BANDAR LAMPUNG, Tapis Media -
Satgas Percepatan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Provinsi Lampung tengah menyiapkan Surat Edaran (SE) yang akan mewajibkan setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG lebih transparan kepada masyarakat, terutama terkait kandungan gizi dan harga setiap menu yang disajikan.
Ketua Satgas Percepatan Program MBG Provinsi Lampung, Saipul, menyebutkan konsep surat edaran tersebut telah disusun dan diajukan, namun hingga kini masih menunggu proses finalisasi dan penandatanganan.
"Pada prinsipnya kami menghimbau agar pengelola dapur transparan. Mereka harus menyampaikan kandungan gizi dari setiap menu, kemudian berapa harga per item makanan itu. Konsep surat edarannya sudah naik, tinggal menunggu selesai diproses," kata Saipul saat dimintai keterangan, Selasa (21/7/2026).
Menurutnya, transparansi tersebut penting agar masyarakat mengetahui kualitas makanan yang diberikan kepada para penerima manfaat sekaligus memastikan anggaran yang digunakan benar-benar menghasilkan makanan dengan nilai gizi yang memadai.
Saipul menjelaskan, kecukupan gizi menjadi faktor penting karena tujuan utama Program Makan Bergizi Gratis adalah meningkatkan status gizi anak-anak Indonesia.
"Target akhirnya kan peningkatan gizi anak-anak. Salah satu indikatornya adalah penurunan angka stunting. Kalau ternyata kandungan gizinya tidak mencukupi, tentu kita khawatir tujuan akhirnya tidak tercapai," ujarnya.
Selain mendorong keterbukaan informasi, surat edaran tersebut juga akan menghimbau seluruh SPPG untuk memprioritaskan kerja sama dengan lembaga ekonomi desa dalam penyediaan bahan pangan.
Melalui skema tersebut, pemerintah memiliki harapan Program MBG tidak hanya meningkatkan kualitas gizi anak-anak, tetapi juga memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar.
"Kita ingin program ini juga ikut memberdayakan ekonomi masyarakat. Karena itu kami menghimbau agar SPPG bermitra dengan lembaga ekonomi desa untuk penyediaan bahan pangan," katanya.
Sebagai langkah awal, Satgas MBG Lampung telah memfasilitasi penandatanganan perjanjian kerja sama antara pengelola dapur dengan beragam lembaga ekonomi desa saat peluncuran program.
"Waktu launching kemarin sudah ada delapan BUMDes dan dua koperasi yang menandatangani perjanjian kerja sama untuk menjadi mitra penyedia bahan pangan," jelasnya.
Di sisi lain, Saipul memastikan hingga saat ini Program Makan Bergizi Gratis masih berjalan normal. Meski muncul berbagai isu mengenai penataan ulang penerima manfaat maupun penghentian sementara operasional dapur MBG, menurutnya belum ada kebijakan resmi dari pemerintah pusat.
Ia menyebutkan Program MBG merupakan program nasional sehingga seluruh daerah masih menunggu petunjuk teknis (juknis) terbaru dari Badan Gizi Nasional (BGN).
"Sampai hari ini juknis terbaru belum keluar. Memang masih digodok, termasuk rencana repositioning terkait penerima manfaat. Ada wacana masyarakat mampu tidak lagi menjadi penerima manfaat, tetapi itu masih sebatas wacana karena belum ada juknis," ujarnya.
Karena itu, ia menggarisbawahi belum ada penghentian operasional seluruh dapur MBG sebagaimana isu yang berkembang.
"Kalau ada isu semua dapur akan di-off-kan dulu untuk penataan penerima manfaat, itu belum benar. Program masih berjalan normal. Penyesuaian baru dilakukan kalau juknisnya sudah terbit," tegasnya.
Terkait operasional dapur MBG di Lampung, Satgas masih menggunakan data terakhir yang mencatat terdapat 1.159 SPPG yang beroperasi.
Menurut Saipul, tidak ada penghentian operasional secara menyeluruh. Suspend hanya diberlakukan terhadap dapur yang mengalami permasalahan tertentu.
"Data yang masih kami pegang ada 1.159 SPPG yang operasional. Tidak ada suspend secara total. Kalau ada masalah, baru disuspend per kasus," katanya.
Sementara itu, terdapat 360 SPPG yang masih dalam proses pembangunan daerah. Namun perkembangan fisik masing-masing dapur sepenuhnya menjadi kewenangan Badan Gizi Nasional.
"Data kami yang sedang proses pembangunan daerah masih 360 SPPG. Untuk progres pembangunan daerah berapa persen, itu sistemnya dipegang oleh BGN sehingga kami tidak memegang perkembangan terbarunya," pungkasnya. (*)
