BANDAR LAMPUNG, Tapis Media -
Fenomena antrian kendaraan di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) wilayah Lampung untuk mengisi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, menjadi perhatian serius bagi Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Lampung terkait indikasi penyelewengan.
Antisipasi pun dilakukan terhadap SPBU yang berada di daerah-daerah tergolong sedikit konsumen seperti di wilayah Mesuji, Tulang Bawang dan lainnya.
"Yang kita khawatirkan, kita antisipasi adalah SPBU-SPBU yang ada di luar dari kota penyangga ini, penyangga Bandar Lampung seperti mungkin di Mesuji, Tulang Bawang, dan sebagainya yang daerahnya sepi. Nah itu yang kita akan turunkan tim untuk mengantisipasi terjadinya penyelewengan," jelas Dirreskrimsus Polda Lampung, Kombes Pol Heri Rusyaman, Rabu (16/9/2026).
Heri mengaku pihaknya sudah menginstruksikan jajaran Polres untuk memantau distribusi BBM bersubsidi.
"Karena ini udah instruksi dari pimpinan kita tertinggi, Pak Kapolri, mungkin instruksi juga dari Bapak Presiden, berjenjang kepada Kapolda, Kapolda kepada kami dan para Kapolres. Antisipasi semua penyelewengan. Siapa pun, terutama untuk subsidi, tidak ada kata lain harus kita tegakkan," tegas dia.
Menurutnya, terkait fenomena kelangkaan BBM bersubsidi, Pemerintah Provinsi Lampung bekerja sama dengan Dirkrimsus, Pertamina, Hiswana Migas. Berdasarkan hasil pantauan bahwa stok BBM subsidi dalam kondisi cukup.
"Tetapi karena dengan konsumen yang banyak, ada fenomena peralihan yang harusnya mungkin mobil pribadi ini melihat gap harga yang dari BBM Bio Solar itu harga Rp6.700 dengan BBM nonsubsidi Rp23.000 sangat jauh, sehingga banyak yang beralih ke Bio Solar dan terjadinya kemacetan yang luar biasa," jelas dia.
Selain itu, lanjut Heri, antrian BBM bersubsidi juga disebabkan karena rentang waktu pengisian BBM rata-rata sampai 15 menit untuk satu barcode atau satu kendaraan.
"Kemudian fenomena bahwa masyarakat ada kekhawatiran kosong sehingga memarkirkan mobilnya mulai dari malam hari. Nah inilah, kita mitigasi permasalahan yang ada di lapangan dan mencarikan solusi seperti apa," ungkapnya.
Pihaknya pun akan menggelar rapat bersama Pemprov Lamoung untuk mencari solusi atas permasalahan ini. Salah satu yang menurutnya bisa dilakukan adalah dengan menerapkan sistem ganjil-genap.
"Atau barcode hari ini ngisi mungkin ada dua hari lagi bisa ngisi, mudah-mudahan itu menjadi salah satu solusi ya. Solusi satunya mengurai kemacetan, yang kedua mencegah penyelewengan," ucapnya. (*)
