BANDAR LAMPUNG, Tapis Media -
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Metro hingga 2026 baru terealisasi sekitar Rp214,41 miliar atau 59,95 persen dari target Rp357,68 miliar.
Realisasi tersebut terdiri dari penerimaan pajak daerah sekitar Rp44,39 miliar dari target Rp71,45 miliar serta retribusi daerah sekitar Rp162,14 miliar dari target Rp279,97 miliar.
Wakil Wali Kota Metro M. Rafieq Adi Pradana meminta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Metro melakukan evaluasi secara rinci terhadap capaian PAD, termasuk sumber-sumber pendapatan yang masih rendah maupun belum menghasilkan penerimaan.
"Target PAD 2026 dipatok sekitar Rp357,68 miliar, sementara realisasinya baru sekitar Rp214,41 miliar atau 59,95 persen. Dari angka tersebut, pajak daerah baru menghasilkan sekitar Rp44,39 miliar dari target Rp71,45 miliar. Retribusi daerah mencapai sekitar Rp162,14 miliar dari target Rp279,97 miliar," kata Rafieq kepada awak media, Senin (10/8/2026).
Menurut Rafieq, evaluasi pendapatan perlu dilakukan berdasarkan masing-masing sumber penerimaan, termasuk capaian pajak, retribusi, potensi pendapatan, hingga sumber yang belum terealisasi.
"Saya minta Kepala Bapenda jangan hanya menjelaskan PAD sudah sekian persen. Saya ingin tahu satu per satu. Pajak mana yang bagus, retribusi mana yang lemah, apa sebabnya, siapa yang memungut, dan apa yang akan dilakukan sampai Desember," tegas Rafieq.
sebagian sumber pendapatan daerah diketahui masih mencatat realisasi nol. Di antaranya Pertokoan Sudirman yang memiliki target sekitar Rp248,33 juta, tetapi belum mencatat penerimaan.
Kemudian Metro Mega Mall dengan target sekitar Rp225 juta juga masih belum menghasilkan penerimaan. Sewa alat berat Dinas PUTR yang ditargetkan sekitar Rp45 juta juga masih tercatat nol.
Selain itu, kontribusi dari Pertokoan Sumur Bandung juga disebut belum mencatat realisasi penerimaan.
"Saya tidak mau hanya melihat angka nol. Jelaskan apakah asetnya tidak dipakai, kontraknya belum jatuh tempo, ada tunggakan, belum ditagih, atau ada masalah lain. Kalau objeknya ada dan digunakan, pemerintah harus tahu kapan pendapatannya masuk," ujar Rafieq.
Rafieq juga menyoroti sebagian target pendapatan yang realisasinya masih berada di bawah target.
PBB-P2, misalnya, pada 2025 menghasilkan sekitar Rp4,40 miliar. Namun, target penerimaan pada 2026 ditetapkan sebesar Rp6 miliar.
Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) pada 2025 menghasilkan sekitar Rp565 juta, sedangkan target 2026 ditetapkan sebesar Rp1 miliar.
Sementara penerimaan dari tempat acara usaha seperti pasar, grosir dan pertokoan pada 2025 mencapai sekitar Rp762 juta, dengan target 2026 sebesar Rp1,12 miliar.
"Kalau tahun lalu realisasinya jauh di bawah target lalu tahun ini target yang sama dipasang lagi, saya ingin tahu dasar hitungnya. Harus ada data jumlah objek, tarif, jumlah yang bisa ditagih dan rencana kerjanya. Target APBD bukan angka yang boleh dibuat tanpa dasar," katanya.
Di sisi lain, terdapat sumber pendapatan yang realisasinya sudah mendekati target meskipun nilai targetnya lebih rendah dibandingkan penerimaan tahun sebelumnya.
Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pada 2025 menghasilkan sekitar Rp8,47 miliar. Namun, target 2026 ditetapkan sebesar Rp6 miliar dan realisasinya telah mencapai sekitar Rp5,29 miliar atau 88,19 persen.
RSUD Sumbersari Bantul juga mencatat penerimaan sekitar Rp2,91 miliar pada 2025. Sementara target 2026 ditetapkan sekitar Rp1,66 miliar dan realisasinya telah mencapai sekitar Rp1,37 miliar atau 82,54 persen.
"Kalau potensi sebenarnya besar tetapi target dibuat kecil, nanti mudah sekali terlihat melampaui seratus persen. Itu bukan ukuran yang cukup untuk menyebut kinerja bagus. Saya ingin target yang jujur dan sesuai kemampuan sebenarnya," beber Rafieq.
Selain sumber pendapatan yang masih nol, sebagian retribusi juga belum mencapai separuh dari target yang ditetapkan.
Retribusi pasar baru terealisasi sekitar Rp570,71 juta dari target Rp1,1 miliar. Retribusi persampahan mencapai sekitar Rp975,01 juta dari target Rp2,105 miliar.
Sementara retribusi parkir khusus di luar badan jalan baru mencapai sekitar Rp500,68 juta dari target Rp1,2 miliar.
"Pertanyaan sederhananya, berapa jumlah pedagang sebenarnya, berapa titik parkir yang aktif, berapa pelanggan layanan persampahan, berapa aset yang disewakan dan berapa reklame yang terpasang," kata Rafieq.
Ia meminta Bapenda mencocokkan jumlah objek pendapatan dengan penerimaan yang masuk ke kas daerah.
"Jangan hanya menunggu setoran. Cocokkan jumlah pedagang, jumlah tempat usaha, jumlah titik parkir, jumlah pelanggan sampah dan jumlah aset yang disewa dengan uang yang masuk ke kas daerah. Kita harus tahu potensi sebenarnya," bebernya.
Rafieq juga meminta evaluasi terhadap penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Pada 2025, penerimaan BPHTB mencapai sekitar Rp8,06 miliar. Tahun ini, targetnya sekitar Rp8 miliar dengan realisasi sekitar Rp4,13 miliar.
"Saya minta data BPHTB dicocokkan dengan transaksi yang benar-benar terjadi. Bapenda harus tahu berapa transaksi, berapa nilai objeknya, berapa pajak yang seharusnya dibayar dan berapa yang sudah masuk. Jangan menunggu akhir tahun baru kita bertanya kenapa target tidak tercapai," lanjutnya.
Sementara itu, secara keseluruhan pendapatan daerah Kota Metro dalam APBD 2026 ditargetkan sekitar Rp915,6 miliar. Dari target tersebut, realisasi yang dibahas telah mencapai sekitar Rp549,57 miliar atau 60,02 persen.
Rafieq meminta Kepala Bapenda membawa laporan yang lebih rinci pada evaluasi berikutnya, meliputi dasar penetapan target, realisasi, tunggakan, potensi yang belum tertagih, objek pendapatan, hambatan pemungutan serta strategi peningkatan penerimaan hingga akhir tahun.
"Pendapatan ini kembali ke masyarakat dalam bentuk jalan, kesehatan, pendidikan, sampah dan pelayanan lain. Karena itu setiap rupiah harus kita hitung dengan benar. Yang targetnya tidak masuk akal kita perbaiki, yang belum tertagih kita kejar, dan yang potensinya masih besar kita optimalkan," tandasnya.
