BANDAR LAMPUNG, Tapis Media -
Bupati Lampung Barat, Parosil Mabsus, mendorong penguatan hilirisasi kopi serta optimalisasi alokasi transfer keuangan dari pemerintah pusat, khususnya Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Upaya tersebut dinilai penting untuk meningkatkan nilai tambah komoditas unggulan daerah sekaligus mendukung pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lampung Barat.
Hal itu disampaikan Parosil saat menerima audiensi Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Lampung di Ruang Kerja Bupati Lampung Barat, Rabu (28/10/2026). Pertemuan tersebut menjadi kesempatan bagi pemerintah daerah untuk membahas potensi ekonomi, tantangan pembangunan daerah, serta peluang optimalisasi dukungan anggaran dari pemerintah pusat.
Dalam audiensi tersebut, Parosil didampingi Wakil Bupati Lampung Barat, Drs. Mad Hasnurin, serta beragam kepala perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat. Kehadiran jajaran pemerintah daerah diharapkan dapat memperkuat koordinasi dan membuka ruang pembahasan mengenai kebutuhan pembangunan daerah sesuai dengan potensi dan kondisi daerah.
Sementara itu, rombongan Kanwil DJPb Provinsi Lampung dipimpin langsung oleh Kepala Kanwil DJPb Provinsi Lampung, Purwanto. Turut hadir Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Liwa, Susanti Dewi, Kepala Bidang PPA II Kanwil DJPb Provinsi Lampung, Farhan Fatnanto, serta Kepala Seksi Bank KPPN Liwa, Ning Euis Kristiyanti.
Dalam pertemuan tersebut, Parosil memaparkan beragam potensi unggulan Kabupaten Lampung Barat yang dapat terus dikembangkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Potensi tersebut meliputi sektor perkebunan, khususnya kopi, serta sektor pariwisata yang memiliki beragam daya tarik alam, budaya, dan sejarah.
Parosil memastikan bahwa kopi merupakan salah satu identitas sekaligus kearifan lokal yang melekat kuat pada masyarakat Lampung Barat. Komoditas tersebut tidak hanya menjadi produk unggulan daerah, tetapi juga menjadi sumber penghidupan bagi sebagian besar masyarakat yang menggantungkan perekonomiannya pada sektor perkebunan.
Menurut Parosil, hampir 70 persen penduduk Lampung Barat berprofesi sebagai petani kopi. Kondisi tersebut menunjukkan besarnya peran komoditas kopi dalam menopang perekonomian masyarakat, sehingga pengembangan sektor ini perlu dilakukan secara berkelanjutan agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas.
Ia juga menyampaikan bahwa produktivitas kopi Lampung Barat selama ini sudah cukup baik dan komoditas tersebut telah dikenal secara luas. Namun, potensi yang besar itu dinilai masih perlu dioptimalkan melalui pengembangan sektor hilir, sehingga kopi tidak hanya dijual sebagai hasil perkebunan, tetapi juga dapat diolah menjadi produk yang memiliki nilai ekonomi lebih tinggi.
“Yang dikenal orang di luar bahwa Lampung itu adalah penghasil kopi, Lampung itu adalah kopi dan kopi itu adalah Lampung, ya Lampung Barat sebetulnya. Potensi ini harus terus kita kembangkan, tidak hanya di hulu tapi juga hilirisasi,” ujar Parosil.
Ia menginginkan pengembangan hilirisasi kopi dapat menjadi salah satu langkah strategis untuk meningkatkan nilai tambah hasil perkebunan masyarakat. Dengan penguatan pengolahan dan pengembangan produk kopi, potensi yang selama ini bertumpu pada aktivitas budidaya diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi petani dan masyarakat Lampung Barat.
Selain sektor perkebunan kopi, Parosil juga menyoroti potensi pariwisata Lampung Barat yang dinilainya cukup beragam. Daerah tersebut memiliki kekayaan budaya dan bentang alam yang dapat dikembangkan menjadi daya tarik wisata, mulai dari Danau Ranau, Danau Suoh, kawasan pegunungan, wisata arung jeram, hingga berbagai situs purbakala.
Menurutnya, keberagaman potensi tersebut menjadi modal penting bagi Lampung Barat untuk mengembangkan sektor pariwisata sebagai salah satu penopang perekonomian daerah. Pengembangan potensi wisata diharapkan dapat berjalan seiring dengan penguatan sektor perkebunan, sehingga sumber pertumbuhan ekonomi daerah tidak hanya bertumpu pada satu sektor.
Dalam kesempatan yang sama, Parosil juga meminta masukan dan pendampingan dari Kanwil DJPb Provinsi Lampung terkait strategi peningkatan alokasi transfer keuangan dari pemerintah pusat. Perhatian khusus diberikan terhadap Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), yang menjadi salah satu instrumen penting dalam mendukung pelaksanaan program pembangunan daerah dan pelayanan publik di daerah.
Parosil mengungkapkan, terdapat beragam perangkat daerah di Kabupaten Lampung Barat yang selama bertahun-tahun tidak memperoleh alokasi DAK. Kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah karena dukungan anggaran dari pemerintah pusat dibutuhkan untuk menunjang berbagai kebutuhan pembangunan daerah sesuai dengan bidang dan kewenangan masing-masing perangkat daerah.
Karena itu, ia menginginkan melalui audiensi tersebut dapat terbangun komunikasi dan koordinasi yang lebih intensif antara Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dan Kanwil DJPb Provinsi Lampung. Masukan serta pendampingan yang diberikan diharapkan dapat membantu pemerintah daerah menyusun strategi yang tepat untuk mengoptimalkan peluang pendanaan dari pemerintah pusat.
Sementara itu, Kepala Kanwil DJPb Provinsi Lampung, Purwanto, menginginkan pertemuan tersebut dapat menjadi ruang untuk memahami berbagai persoalan yang dihadapi pemerintah daerah sekaligus mencari solusi yang memungkinkan untuk diadakan. Menurutnya, komunikasi dan pemahaman bersama diperlukan agar setiap pihak dapat menjalankan perannya secara optimal di tengah keterbatasan yang ada.
“Tujuan kami hadir ke sini supaya kita bisa saling memahami dan bisa melakukan yang terbaik dengan segala keterbatasan yang ada pada kita masing-masing, baik di pusat maupun di daerah,” jelas Purwanto.
Melalui audiensi tersebut, Pemerintah Kabupaten Lampung Barat menginginkan koordinasi dengan Kanwil DJPb Provinsi Lampung dapat memperkuat upaya pengembangan potensi unggulan daerah sekaligus membantu mengoptimalkan dukungan anggaran dari pemerintah pusat. Penguatan hilirisasi kopi, pengembangan pariwisata, serta strategi peningkatan alokasi DAU dan DAK menjadi bagian dari upaya mendorong pembangunan daerah daerah yang lebih efektif dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
