BANDAR LAMPUNG, Tapis Media -
Kupastuntas.co, Bandar Lampung – Wakil Ketua I DPRD Provinsi Lampung, Kostiana, meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung tidak hanya mengandalkan penyaluran bantuan air bersih dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam menghadapi dampak musim kemarau. Menurutnya, pemerintah perlu menyiapkan langkah mitigasi jangka panjang agar persoalan kekeringan dapat ditangani secara menyeluruh.
Kostiana menilai bantuan air bersih yang selama ini disalurkan BPBD hanya bersifat sementara dan memiliki keterbatasan. Karena itu, diperlukan solusi yang melibatkan pemerintah provinsi, DPRD, serta pemerintah kabupaten/kota.
"Kalau hanya mengandalkan bantuan air bersih dari BPBD, tentu ada batas kemampuan yang dimiliki. Harus ada solusi yang lebih komprehensif dari pemerintah, termasuk DPRD Provinsi Lampung, agar persoalan ini bisa ditangani bersama," kata Kostiana saat diwawancarai, Kamis (30/07/2026).
Ia memastikan, pembahasan mengenai dampak kekeringan tidak boleh hanya berfokus pada Kota Bandar Lampung. Menurutnya, musim kemarau juga berdampak terhadap seluruh wilayah di Provinsi Lampung yang membutuhkan perhatian dan langkah antisipasi yang sama.
"Jangan karena yang ramai dibahas Bandar Lampung, lalu fokusnya hanya Bandar Lampung. Ini persoalan seluruh Provinsi Lampung, seluruh 15 kabupaten/kota yang harus kita pikirkan bersama," ujarnya.
Kostiana mengungkapkan, Pemprov Lampung melalui organisasi perangkat daerah (OPD) terkait perlu menyusun program mitigasi, seperti edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya kawasan resapan air, infrastruktur dan pengembangan bak penampungan air bersih, embung, hingga penguatan sistem irigasi di daerah-daerah yang rentan mengalami kekeringan.
Selain itu, masyarakat juga perlu diberikan pemahaman mengenai penggunaan air secara bijak selama musim kemarau agar ketersediaan air dapat dimanfaatkan secara optimal.
Sebagai wakil rakyat dari daerah pemilihan Bandar Lampung, Kostiana mengaku telah turun langsung ke Kelurahan Ketapang Kuala, Kecamatan Panjang. Dari enam RT yang dikunjunginya, hampir seluruh aspirasi warga berkaitan dengan kesulitan memperoleh air bersih.
"Memang perlu ada solusi dari Pemprov Lampung. Di Bandar Lampung masih ada sumur bor dan layanan PDAM, meski distribusinya belum optimal. Ada yang dua sampai tiga hari baru mengalir atau setiap hari tetapi hanya sekitar satu jam. Setidaknya masyarakat masih memiliki alternatif sumber air," katanya.
Namun, menurutnya, perhatian yang lebih besar perlu diberikan kepada kabupaten/kota yang memiliki wilayah pertanian luas, seperti Lampung Timur, Lampung Utara, dan Lampung Tengah.
"Daerah-daerah itu sangat bergantung pada ketersediaan air untuk irigasi. Jangan sampai saluran irigasi tidak mendapatkan pasokan air, karena itu akan berdampak terhadap produksi pertanian dan ketahanan pangan," tegasnya.
Ia menambahkan keterangan, pemerintah perlu memperkuat koordinasi dengan seluruh pemerintah kabupaten/kota untuk menyusun langkah penanganan kekeringan yang terintegrasi, mulai dari penyediaan infrastruktur air hingga perlindungan terhadap sektor pertanian.
Kostiana juga mengingatkan bahwa bantuan air bersih melalui mobil tangki bukanlah solusi utama.
"Hari ini mungkin bisa dikirim tiga tangki air, tetapi bagaimana dengan hari-hari berikutnya? Kita juga belum tahu El Nino atau musim kemarau ini akan berlangsung sampai kapan. Kalau sampai dua atau tiga bulan ke depan, tentu masyarakat membutuhkan solusi yang lebih berkelanjutan," ujarnya.
Ia mengungkapkan, pada periode sebelumnya dirinya pernah membantu infrastruktur dan pengembangan beberapa titik sumur bor di wilayah Panjang sebagai upaya memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat. Menurutnya, langkah serupa perlu terus dikembangkan bersamaan dengan infrastruktur dan pengembangan embung, kawasan resapan air, bak penampungan, dan penguatan jaringan irigasi.
"Yang terpenting sekarang adalah mencari solusi yang benar-benar bisa dijalankan bersama. Bantuan air bersih dari BPBD tetap diperlukan sebagai penanganan darurat, tetapi pemerintah juga harus menyiapkan mitigasi jangka panjang agar masyarakat tidak terus-menerus menghadapi persoalan yang sama setiap musim kemarau," pungkasnya. (*)
