BANDAR LAMPUNG, Tapis Media -
(Sekwan) Lampung Utara, Ahmad Alamsyah, berakhir berbeda dari tuntutan jaksa. Setelah sebelumnya dituntut delapan tahun penjara dalam perkara dugaan korupsi anggaran Sekretariat DPRD Lampung Utara, ia justru dinyatakan tidak bersalah dan divonis bebas oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Tanjungkarang.
Putusan yang dibacakan pada Senin (9/11/2026) tersebut sekaligus menggugurkan seluruh dakwaan terhadap Ahmad Alamsyah, yang juga pernah menjabat sebagai Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Utara.
Dalam pertimbangannya, majelis hakim menuturkan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum (JPU), baik dalam dakwaan primer maupun subsidair.
Putusan ini menjadi perhatian lantaran perkara yang menjerat Ahmad Alamsyah sebelumnya berkaitan dengan dugaan penyimpangan penggunaan anggaran dan aktivitas fiktif di lingkungan Sekretariat DPRD Lampung Utara Tahun Anggaran 2022, dengan nilai kerugian negara yang ditaksir mencapai Rp2,9 miliar.
Kuasa hukum Ahmad Alamsyah, Dr. Slamet Haryadi, membenarkan bahwa kliennya dinyatakan bebas dari seluruh dakwaan. Menurutnya, keputusan majelis hakim menunjukkan bahwa tuduhan tindak pidana korupsi yang dialamatkan kepada kliennya tidak terbukti dalam persidangan.
"Dalam amar putusannya, majelis hakim menuturkan terdakwa tidak bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam dakwaan primer dan subsidair. Dengan demikian, diputuskan bebas murni," ujar Slamet Haryadi.
Tak hanya membebaskan dari seluruh dakwaan, majelis hakim juga memerintahkan agar Ahmad Alamsyah segera dikeluarkan dari Rumah Tahanan Negara (Rutan) setelah putusan dibacakan.
Perintah pembebasan tersebut menjadi bagian dari amar putusan yang harus digelar oleh penuntut umum sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Selain itu, majelis hakim memerintahkan pemulihan hak-hak Ahmad Alamsyah, baik dalam kemampuan, kedudukan, pangkat, maupun harkat dan martabatnya seperti sebelum menjalani proses hukum.
Sebelumnya, JPU menilai Ahmad Alamsyah bertanggung jawab dalam perkara dugaan korupsi anggaran Sekretariat DPRD Lampung Utara tahun 2022. Atas dasar itu, jaksa menuntut terdakwa dengan hukuman delapan tahun penjara.
Jaksa juga menuntut pembayaran denda sebesar Rp500 juta, dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan diganti pidana kurungan selama 140 hari.
Tak berhenti di situ, Ahmad Alamsyah turut dituntut membayar uang pengganti sebesar Rp335 juta. Apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi, jaksa meminta agar diganti dengan tambahan pidana penjara selama empat tahun.
Namun, tuntutan berat yang diajukan penuntut umum tersebut tidak dikabulkan majelis hakim. Setelah menilai fakta-fakta persidangan, hakim mengambil kesimpulan bahwa unsur tindak pidana korupsi yang didakwakan kepada Ahmad Alamsyah tidak terbukti.
Dengan putusan bebas tersebut, Ahmad Alamsyah tidak dijatuhi hukuman penjara, denda, maupun kewajiban membayar uang pengganti sebagaimana tuntutan jaksa. Majelis hakim juga menetapkan biaya perkara dibebankan kepada negara.
Meski demikian, belum diketahui apakah JPU akan menempuh upaya hukum kasasi atas putusan bebas tersebut atau menerima keputusan majelis hakim. (*)
