BANDAR LAMPUNG, Tapis Media -
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung bersama Kepolisian Daerah (Polda) Lampung dan Pertamina Patra Niaga melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke beberapa Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kota Bandar Lampung, Rabu (16/9/2026).
Sidak tersebut dilakukan sebagai langkah monitoring terhadap penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM), khususnya BBM bersubsidi jenis Solar, menyusul adanya antrean kendaraan yang cukup panjang di beberapa SPBU di Provinsi Lampung.
beberapa SPBU yang menjadi lokasi monitoring di antaranya SPBU 24.352.42 di Jalan Diponegoro, SPBU CoCo Pertamina 21.351-05 di kawasan Pasar Kangkung, serta SPBU 24.352.44 di Jalan Gatot Subroto, Bandar Lampung.
Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Lampung, Budhi Darmawan, menjelaskan agenda tersebut dilakukan bersama Pertamina Patra Niaga dan Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Lampung untuk memastikan penyaluran BBM bersubsidi berjalan sesuai ketentuan.
"Kami pada hari ini bersama-sama dengan Pertamina Patra Niaga, yaitu Dinas ESDM Provinsi, kemudian dari Ditreskrimsus Polda Lampung melakukan kunjungan monitoring, karena adanya antrean BBM, terutama Solar, atau BBM subsidi di Provinsi Lampung," ujar Budhi.
Menurut Budhi, monitoring dilakukan secara langsung di lapangan untuk melihat kondisi penyaluran BBM sekaligus memastikan tidak terjadi penyimpangan dalam proses pengisian BBM bersubsidi.
"Kami melakukan kunjungan ke beberapa SPBU dan saat ini kita sedang di SPBU yang di Pasar Kangkung. Nah, hal ini kaitannya dengan keadaan yang ada hari ini, situasi di Provinsi Lampung. Kita juga melihat bahwa saat ini antreannya cukup panjang di SPBU ini," katanya.
Dalam sidak tersebut, petugas turut melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan yang melakukan pengisian BBM bersubsidi. Pemeriksaan mencakup kesesuaian barcode dengan data kendaraan, foto kendaraan, Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), hingga kondisi fisik kendaraan.
Selain itu, petugas juga mengecek jumlah BBM yang diisikan untuk memastikan volumenya sesuai dengan kuota yang diperbolehkan.
"Kami melakukan cek terhadap kesesuaian barcode, kemudian juga cek dengan fotonya, STNK-nya, fisik kendaraannya juga kita lihat, termasuk juga tadi dia mengisinya berapa, sesuai enggak dengan kuota," jelas Budhi.
Dari hasil pemantauan sementara yang dilakukan pada Rabu pagi, Budhi menyebut belum ditemukan adanya ketidaksesuaian dalam penyaluran BBM bersubsidi di SPBU yang diperiksa.
"Jadi, dalam pengamatan kita pada pagi hari ini, situasinya sebetulnya masih sesuai. Kita belum menemukan adanya yang tidak sesuai," ujarnya.
Meski demikian, monitoring akan terus dilakukan sebagai upaya memastikan BBM bersubsidi benar-benar diterima oleh masyarakat dan kelompok pengguna yang memang berhak sesuai peruntukannya.
Budhi menggarisbawahi, agenda turun langsung ke lapangan juga bertujuan untuk mengantisipasi kemungkinan adanya penyimpangan, termasuk praktik penimbunan BBM bersubsidi maupun penggunaan BBM yang tidak sesuai dengan ketentuan.
"Tujuannya kita ke lapangan ya, kita akan melihat kalau memang ada penyimpangan. Nah, kita harapkan itu tidak terjadi," katanya.
Ia melanjutkan, apabila dalam proses monitoring ditemukan indikasi pelanggaran, termasuk penimbunan atau penyalahgunaan BBM bersubsidi, aparat kepolisian akan melakukan langkah penindakan sesuai ketentuan yang berlaku.
"Karena kalau ada penyimpangan, penimbunan, kemudian juga adanya indikasi penggunaan tidak sesuai dengan peruntukannya, tentunya dari Polda nanti yang akan melakukan penindakan," tegasnya.
Pemprov Lampung bersama Polda Lampung dan Pertamina Patra Niaga akan terus melakukan pengawasan terhadap distribusi BBM bersubsidi, terutama di tengah kondisi antrean yang terjadi di beberapa SPBU.
Pengawasan tersebut diharapkan dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan sekaligus memastikan distribusi BBM bersubsidi berjalan tertib, transparan, dan tepat sasaran bagi masyarakat yang berhak menerima. (*)
