BANDAR LAMPUNG, Tapis Media -
Kupastuntas.co, Bandar Lampung – Antrean panjang BBM bersubsidi tidak hanya terjadi di Lampung. Dalam beberapa pekan terakhir, antrean Pertalite dan Biosolar juga dilaporkan terjadi di beragam daerah di Sumatera, Jawa hingga Sulawesi.
Ironisnya, di tengah antrean tersebut, PT Pertamina Patra Niaga mengemukakan stok BBM tersedia.
Direktur Pemasaran Ritel Pertamina Patra Niaga, Eko Ricky Susanto, Jumat (11/9/2026), menjelaskan antrean bukan disebabkan stok BBM tidak tersedia, tetapi karena terjadi pergeseran konsumsi dari BBM nonsubsidi seperti Pertamax Series dan Dex ke Pertalite dan Biosolar.
“Ini sebenarnya secara BBM stok tersedia, hanya karena terjadinya shifting karena kenaikan harga cukup tinggi,” kata Eko.
Penjelasan itu memunculkan pertanyaan: jika stok aman, mengapa antrean justru terjadi di beragam provinsi dalam waktu yang relatif bersamaan?
Di Lampung, antrean Biosolar terjadi di beragam SPBU Kabupaten/Kota. Di Kota Gajah, Lampung Tengah, Minggu (13/9/2026), antrean truk memicu kemacetan hingga sekitar tiga kilometer. Di Bandar Lampung, pemandangan atrean kendaraan hampir terjadi setiap hari, di seluruh SPBU.
Pemprov Lampung kemudian mengusulkan tambahan kuota BBM subsidi sebanyak 192.775 kiloliter, terdiri dari Biosolar 120.384 KL dan Pertalite 72.391 KL. Pertamina juga meningkatkan penyaluran Biosolar di Lampung sekitar 265 KL per hari mulai September.
Lebarnya selisih harga diduga ikut mendorong perpindahan konsumen. Biosolar subsidi di Lampung dijual Rp6.800 per liter, sementara Dexlite Rp24.200 dan Pertamina Dex Rp25.750 per liter.
Di Sumatera Selatan, antrean Biosolar juga terjadi di beragam SPBU. Gubernur Herman Deru meminta Pertamina menyesuaikan distribusi dengan kebutuhan wilayah dan membuka kemungkinan pengajuan tambahan kuota.
Di Riau, pemerintah provinsi juga mengajukan tambahan kuota setelah antrean terjadi di beragam SPBU. Tambahan Biosolar yang diusulkan disebut mencapai sekitar 99 ribu KL.
Di Jawa Timur, antrean Pertalite dan Biosolar terjadi antara lain di Lumajang dan Jember. Pertamina kemudian memperkuat pasokan. Pada 5 September 2026, penyaluran Pertalite untuk memperkuat stok di wilayah tersebut disebut mencapai sekitar 110 persen dari penyaluran normal.
Kondisi lebih serius terjadi di Makassar, Sulawesi Selatan. Antrean BBM berlangsung cukup lama hingga pemerintah menerapkan sistem ganjil-genap pembelian Pertalite dan Biosolar untuk mengurangi penumpukan kendaraan di SPBU.
BPH Migas juga turun melakukan pemantauan dan tetap mengemukakan stok BBM subsidi maupun nonsubsidi di Sulawesi Selatan tersedia dan terkendali.
Kasus Lampung, Sumatera Selatan, Riau, Jawa Timur dan Sulawesi Selatan menunjukkan pola yang hampir sama: antrean terjadi, permintaan BBM subsidi meningkat, pasokan atau kuota kemudian perlu ditambah.
Karena itu, persoalan BBM tidak cukup dijawab dengan pernyataan bahwa “stok aman”.
Jika stok memang tersedia, pemerintah, BPH Migas dan Pertamina perlu menjelaskan apakah persoalan sebenarnya berada pada kuota BBM subsidi, distribusi dari terminal ke SPBU, kapasitas pelayanan SPBU, lonjakan konsumsi, atau pengawasan penyaluran.
Bagi masyarakat, ukuran ketersediaan BBM bukan berapa banyak stok tersimpan di terminal.
Ukurannya sederhana: BBM tersedia di SPBU ketika dibutuhkan dan masyarakat tidak harus mengantre berjam-jam untuk mendapatkannya.
Sebab, stok nasional bisa saja aman, tetapi jika BBM tidak tersedia dalam jumlah yang cukup di SPBU, persoalan distribusi tetap nyata di lapangan. (*)
