BANDAR LAMPUNG, Tapis Media -
Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Pembagian tantiem bernilai miliaran rupiah kepada jajaran direksi dan komisaris PT Lampung Energi Berjaya (LEB) menjadi sorotan dalam sidang dugaan korupsi dana participating interest (PI) 10 persen migas Wilayah Kerja Offshore South East Sumatra (WK OSES). Pasalnya, pemberian penghargaan tersebut dipertanyakan lantaran perusahaan dinilai tidak menjalankan aktivitas usaha yang menghasilkan prestasi.
Persoalan itu mengemuka saat saksi ahli bidang Perseroan Terbatas dan Tata Kelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Dian Purnama Anugerah, memberikan keterangan dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Tanjungkarang, Rabu (18/11/2026). Dian memastikan, pemberian tantiem kepada pengurus perusahaan harus memiliki dasar perhitungan yang jelas dan mempertimbangkan kinerja, bukan semata-mata berdasarkan keputusan pemegang saham.
"Tantiem itu kan harus ada dasar perhitungannya. Jadi tidak bisa sekenanya juga tantiem itu diberikan begitu saja. Tentu harus ada dasar-dasar perhitungannya yang kemudian tidak membebani perusahaan," kata Dian di hadapan majelis hakim.
Berdasarkan Keputusan Direksi PT LEB Nomor 034/LEB-DIR/SK/IX/2023 tertanggal 7 September 2023, tiga pengurus perusahaan menerima pembayaran tantiem dengan nilai bersih mencapai sekitar Rp7,58 miliar. Direktur Utama M. Hermawan Eriadi menerima Rp3.001.270.849 setelah dikurangi koreksi utang gaji Rp350 juta. Direktur Operasional Budi Kurniawan memperoleh Rp2.531.016.679 setelah dipotong utang gaji Rp150 juta, sedangkan Komisaris Heri Wardoyo menerima Rp2.045.889.594 setelah dikurangi utang gaji Rp300 juta.
Dian mempertanyakan kelayakan pemberian tantiem tersebut apabila perusahaan tidak menunjukkan aktivitas usaha maupun pencapaian kinerja yang dapat dijadikan dasar penghargaan. Menurutnya, tantiem seharusnya diberikan sebagai bentuk apresiasi atas prestasi pengurus dalam meningkatkan kinerja perusahaan.
"Nah, sementara perseroan PT LEB itu tidak ada daya upaya untuk melakukan acara usaha apa pun. Jadi, apakah layak dan pantas direksi yang tidak melakukan suatu prestasi? Tantiem itu kan penghargaan atas prestasi. Nah, prestasi apa yang diperoleh oleh direksi dan komisaris?" ujarnya.
Dalam persidangan, Dian juga menyinggung keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Lampung Jasa Utama (LJU) tahun 2023 yang memberikan kewenangan kepada komisaris untuk menetapkan tantiem dengan persetujuan pemegang saham. Ia menilai, persetujuan RUPS tidak serta-merta menjadikan suatu kebijakan tepat apabila dasar penetapannya tidak mempertimbangkan prestasi dan kondisi perusahaan.
"Jadi tentu saya rasa menentukan tantiem itu maksudnya berbekal pendapatan dan biaya itu yang menurut saya tidak bijaksana. Kalau kemudian itu dibawa ke RUPS sendiri dan disetujui lagi ya, secara bersama-sama, selayaknya mengamini suatu kebijakan yang menurut saya keliru," tegasnya.
Keterangan Dian menambah sorotan terhadap tata kelola keuangan PT LEB dalam perkara dugaan korupsi dana PI 10 persen migas WK OSES. Persidangan tersebut turut mengangkat persoalan dasar penentuan tantiem, kewenangan pengurus, serta pertanggungjawaban keputusan perusahaan dalam pengelolaan dana. Meski demikian, ada atau tidaknya pelanggaran hukum terkait pembagian tantiem tersebut masih harus dinilai berdasarkan fakta dan alat bukti yang terungkap selama proses persidangan. (*)