BANDAR LAMPUNG, Tapis Media -
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten memperkuat sinergi lintas sektor dan mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat desa sebagai langkah strategis dalam mempercepat penurunan angka stunting.
Upaya tersebut dilakukan melalui pendekatan terpadu yang tidak hanya berfokus pada pelayanan kesehatan, tetapi juga mencakup peningkatan kesejahteraan keluarga, ketahanan pangan, sanitasi lingkungan, serta penguatan perekonomian masyarakat.
Wakil Gubernur Banten, Achmad Dimyati Natakusumah, memastikan bahwa penanganan stunting membutuhkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, pemerintah desa, hingga masyarakat.
Menurutnya, pencegahan stunting harus dimulai dari lingkungan keluarga dengan memastikan terpenuhinya kebutuhan gizi, kesehatan, dan kesejahteraan ibu serta anak.
"Penanganan stunting tidak cukup hanya melalui program kesehatan, tetapi juga membutuhkan dukungan infrastruktur dan pengembangan ekonomi, ketahanan pangan, sanitasi, dan kesejahteraan keluarga," ujar Dimyati di Serang, Selasa (3/11/2026).
Ia menjelaskan, penguatan pelayanan posyandu serta pemenuhan kebutuhan gizi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita harus berjalan beriringan dengan program pemberdayaan ekonomi masyarakat desa.
Sebab, kondisi ekonomi keluarga menjadi salah satu faktor penting yang memengaruhi kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangan bergizi dan menjaga kesehatan anak.
Dalam konteks tersebut, Dimyati menilai keberadaan Koperasi Desa Merah Putih dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) memiliki peran strategis dalam menggerakkan perekonomian masyarakat.
Melalui penguatan kedua lembaga ekonomi tersebut, pemerintah mengharapkan terbuka lebih banyak peluang usaha, meningkatnya pendapatan masyarakat, serta semakin kuatnya ketahanan ekonomi keluarga.
"Program Koperasi Desa Merah Putih dan penguatan Badan Usaha Milik Desa dapat menjadi penggerak perekonomian masyarakat sehingga mampu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan keluarga," jelasnya.
Sebagai bentuk komitmen terhadap infrastruktur dan pengembangan desa, Pemprov Banten juga tengah merancang peningkatan alokasi Bantuan Keuangan Desa pada tahun anggaran 2027.
Kebijakan tersebut diharapkan dapat memperkuat kapasitas pemerintah desa dalam menjalankan berbagai program infrastruktur dan pengembangan, termasuk peningkatan pelayanan dasar, pemberdayaan ekonomi, dan percepatan penurunan stunting.
"Desa itu membangun keluarga, keluarga membangun generasi, dan generasi membangun masa depan. Karena itu, infrastruktur dan pengembangan desa harus menjadi perhatian bersama," tegas Dimyati.
Penanganan Stunting Butuh Keterlibatan Seluruh Sektor
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten, Ati Pramudji Hastuti, memastikan bahwa percepatan penurunan stunting tidak dapat dibebankan kepada sektor kesehatan semata.
Menurutnya, penanganan stunting membutuhkan kolaborasi berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) melalui program yang terintegrasi dan berkelanjutan.
Ati menjelaskan, dari 20 indikator percepatan penurunan stunting, sebanyak sembilan indikator berkaitan dengan intervensi sektor kesehatan, sedangkan 11 indikator lainnya membutuhkan dukungan lintas sektor.
Intervensi tersebut meliputi penyediaan air bersih, perbaikan sanitasi lingkungan, peningkatan ketahanan pangan, pemberdayaan ekonomi keluarga, serta penguatan pelayanan keluarga berencana.
Karena itu, koordinasi dan sinkronisasi program antarinstansi menjadi faktor penting agar pelaksanaan program penurunan stunting berjalan efektif dan tepat sasaran.
"Melalui Rakor Monev ini, kita mengharapkan seluruh sektor bisa bergerak bersama membentuk Banten Super Team," ujar Ati.
Prevalensi Stunting Banten Tercatat 21,1 Persen
Ati mengungkapkan, berdasarkan data tahun 2024, prevalensi stunting di Provinsi Banten tercatat sebesar 21,1 persen.
Angka tersebut menjadi salah satu dasar evaluasi pemerintah daerah dalam memperkuat berbagai program intervensi dan menentukan langkah percepatan penurunan stunting.
Sementara itu, hasil pengukuran nasional terbaru untuk tahun 2025 dan 2026 masih ditunggu sebagai bahan evaluasi perkembangan penanganan stunting di Provinsi Banten.
Pemprov Banten mengharapkan penguatan kolaborasi lintas sektor, optimalisasi pelayanan kesehatan, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat desa dapat mempercepat penurunan prevalensi stunting secara berkelanjutan.
Melalui pendekatan infrastruktur dan pengembangan yang dimulai dari desa dan keluarga, pemerintah menargetkan terwujudnya generasi Banten yang lebih sehat, berkualitas, dan memiliki daya saing pada masa mendatang.
