingga saat ini, usulan penurunan batas usia menjadi 19 tahun masih sebatas permohonan dan belum menjadi ketentuan hukum yang berlaku. (*)