BANDAR LAMPUNG, Tapis Media -
Kupastuntas.co, Bandar Lampung - YLBHI-LBH Bandar Lampung mengecam dugaan kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan Universitas Lampung (Unila). Lembaga bantuan hukum tersebut mendesak pihak kampus mengusut tuntas kasus itu serta memastikan perlindungan terhadap korban.
Sebagai bentuk kepedulian dan upaya memberikan akses keadilan, YLBHI-LBH Bandar Lampung juga membuka posko pengaduan dan mengemukakan kesiapan untuk memberikan pendampingan hukum kepada korban maupun keluarga korban.
Pengacara Publik YLBHI-LBH Bandar Lampung, Sapto Aji Prabowo, mengungkapkan dugaan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi tersebut merupakan persoalan serius yang tidak boleh dipandang sebagai kasus individual semata.
Menurutnya, peristiwa serupa yang kembali terjadi menunjukkan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap sistem pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan kampus.
"Sangat disayangkan peristiwa demikian kembali terulang, bahkan menimpa korban yang tidak sedikit. Hal ini mesti dipandang sebagai persoalan sistemik, bukan hanya sebatas kasus, mengingat keberulangan di tengah lemahnya komitmen Unila dalam memastikan kampus sebagai ruang yang aman bagi perempuan," ujarnya, Selasa (10/11/2026).
Ia menekankan, nama baik universitas tidak seharusnya dijadikan alasan untuk menutupi persoalan demi menjaga reputasi institusi. Sebaliknya, kampus harus berani mengakui, menyelesaikan, dan mencegah terjadinya ketidakadilan.
Berdasarkan informasi yang diterima YLBHI-LBH Bandar Lampung, dugaan peristiwa tersebut bermula ketika korban mendatangi ruangan seorang dosen yang juga menjabat sebagai Ketua Program Studi (Kaprodi) untuk mengurus tanda tangan kelengkapan berkas seminar hasil tesis.
Di ruangan tersebut, oknum dosen berinisial RF diduga melontarkan perkataan yang membuat korban tidak nyaman serta mengajaknya berdiskusi di luar kampus.
Oknum tersebut juga diduga meminta izin untuk memegang sesuatu yang awalnya dipahami korban sebagai karya penelitiannya berupa Busy Book.
Namun, dalam kejadian berikutnya, oknum dosen tersebut diduga memegang pipi dan mengelus telinga korban. Saat korban hendak berpamitan dan meninggalkan ruangan, oknum tersebut diduga menghalangi korban untuk keluar, kemudian memeluk dan menciumnya tanpa persetujuan.
Korban disebut melakukan perlawanan dengan mendorong oknum dosen tersebut.
YLBHI-LBH Bandar Lampung menilai dugaan tindakan tersebut harus ditangani dengan mengutamakan perspektif korban. Penanganan kasus kekerasan seksual tidak boleh direduksi menjadi persoalan moralitas personal ataupun diselesaikan sebatas formalitas administratif.
Dalam perspektif hukum, LBH menekankan korban kekerasan seksual memiliki hak atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan sebagaimana diatur dalam Pasal 66 hingga Pasal 70 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).
Karena itu, Unila diminta menjamin tersedianya pendampingan hukum, psikologis, dan akademik bagi korban. Kampus juga harus menjaga kerahasiaan identitas korban serta mencegah segala bentuk intimidasi, ancaman, diskriminasi, maupun tindakan represif yang berpotensi menghambat korban memperoleh keadilan.
Selain itu, LBH menyoroti dugaan penyalahgunaan jabatan dan relasi kuasa dalam lingkungan akademik. Menurut mereka, posisi atau otoritas seseorang di perguruan tinggi tidak boleh menjadi alasan untuk menghindari pertanggungjawaban hukum.
Berdasarkan Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024, perguruan tinggi memiliki kewajiban melakukan pencegahan dan penanganan kekerasan serta memberikan perlindungan kepada korban.
Oleh sebab itu, proses pemeriksaan di lingkungan Unila harus berjalan secara independen, transparan, dan akuntabel tanpa intervensi maupun perlakuan istimewa karena jabatan akademik.
LBH juga meminta agar pihak yang nantinya terbukti melakukan kekerasan seksual dijatuhi sanksi administratif secara tegas sesuai ketentuan Pasal 73 dan Pasal 74 Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024, termasuk pemberhentian tetap sebagai dosen apabila memenuhi kriteria sanksi berat.
Apabila dalam pemeriksaan ditemukan unsur tindak pidana, proses penegakan hukum juga harus dilanjutkan melalui aparat penegak hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Lebih lanjut, YLBHI-LBH Bandar Lampung mempertanyakan efektivitas mekanisme perlindungan dan pencegahan kekerasan seksual yang selama ini diterapkan Unila, termasuk peran Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS).
LBH menilai keberadaan regulasi dan satuan tugas tidak cukup apabila tidak diwujudkan melalui tindakan nyata yang dapat diakses secara aman oleh korban.
Lima Tuntutan LBH kepada Unila
Atas dugaan kasus tersebut, YLBHI-LBH Bandar Lampung menyampaikan lima tuntutan kepada pimpinan Universitas Lampung.
Pertama, meminta pimpinan Unila menindaklanjuti hasil pemeriksaan dan rekomendasi Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi (PPKPT) sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku.
Kedua, menjamin perlindungan terhadap korban dan pelapor, termasuk memberikan pendampingan hukum, psikologis, dan akademik serta mencegah intimidasi maupun segala bentuk tindakan represif.
Ketiga, memastikan proses hukum berjalan apabila ditemukan dugaan tindak pidana melalui pemeriksaan yang objektif, transparan, dan akuntabel tanpa intervensi ataupun perlakuan istimewa karena jabatan dan kedudukan akademik.
Keempat, melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan Unila, termasuk efektivitas kinerja Satgas PPKS, mekanisme pengaduan, proses pemeriksaan, serta tindak lanjut setiap laporan.
Kelima, memberikan sanksi tegas dan berat kepada pihak yang terbukti melakukan kekerasan seksual sesuai peraturan perundang-undangan dan ketentuan internal universitas. Pemberian sanksi harus mempertimbangkan tingkat pelanggaran, dampak terhadap korban, serta penyalahgunaan jabatan dan relasi kuasa.
Melalui pembukaan posko pengaduan tersebut, YLBHI-LBH Bandar Lampung mengajak korban maupun keluarga korban yang membutuhkan bantuan untuk tidak ragu mencari pendampingan hukum.
LBH menekankan, jabatan dan otoritas akademik tidak boleh menjadi tameng untuk menghindari pertanggungjawaban. Institusi pendidikan juga tidak boleh menjadi tempat berlindung bagi siapa pun yang terbukti melakukan kekerasan seksual. (*)
