BANDAR LAMPUNG, Tapis Media -

Bupati Lampung Barat, Parosil Mabsus, mengancam akan mencopot kepala sekolah (kepsek) yang terbukti menyembunyikan atau menutup-nutupi kasus perundungan (bullying) di lingkungan satuan pendidikan di bawah naungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Lampung Barat.

Ancaman tersebut disampaikan Parosil sebagai bentuk keseriusan pemerintah daerah mencegah dan menangani kasus perundungan di lingkungan sekolah. Ia menekankan, kepala sekolah tidak boleh bersikap acuh, apalagi sengaja menyembunyikan peristiwa perundungan yang terjadi di lingkungan pendidikan yang menjadi tanggung jawabnya.

Pernyataan tegas itu merupakan buntut dari kasus perundungan yang menimpa seorang siswa di Pekon Batu Kebayan, Kecamatan Batu Ketulis, beberapa waktu lalu. Korban diduga mengalami tindakan kekerasan yang dilakukan oleh teman sebayanya hingga mengalami luka di sebagian bagian tubuh. Peristiwa tersebut menjadi perhatian serius pemerintah daerah dan mendorong perlunya langkah pencegahan serta penanganan yang lebih konkret.

Sebagai tindak lanjut, Parosil mengumpulkan seluruh kepala sekolah dari berbagai satuan pendidikan di Kabupaten Lampung Barat untuk mengikuti rapat koordinasi pemantapan langkah penanganan perundungan. acara tersebut berlangsung di Lamban Pancasila, Rabu (11/11/2026), dengan melibatkan sebagian unsur pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait.

Rapat koordinasi itu turut dihadiri Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lampung Barat, Tati Sulastri, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBPPPA) Budi Kurniawan, Ketua DPRD Lampung Barat Edi Novial, perwakilan TNI-Polri, Kejaksaan Negeri Liwa, Kepala Kantor Kementerian Agama Lampung Barat, serta para camat dari 15 kecamatan. Pertemuan tersebut difokuskan pada penguatan komitmen bersama dalam mencegah, mengawasi, dan menangani berbagai bentuk perundungan di lingkungan pendidikan.

Dalam arahannya, Parosil mengingatkan kembali komitmen yang telah disepakati sebelumnya bahwa setiap kepala sekolah harus bertanggung jawab terhadap berbagai persoalan yang terjadi di lingkungan sekolah.

Menurutnya, apabila ditemukan kasus perundungan tetapi kepala sekolah justru memilih diam, tidak peduli, atau berupaya menutup-nutupi kejadian tersebut, maka jabatan yang diemban harus siap dipertaruhkan. "Sesuai komitmen diawal jika terjadi peristiwa serupa dan kepsek seolah tutup mata, tidak ingin tau, maka harus siap di copot," tegasnya.

Ia menekankan, kepala sekolah tidak boleh hanya berorientasi pada urusan administrasi dan acara belajar mengajar, tetapi juga harus memastikan kondisi lingkungan sekolah aman bagi seluruh peserta didik. Pengawasan terhadap perilaku siswa harus dilakukan secara langsung agar setiap potensi konflik maupun tindakan perundungan dapat diketahui dan ditangani sejak dini.

Parosil juga meminta para camat agar tidak lepas tangan terhadap persoalan yang terjadi di lingkungan pendidikan di wilayah masing-masing. Ia menilai, pengawasan sekolah bukan semata-mata menjadi tanggung jawab kepala sekolah maupun Disdikbud, melainkan membutuhkan keterlibatan seluruh unsur pemerintahan, termasuk kecamatan.

Menurutnya, camat harus aktif turun ke sekolah untuk memberikan pembinaan sekaligus memetakan satuan pendidikan yang dinilai memiliki potensi kerawanan perundungan. Kepala sekolah juga diminta tidak ragu mengundang camat untuk datang dan memberikan pembinaan apabila ditemukan persoalan yang membutuhkan penanganan bersama.

Bahkan, Parosil meminta kepala sekolah segera melaporkan apabila terdapat camat yang meminta biaya atau ongkos ketika diminta memberikan pembinaan ke sekolah. Ia menekankan tidak perlu ada rasa takut untuk melaporkan hal tersebut secara langsung kepadanya. "Kalau ada camat yang mau minta ongkos, jangan takut, laporkan ke saya. Saya pastikan dia tidak akan lama," tegasnya.

Parosil menjelaskan, kasus perundungan yang terjadi di Batu Kebayan menjadi peristiwa memilukan sekaligus peringatan bagi seluruh pihak agar tidak menganggap persoalan tersebut sebagai masalah sepele. Ia mengaku sengaja menggelar rapat koordinasi secara mendadak untuk menunjukkan kesungguhan pemerintah daerah dalam memastikan setiap anak mendapatkan hak pendidikan di lingkungan yang aman dan nyaman.

Ia juga mengingatkan bahwa tidak ada orang tua yang menginginkan anaknya menjadi korban maupun pelaku perundungan. Karena itu, apabila ditemukan kejadian serupa, seluruh pihak tidak boleh hanya berupaya meredam persoalan agar tidak diketahui publik, tetapi harus mencari dan menyelesaikan akar permasalahannya sehingga kejadian serupa tidak kembali terulang.

Dalam penanganannya, Parosil meminta kepala sekolah mengedepankan pembinaan terhadap siswa yang terlibat perundungan. Langkah yang dapat dilakukan antara lain memberikan pembinaan secara khusus, memindahkan siswa ke ruangan lain apabila diperlukan, atau menerapkan bentuk pendekatan lain sesuai dengan kondisi dan tingkat permasalahan yang terjadi.

Namun, apabila upaya pembinaan di tingkat sekolah dinilai tidak lagi memungkinkan untuk menyelesaikan persoalan, kepala sekolah diminta segera berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk menentukan langkah penanganan lanjutan. Dengan demikian, setiap kasus dapat ditangani secara tepat dan tidak dibiarkan berlarut-larut tanpa penyelesaian.

Selain itu, Parosil menekankan sebagian langkah konkret yang harus segera diadakan oleh seluruh satuan pendidikan. Sekolah yang belum membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) diminta segera membentuk tim tersebut. Pembentukan duta bullying juga harus dilakukan, disertai pengaktifan kembali peran guru Bimbingan dan Konseling (BK) dalam melakukan pendampingan serta pengawasan terhadap perilaku peserta didik.

Parosil turut mengingatkan agar kepala sekolah tidak hanya menghabiskan waktu di dalam ruangan kantor, tetapi harus aktif memantau aktivitas siswa di lingkungan sekolah. Ia menilai, kedekatan antara kepala sekolah, guru, dan peserta didik menjadi salah satu faktor penting untuk membangun komunikasi yang terbuka sehingga siswa tidak merasa takut ketika ingin menyampaikan persoalan yang dialaminya.

Menurutnya, pola hubungan antara kepala sekolah dan murid harus mulai dibangun dengan pendekatan yang lebih humanis. Jika sebelumnya siswa cenderung merasa takut kepada kepala sekolah, kini hubungan tersebut harus lebih terbuka dan dekat. Kepala sekolah bahkan diminta tidak segan mendatangi ruang kelas, berkomunikasi langsung dengan siswa, serta membangun kedekatan emosional agar tercipta hubungan yang baik dan rasa saling percaya.

Di akhir arahannya, Parosil mengingatkan seluruh kepala sekolah dan tenaga pendidik agar memahami berbagai bentuk perundungan, mulai dari kekerasan fisik, verbal, sosial, hingga perundungan melalui media siber (cyberbullying), termasuk cara penanganannya.

Ia juga meminta setiap siswa yang berani melaporkan adanya tindakan perundungan mendapatkan apresiasi, bahkan dapat diberikan hadiah sebagai bentuk penghargaan atas keberaniannya menyampaikan kejadian tersebut. Dengan langkah itu, diharapkan siswa tidak takut melapor dan sekolah dapat menjadi lingkungan pendidikan yang benar-benar aman bagi seluruh peserta didik. (*)