BANDAR LAMPUNG, Tapis Media -
Wakil Ketua I DPRD Provinsi Lampung, Kostiana, mendorong Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Lampung untuk mengoptimalkan seluruh potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang selama ini belum tergarap maksimal. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga stabilitas fiskal daerah sekaligus memastikan kebijakan anggaran benar-benar berpihak kepada kepentingan masyarakat.
Hal itu disampaikan Kostiana usai Badan Anggaran (Banggar) DPRD Lampung menyampaikan beberapa rekomendasi terhadap kinerja Bapenda dalam rapat paripurna DPRD.
Menurutnya, seluruh rekomendasi yang diberikan DPRD bertujuan memperkuat kondisi fiskal daerah agar APBD ke depan semakin sehat dan mampu membiayai program-program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
"Rekomendasi ini untuk menjaga fiskal daerah agar APBD kita ke depan lebih stabil. Yang paling utama adalah bagaimana keberpihakan keuangan daerah benar-benar diarahkan untuk kesejahteraan rakyat, terutama masyarakat Provinsi Lampung," kata Kostiana saat diwawancarai di ruang kerjanya, Kamis (30/07/2026).
Ia menggarisbawahi, hasil rekomendasi Banggar tersebut akan menjadi salah satu acuan dalam pembahasan APBD Perubahan 2026 maupun APBD Murni Tahun Anggaran 2027.
Kostiana juga menilai Bapenda masih memiliki pekerjaan rumah yang besar dalam menggali potensi PAD yang belum optimal.
"Ke depan Bapenda harus mampu mengoptimalkan PAD yang selama ini mungkin belum tergali. Itu menjadi pekerjaan rumah besar yang harus diselesaikan agar kemampuan fiskal daerah semakin kuat," ujarnya.
Ia melanjutkan, penguatan pendapatan daerah menjadi penting karena selama ini belanja pegawai dinilai belum sepenuhnya diimbangi dengan belanja program yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
Sebelumnya, Badan Anggaran DPRD Lampung memberikan beberapa rekomendasi strategis kepada Bapenda. Pertama, mempercepat penetapan Nilai Jual Alat Berat (NJAB) melalui penerbitan Keputusan Gubernur terhadap 114 jenis alat berat, sekaligus mempercepat pendataan dan verifikasi faktual terhadap 207 unit alat berat milik 29 perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP).
Kedua, mengoptimalkan penerimaan retribusi pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) dengan mengevaluasi strategi pengelolaan aset serta kerja sama pemanfaatannya.
Ketiga, memperkuat sinergi penerimaan opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) bersama pemerintah kabupaten/kota melalui koordinasi dengan Dinas ESDM, percepatan pendataan objek pajak, penyesuaian tarif, serta penerapan mekanisme split payment guna meningkatkan penerimaan daerah.
DPRD memiliki harapan seluruh rekomendasi tersebut dapat segera ditindaklanjuti sehingga kapasitas fiskal Provinsi Lampung semakin kuat dan mampu mendukung infrastruktur dan pengembangan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (*)
