BANDAR LAMPUNG, Tapis Media -
Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Lampung, Mukhlis Basri, menyambut baik rencana pemerintah yang kembali mendorong infrastruktur dan pengembangan Trans Sumatra Railways atau jaringan rel kereta api yang menghubungkan Bakauheni hingga Aceh. Menurutnya, rencana tersebut akan memberikan dampak besar terhadap konektivitas dan pertumbuhan ekonomi di Pulau Sumatera, khususnya Provinsi Lampung.
Mukhlis menjelaskan, rencana yang kembali didorong Presiden Prabowo Subianto itu patut diapresiasi karena menjadi langkah strategis dalam memperkuat konektivitas antardaerah sekaligus mempercepat pemerataan infrastruktur dan pengembangan.
"Tentu kita sangat mengapresiasi rencana infrastruktur dan pengembangan ini sebagai langkah strategis untuk memperkuat konektivitas antarwilayah dan mempercepat pertumbuhan ekonomi di Sumatera," kata Mukhlis saat dimintai keterangan, Senin (3/8/2026).
Menurutnya, keberadaan jaringan Trans Sumatra Railways akan memberikan banyak manfaat, mulai dari memperkuat konektivitas antardaerah, memperlancar distribusi barang dan mobilitas masyarakat, mendorong investasi, hingga menciptakan pemerataan infrastruktur dan pengembangan di Pulau Sumatera.
Ia menilai Lampung akan menjadi salah satu daerah yang paling diuntungkan karena menjadi pintu gerbang Pulau Sumatera. Pengalaman infrastruktur dan pengembangan Jalan Tol Trans Sumatera, kata dia, telah membuktikan bahwa konektivitas mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
"Bagi Provinsi Lampung ini tentu sangat bermanfaat. Saat ini saja, dengan adanya jalan tol hingga Palembang dan mudah-mudahan segera tersambung ke Jambi, Lampung sudah merasakan manfaat yang luar biasa, terutama di sektor pariwisata," ujarnya.
Mukhlis menjelaskan, meningkatnya kunjungan kendaraan dari Sumatera Selatan ke Lampung, khususnya saat akhir pekan, menjadi bukti bahwa konektivitas mampu menggerakkan aktivitas ekonomi, terutama sektor swasta.
Ia menekankan DPRD Lampung akan mendukung penuh apabila proyek tersebut mulai direalisasikan, termasuk jika pemerintah daerah diminta berperan dalam proses yang menjadi kewenangannya.
"Tentu kita harus mendukung. Kalau memang nanti ada hal-hal yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, termasuk terkait pembebasan lahan, tentu akan kita dukung," katanya.
Meski demikian, Mukhlis memperkirakan infrastruktur dan pengembangan Trans Sumatra Railways lebih memungkinkan dilakukan dengan memaksimalkan jalur rel yang sudah ada dibandingkan membuka lintasan baru.
"Kalau untuk mempercepat pelaksanaannya, tentu lebih baik memaksimalkan jalur yang sudah ada sehingga saling tersambung. Kalau membuka jalur baru akan lebih sulit dan membutuhkan biaya yang sangat besar," jelasnya.
Menurutnya, sebagian besar aset jalur kereta api telah dimiliki PT Kereta Api Indonesia (Persero), sehingga potensi kendala pembebasan lahan diperkirakan tidak akan sebesar proyek infrastruktur lainnya.
Di sisi lain, Mukhlis mengaku hingga saat ini Komisi IV DPRD Lampung belum menerima pembahasan resmi dari PT KAI maupun pemerintah terkait rencana infrastruktur dan pengembangan Trans Sumatra Railways.
"Belum ada pembahasan dengan Komisi IV. Sejauh ini masih berupa gagasan yang kembali didorong setelah Pak Presiden mencanangkan program tersebut," ungkapnya.
Mukhlis juga menyoroti tingginya minat masyarakat menggunakan kereta api di Lampung yang kerap terkendala keterbatasan gerbong dan tiket. Ia memastikan Komisi IV akan berkomunikasi dengan PT KAI agar kapasitas angkutan penumpang dapat ditingkatkan.
"Nanti akan kita komunikasikan dengan PT KAI mengenai penambahan gerbong. Memang KAI sebagai BUMN tentu memiliki pertimbangan bisnis dan tingkat keterisian penumpang, tetapi aspirasi masyarakat tetap akan kita sampaikan," pungkasnya.
Sebelumnya, Pemprov Lampung menuturkan pengembangan Trans Sumatra Railways mulai memasuki tahap persiapan. Pemerintah bersama para pemangku kepentingan saat ini tengah memperbarui rencana pengembangan jaringan kereta api melalui beberapa Focus Group Discussion (FGD), sebelum penyusunan feasibility study (FS) yang ditargetkan dimulai pada 2027. Program tersebut ditujukan untuk menghubungkan jaringan kereta api dari Bakauheni hingga Aceh dan terkoneksi dengan Pulau Jawa serta jaringan kereta api Asia Tenggara. (*)
