BANDAR LAMPUNG, Tapis Media -
Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Lampung tengah menyiapkan pelimpahan berkas dan tersangka perkara dugaan korupsi proyek peningkatan jalan di Kabupaten Lampung Utara (Lampura) tahun anggaran 2019, ke Kejaksaan Tinggi Lampung usai berkas dinyatakan lengkap atau P21.
"Kita kan tinggal menunggu dengan kejaksaan, kejaksaan siapnya kapan, kita akan limpahkan," ujar Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Lampung Kombes Pol Heri Rusyaman, Selasa (10/11/2026).
Menurut Heri, secara syarat formil dan materil kelengkapan berkas sudah P21. Sementara terhadap satu tersangka yang meninggal dunia atas nama Anthony, penanganan perkaranya terpaksa dihentikan atau SP3.
"Karena itu merupakan syarat dari hasil koordinasi dengan pihak kejaksaan untuk yang bersangkutan almarhum di SP3, baru kita bisa tahap dua," jels dia.
Dalam perkara ini, delapan direktur kontraktor ditetapkan sebgai tersangka di antaranya berinisial Ci, Ai, At, Hx, Fh, Bi, Ac, dan Ik.
Kerugian negara yang ditimbulkan oleh pelaku atas perkara ini sebanyak kurang lebih Rp2,1 miliar, dengan modus proyek tidak sesuai dengan apa yang diharuskan atau SOP.
Adapun pasal yang dijerat terhadap pelaku yakni Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.
Dengan ancaman pidana penjara seumur hidup atau 4–20 tahun dan denda Rp200 juta–Rp1 miliar.
Dua proyek pekerjaan jalan yang menjadi objek dugaan korupsi adalah proyek Jalan Desa Isorejo–Bandar Agung, dengan penyedia jasa CV Al Fath Hakiki bernilai kontrak Rp3,47 miliar. Direktur perusahaan tersebut adalah Dian Afrina.
Serta proyek peningkatan Jalan Desa Sukamaju–Simpang Tatakarya bernilai kontrak Rp3,35 miliar. Lagi-lagi CV Al Fath Hakiki tercatat sebagai penyedia. (*)
