BANDAR LAMPUNG, Tapis Media -
Maraknya penyebaran konten di media sosial yang dinilai mengandung unsur penyimpangan perilaku seksual kembali menjadi perhatian berbagai elemen di Lampung Barat. Fenomena yang dikhawatirkan dapat memengaruhi pola pikir dan perilaku generasi muda itu mendorong perlunya keterlibatan seluruh pihak, mulai dari keluarga, sekolah, tokoh agama, tokoh masyarakat, hingga pemerintah dan aparat keamanan untuk memperkuat langkah-langkah pencegahan.
Di tengah derasnya arus informasi digital, pengawasan terhadap aktivitas media sosial dinilai tidak lagi hanya menjadi tanggung jawab pemerintah maupun aparat penegak hukum. Peran keluarga sebagai lingkungan pertama bagi anak, serta dunia pendidikan dan masyarakat, menjadi benteng utama dalam membangun karakter sekaligus menyaring berbagai pengaruh negatif yang beredar di ruang digital.
Bupati Lampung Barat Parosil Mabsus menjelaskan persoalan LGBT tidak hanya berkaitan dengan satu aspek semata, tetapi juga menyangkut persoalan kemanusiaan, kesehatan, hingga pergaulan bebas. Oleh karena itu, dibutuhkan komitmen bersama seluruh elemen masyarakat untuk mencegah berkembangnya fenomena tersebut di Lampung Barat.
Parosil mengajak masyarakat agar ikut melakukan pengawasan terhadap lingkungan masing-masing, terutama apabila ditemukan aktivitas maupun komunitas yang dinilai berpotensi memengaruhi generasi muda. Menurutnya, langkah pencegahan akan lebih efektif apabila dilakukan secara bersama-sama sejak dini.
Ia meminta masyarakat tidak ragu berkoordinasi dengan aparatur pekon, Bhabinkamtibmas maupun Babinsa apabila menemukan hal-hal yang dianggap mencurigakan. Dengan koordinasi yang cepat, berbagai persoalan diharapkan dapat disikapi lebih awal sebelum berkembang lebih luas.
"Ini berbicara tentang kemanusiaan, kesehatan, dan pergaulan bebas. Saya mengajak seluruh masyarakat untuk ikut mengawasi dan menghindari hal-hal yang mengarah pada terbentuknya komunitas-komunitas yang dapat memengaruhi generasi muda, khususnya Gen Z dan milenial," kata Parosil saat diwawancara, Selasa (21/7/2026).
Menurutnya, generasi muda merupakan aset daerah yang kelak akan melanjutkan infrastruktur dan pengembangan di Lampung Barat. Karena itu, mereka perlu mendapatkan lingkungan sosial yang sehat serta terbebas dari berbagai pengaruh yang dinilai dapat mengganggu pembentukan karakter dan masa depan mereka.
Parosil menggarisbawahi Pemerintah Kabupaten Lampung Barat memiliki komitmen untuk menjaga nilai-nilai sosial, budaya, dan keagamaan yang selama ini hidup di tengah masyarakat. Ia menggarisbawahi tidak menginginkan fenomena LGBT tumbuh dan berkembang di wilayah yang dipimpinnya.
Selain pengawasan di lingkungan masyarakat, Bupati juga menilai penguatan pendidikan karakter harus terus dilakukan melalui keluarga, sekolah, lembaga keagamaan, dan organisasi kepemudaan. Menurutnya, pembinaan moral menjadi salah satu kunci menghadapi derasnya pengaruh informasi dari media sosial.
Sementara itu, Wakapolres Lampung Barat Kompol Abdul Rasyid menjelaskan kepolisian akan memperkuat sinergi dengan berbagai instansi dalam mengantisipasi penyebaran aktivitas maupun konten yang berkaitan dengan LGBT di Kabupaten Lampung Barat.
Ia menjelaskan, upaya tersebut dilakukan melalui koordinasi lintas sektor bersama Pemerintah Kabupaten Lampung Barat, Kementerian Agama, TNI, Kejaksaan, serta instansi terkait lainnya. Kolaborasi itu bertujuan memetakan kondisi di lapangan sebagai dasar penyusunan langkah-langkah pencegahan.
Menurut Abdul Rasyid, setelah proses pendataan dan pemetaan dilakukan, masing-masing instansi akan menyusun langkah mitigasi sesuai kewenangannya sehingga upaya pencegahan dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.
Ia menambahkan keterangan, keterlibatan tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, serta tenaga pendidik menjadi bagian penting dalam memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga nilai-nilai yang berlaku di lingkungan sosial.
Kepolisian juga menghimbau masyarakat untuk lebih bijak dalam menggunakan media sosial serta tidak mudah menyebarluaskan konten yang dinilai dapat memberikan dampak negatif. Apabila menemukan aktivitas yang meresahkan, masyarakat diminta segera melaporkannya kepada aparat maupun pemerintah setempat agar dapat ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku.
Melalui sinergi antara keluarga, masyarakat, tokoh agama, dunia pendidikan, pemerintah daerah, TNI, Polri, dan seluruh pemangku kepentingan, diharapkan upaya pencegahan terhadap penyebaran konten negatif di ruang digital dapat dilakukan secara lebih optimal.
Kolaborasi tersebut dinilai menjadi langkah penting untuk menjaga kondusivitas daerah sekaligus melindungi generasi muda Lampung Barat dari berbagai pengaruh yang bertentangan dengan norma sosial, budaya, dan agama yang dianut masyarakat. (*)
