BANDAR LAMPUNG, Tapis Media -
Target investasi di Provinsi Lampung pada tahun 2026 mengalami peningkatan signifikan dibanding tahun sebelumnya.
Pemerintah pusat melalui Kementerian Investasi/BKPM menetapkan target investasi Lampung tahun 2026 sebesar Rp16,2 triliun, naik cukup tinggi dibanding target tahun 2025 yang berada di angka Rp10,2 triliun.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Provinsi Lampung, Samsurijal menjelaskan peningkatan target tersebut tidak lepas dari capaian realisasi investasi Lampung sepanjang tahun 2025 yang melampaui target nasional.
"Sebagaimana kita ketahui, tahun 2025 itu Lampung ditarget Rp10,2 triliun oleh pemerintah pusat. Namun realisasinya mencapai Rp15,6 triliun hingga 31 Desember 2025. Jadi ada peningkatan sekitar 40 persen dari target yang ditetapkan," ujarnya saat dimintai keterangan, Senin (11/5/2026).
Menurutnya, capaian tersebut menjadi dasar pemerintah pusat menaikkan target investasi Lampung pada tahun ini menjadi Rp16,2 triliun.
Pemerintah Provinsi Lampung pun optimistis target tersebut dapat tercapai seiring berbagai upaya yang tengah dilakukan untuk menarik investor masuk ke daerah.
Samsurijal menjelaskan, Gubernur Mirza telah memberikan arahan agar seluruh jajaran pemerintah daerah memberikan kepastian dan komitmen kepada para investor bahwa Lampung merupakan daerah yang layak dan strategis untuk berinvestasi.
"Pak Gubernur memberikan arahan kepada kami untuk memberikan garansi kepada investor bahwa Lampung adalah salah satu pilihan terbaik untuk berinvestasi. Di dalam RKPD juga ditegaskan bahwa Lampung diarahkan menjadi magnet investasi," katanya.
Untuk mendukung hal tersebut, Dinas PMPTSP Provinsi Lampung terus memperkuat pelayanan perizinan agar semakin mudah dan cepat.
Salah satu langkah strategis yang telah dilakukan yakni bersama DPRD Provinsi Lampung menyetujui Peraturan Daerah (Perda) tentang Kemudahan Penanaman Modal.
Di dalam perda tersebut diatur berbagai bentuk kemudahan bagi calon investor, baik berupa kemudahan fiskal maupun nonfiskal. Kebijakan itu diharapkan mampu menjadi instrumen penting dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif di Provinsi Lampung.
"Komitmen kami adalah memberikan kemudahan pelayanan perizinan. Dengan adanya perda kemudahan penanaman modal ini, diharapkan investor semakin tertarik untuk menanamkan modalnya di Lampung," jelasnya.
Pada tahun 2026, Pemprov Lampung juga mencatat adanya sebagian rencana investasi besar yang saat ini sedang dalam tahap proses.
Salah satunya yakni rencana pembangunan daerah industri bioetanol hasil kerja sama antara Toyota Motor Corporation dan PT Pertamina (Persero).
Proyek tersebut bahkan telah dirilis oleh BKPM dan akan menjadi salah satu pilot project pengembangan energi alternatif berbasis bioetanol di Indonesia.
Lampung dipilih karena dinilai memiliki potensi bahan baku yang melimpah untuk mendukung pengembangan industri tersebut.
"Lampung dianggap memiliki bahan baku yang cukup untuk pengembangan bioetanol, sehingga ini menjadi salah satu proyek besar yang sedang diproses," kata Samsurijal.
Selain itu, terdapat pula rencana pengembangan infrastruktur pelabuhan di kawasan Bakauheni yang akan dikerjasamakan dengan pemerintah China. Rencana investasi tersebut sebelumnya juga telah dibahas bersama Kementerian BKPM.
Pemerintah Provinsi Lampung menginginkan berbagai proyek strategis yang tengah disiapkan itu dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, membuka lapangan kerja baru, sekaligus memperkuat posisi Lampung sebagai salah satu tujuan investasi utama di Sumatera. (*)
