BANDAR LAMPUNG, Tapis Media -

- Ratusan mahasiswa menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor DPRD Provinsi Lampung, Selasa, 27 Oktober 2026 siang.

Membawa rapor merah Kabinet Prabowo-Gibran, massa menyuarakan delapan tuntutan, mulai dari penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) hingga pendidikan gratis.

Berdasarkan pantauan Radar Lampung, massa tiba di lokasi sekitar pukul 13.25 WIB dengan pengawalan mobil patroli polisi.

Setibanya di depan gedung dewan, mahasiswa secara bergantian menyampaikan orasi.

Situasi sempat memanas ketika terjadi aksi saling dorong antara demonstran dan petugas keamanan.

Massa kemudian berhasil masuk ke halaman Kantor DPRD Lampung yang sebelumnya dibatasi kawat berduri.

Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyampaikan beragam persoalan yang dinilai perlu mendapat perhatian pemerintah.

Salah satu tuntutan yang disuarakan adalah penetapan karhutla sebagai bencana nasional.

Mereka juga mendesak pengusutan tuntas terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat dalam pembakaran hutan dan lahan secara sengaja.

Selain itu, mahasiswa meminta jaminan perlindungan kesehatan bagi masyarakat terdampak karhutla.

Di luar persoalan lingkungan, mahasiswa menyoroti distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

Mereka menuntut keterbukaan data dan penyaluran BBM bersubsidi yang tepat sasaran hingga ke stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).

Di sektor ekonomi, massa mendesak pemerintah menurunkan harga bahan pangan pokok.

Mereka juga meminta perbaikan tata kelola kebijakan ekonomi dan pemulihan kepercayaan pasar untuk berinvestasi.

Mahasiswa turut menyuarakan tuntutan penghentian militerisme di ranah sipil.

Di bidang pendidikan, mereka meminta pemerintah mewujudkan sistem pendidikan yang gratis, ilmiah, dan demokratis.

Delapan Tuntutan Mahasiswa

Berikut delapan tuntutan yang disampaikan dalam aksi tersebut:

1. Menetapkan karhutla sebagai bencana nasional.
2. Mengusut tuntas dugaan keterlibatan mafia dalam pembakaran hutan dan lahan secara sengaja.
3. Menjamin perlindungan kesehatan bagi masyarakat terdampak karhutla.
4. Menjamin keterbukaan data dan distribusi BBM bersubsidi yang tepat sasaran hingga ke SPBU.
5. Menurunkan harga bahan pangan pokok.
6. Memperbaiki tata kelola kebijakan ekonomi dan memulihkan kepercayaan pasar untuk berinvestasi.
7. Menghentikan militerisme di ranah sipil.
8. Mewujudkan pendidikan gratis, ilmiah, dan demokratis.

Hingga pukul 14.47 WIB, massa masih bertahan di halaman Kantor DPRD Provinsi Lampung.

Aksi berlangsung dengan pengawalan petugas keamanan. (*)