BANDAR LAMPUNG, Tapis Media -
Kupastuntas.co, Bandar Lampung – Peringatan Hari Sumpah Pemuda di Bandar Lampung diwarnai aksi kritik terhadap pemerintah pusat. Mahasiswa Institut Teknologi Sumatera (ITERA) menggelar unjuk rasa di kawasan Tugu Adipura, Rabu (28/10/2026), dengan membawa lima tuntutan untuk pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa membentangkan beberapa spanduk berisi kritik terhadap pemerintah. Beberapa banner juga dipasang di sekitar Tugu Adipura agar pesan dan tuntutan mereka dapat dibaca masyarakat.
Spanduk yang dibawa antara lain bertuliskan “Tolak Rezim Sampah dan Pejabat Serakah” serta “Selamatkan Kami dari Pemimpin Bodoh”. Pesan-pesan tersebut menjadi bentuk protes mahasiswa terhadap berbagai persoalan yang mereka nilai belum ditangani secara serius oleh pemerintah.
Presiden Mahasiswa Kabinet Garwasa KM ITERA, Kevin Andreano, menyebutkan aksi tersebut merupakan bentuk solidaritas mahasiswa dalam menyuarakan keresahan masyarakat Lampung. Menurutnya, perbedaan kelompok atau aliansi tidak seharusnya menjadi penghalang bagi mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi bersama.
“Di bulan Juni kemarin dan ini pembuktian kami, Pak, dari KM ITERA, bahwasanya kami saling bahu-membahu. Pun, walaupun kami tidak tergabung dengan aliansi, kami juga ingin bahu-membahu meningkatkan eskalasi aksi yang ada,” kata Kevin saat menyampaikan aspirasi.
Ia menjelaskan, aksi tersebut juga menjadi upaya untuk menunjukkan kepada pemerintah pusat bahwa masyarakat Lampung memiliki beberapa persoalan yang membutuhkan perhatian dan penanganan.
“Untuk agar pemerintah pusat tahu dengan tiga hari ini bahwasanya masyarakat Lampung mau untuk menyuarakan dan mengajak pemerintah untuk menyuarakan bersama-sama mengenai bencana yang ada,” ujarnya.
Kevin menyebutkan, pemasangan spanduk di kawasan Tugu Adipura dimaksudkan agar masyarakat mengetahui isu-isu yang diperjuangkan mahasiswa. Ia menggarisbawahi, lima tuntutan yang disampaikan bukan semata-mata kepentingan kelompok mahasiswa, melainkan persoalan yang dinilai berkaitan dengan kepentingan masyarakat luas.
“Yang pertama, Pak, kami menempelkan ataupun memajang lima poin tuntutan agar masyarakat Lampung ataupun Bandar Lampung bisa melihat bahwa tuntutan ini adalah tuntutan yang memang kita sama-sama rasakan dan harus kita tuntut ke pemerintah pusat,” jelasnya.
Ia juga mendorong pemerintah agar lebih berpihak kepada masyarakat dan responsif terhadap berbagai persoalan yang berkembang.
“Kemudian juga kita melihat banner sini tertulis bahwa kita menolak rezim yang sampah, kita membutuhkan pemerintah yang pro terhadap masyarakat dan tanggap terhadap keresahan masyarakat,” lanjut Kevin.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa ITERA menyampaikan lima tuntutan kepada pemerintah pusat.
Pertama, menetapkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta banjir sebagai bencana nasional. Kedua, membenahi tata kelola ekonomi sekaligus memulihkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Ketiga, menghentikan penyempitan ruang sipil dan mengembalikan militer ke barak. Keempat, memberantas praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Kelima, memenuhi hak masyarakat atas pendidikan, kesehatan, serta pelayanan publik yang merata.
Mahasiswa menilai berbagai persoalan tersebut perlu mendapat perhatian serius karena berkaitan dengan keselamatan masyarakat, tata kelola pemerintahan, dan pemenuhan hak-hak dasar warga negara.
Aksi di Tugu Adipura ini menjadi kelanjutan dari demonstrasi mahasiswa yang berlangsung di kompleks Kantor DPRD Provinsi Lampung pada Selasa (27/10/2026). Pada aksi sebelumnya, beberapa mahasiswa dari berbagai kampus yang tergabung dalam Aliansi Lampung Melawan turut menyampaikan aspirasi.
Sementara itu, aksi pada Rabu diikuti mahasiswa dari kelompok KM ITERA. Meski berasal dari kelompok berbeda, beberapa isu yang disuarakan memiliki kesamaan, di antaranya penanganan bencana, pemulihan ekonomi, pemberantasan korupsi, dan pemenuhan hak masyarakat.
beberapa personel kepolisian beserta kendaraan dinas terlihat berjaga di sekitar lokasi untuk mengamankan jalannya demonstrasi.
Melalui aksi bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda tersebut, mahasiswa menginginkan pemerintah pusat mendengar aspirasi yang disampaikan dan mengambil langkah konkret untuk menanggapi berbagai persoalan yang menjadi sorotan mereka.
