BANDAR LAMPUNG, Tapis Media -
Antrean panjang kendaraan untuk mendapatkan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar bersubsidi di beragam SPBU di Lampung dikhawatirkan mengganggu kelancaran distribusi hasil pertanian.
Ketua Komisi II DPRD Provinsi Lampung, Ahmad Basuki, menuturkan persoalan pasokan solar tidak hanya berdampak pada kendaraan yang mengantre di SPBU, tetapi juga berpotensi merembet ke sektor pertanian, khususnya proses panen dan distribusi komoditas ke luar daerah.
“Kita tahu Lampung merupakan sentra berbagai komoditas pertanian. Kalau pasokan BBM terganggu, tentu akan memberikan efek domino kepada petani,” ujar Ahmad Basuki, Kamis (17/9/2026).
Menurutnya, ketersediaan solar menjadi salah satu kebutuhan penting dalam mendukung aktivitas pertanian. beragam alat dan mesin pertanian (Alsintan), seperti combine harvester dan traktor, membutuhkan BBM untuk menunjang proses panen.
Selain itu, solar juga dibutuhkan armada pengangkut yang mendistribusikan hasil pertanian dari sentra produksi menuju berbagai daerah tujuan.
“Alat dan mesin pertanian, terutama untuk acara panen, membutuhkan kepastian pasokan BBM. Ada combine harvester, traktor, dan berbagai alat lainnya yang harus dipastikan mendapatkan solar,” katanya.
Ia menilai kondisi tersebut perlu menjadi perhatian karena Lampung merupakan salah satu daerah pemasok berbagai komoditas pertanian ke beragam wilayah, termasuk DKI Jakarta dan kawasan Jabodetabek.
Apabila distribusi terganggu akibat keterbatasan BBM, hasil pertanian berpotensi terlambat sampai ke pasar. Kondisi tersebut dinilai dapat memberikan dampak terhadap petani, pelaku usaha distribusi, hingga konsumen.
Terlebih, beragam komoditas seperti sayur-mayur dan cabai memiliki daya simpan relatif singkat sehingga keterlambatan distribusi dapat meningkatkan risiko kerusakan.
“Bukan hanya petani yang nantinya dirugikan karena harga di tingkat petani bisa jatuh. Pengusaha ekspedisi juga akan mengalami kerugian karena distribusi terganggu. Sementara karena pasokan tersendat, konsumen akan mendapatkan harga yang lebih tinggi,” jelasnya.
Basuki menuturkan terganggunya distribusi komoditas dari daerah sentra produksi juga berpotensi memengaruhi ketersediaan barang di daerah tujuan. Jika pasokan berkurang, harga komoditas di tingkat konsumen dapat mengalami tekanan.
“Kalau ini tidak ditangani, skala inflasinya bisa tinggi. Kemarin sudah ada persoalan beras, ini ditambah sayur-mayur dan cabai,” ujarnya.
Tidak hanya sektor pertanian, Basuki juga meminta pemerintah memperhatikan kebutuhan solar bagi nelayan.
Berdasarkan informasi yang diterima DPRD Lampung dalam audiensi dengan Pertamina, pasokan BBM bersubsidi untuk nelayan disebut baru sekitar sepertiga dari total kebutuhan.
Karena itu, Basuki mendesak pemerintah pusat segera melakukan intervensi untuk memastikan ketersediaan BBM bersubsidi, termasuk mempertimbangkan penambahan pasokan bagi sektor yang berkaitan langsung dengan produksi dan distribusi pangan.
“Lampung bukan daerah biasa, tetapi merupakan sentra komoditas yang setiap hari dibutuhkan masyarakat. Solusinya ada di pemerintah pusat untuk segera melakukan intervensi, termasuk penambahan pasokan,” tegasnya.
Sebelumnya, ketua-ketua fraksi DPRD Provinsi Lampung telah melakukan audiensi dengan Pertamina untuk meminta penjelasan terkait antrean dan pasokan solar bersubsidi di Lampung.
Basuki memastikan penjelasan mengenai beragam kendala pasokan telah disampaikan Pertamina. Namun, persoalan tersebut dinilai perlu segera ditangani agar tidak mengganggu aktivitas pertanian dan distribusi pangan.
“Kalau pasokannya terhambat, efek dominonya akan berantai. Jangan sampai persoalan solar hari ini berubah menjadi persoalan panen, distribusi, lalu harga pangan di masyarakat,” pungkasnya.
