BANDAR LAMPUNG, Tapis Media -
Kupastuntas.co, Bandar Lampung – Wakil Ketua I DPRD Provinsi Lampung, Kostiana, mengajak seluruh anggota DPRD Lampung terkhusus Fraksi PDIP ikut mengawal penyusunan APBD 2027 agar anggaran daerah benar-benar diarahkan untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat.
Hal tersebut disampaikan Bendahara DPD PDI Perjuangan Lampung itu seusai DPD PDI Perjuangan Provinsi Lampung menggelar upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Republik Indonesia di Kantor DPD PDI Perjuangan Lampung, Jalan Emir Moh Noer, Teluk Betung, Bandar Lampung, Senin (17/8/2026).
Kostiana menuturkan, Fraksi PDI Perjuangan DPRD Lampung siap terlibat aktif dalam pembahasan APBD 2027 dengan memastikan setiap kebijakan anggaran memiliki sasaran yang jelas dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
"Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Lampung siap untuk melaksanakan pembahasan anggaran murni APBD 2027 dengan harapan anggaran itu tepat sasaran. Yaitu untuk kesejahteraan rakyat, untuk infrastruktur yang baik, hilirisasi pertanian yang baik, dan rakyat Indonesia, terutama rakyat Provinsi Lampung sejahtera," kata Kostiana.
Menurutnya, pembahasan APBD 2027 belum dimulai sehingga kondisi dan kebutuhan anggaran masih akan dikaji bersama dalam proses pembahasan antara DPRD dan pemerintah daerah.
"Iya, karena APBD 2027 belum kita mulai, belum kita bahas. Dari situ nanti baru kita lihat terkait kondisinya seperti apa," ujarnya.
Meski demikian, Kostiana memastikan keberpihakan terhadap kepentingan masyarakat akan menjadi salah satu prinsip utama Fraksi PDI Perjuangan dalam pembahasan anggaran.
"Pasti! Harus pro-rakyat. Nah, itu yang selalu kami perjuangkan untuk Fraksi PDI Perjuangan di Provinsi Lampung ataupun di kabupaten/kota," tegasnya.
Ia menekankan, sektor infrastruktur menjadi salah satu perhatian penting dalam penyusunan APBD 2027. Infrastruktur yang memadai dinilai memiliki dampak langsung terhadap aktivitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Selain infrastruktur, Kostiana juga menyoroti pentingnya hilirisasi sektor pertanian. Menurutnya, penguatan hilirisasi perlu didorong agar hasil produksi pertanian Lampung tidak hanya berhenti pada komoditas mentah, tetapi mampu memberikan nilai tambah dan meningkatkan kesejahteraan petani.
Kostiana memastikan, langkah tersebut sejalan dengan sambutan Ketua DPD PDI Perjuangan Lampung, Winarti, dalam upacara HUT ke-81 RI. Pengawalan APBD, kata dia, merupakan bagian dari pelaksanaan instruksi Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, agar kader partai memastikan kebijakan dan anggaran pemerintah benar-benar digunakan untuk kepentingan serta kesejahteraan rakyat.
"Ini sesuai dengan instruksi Ibu Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, Ibu Megawati Soekarnoputri. Kita harus mengawal APBD agar benar-benar untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan kelompok atau golongan tertentu," tegasnya.
Kostiana juga mengajak seluruh anggota DPRD Fraksi PDIP di 15 Kabupaten/kota Di Lampung untuk bersama-sama menjalankan fungsi penganggaran dan pengawasan secara maksimal.
Menurutnya, DPRD memiliki peran penting dalam memastikan program yang masuk dalam APBD merupakan kebutuhan prioritas masyarakat dan memiliki manfaat yang terukur.
"Kita harus bersama-sama menyusun dan mengawasi agar APBD 2027 benar-benar menjadi anggaran yang prioritas untuk rakyat," tandasnya.
Ia mengharapkan proses pembahasan APBD 2027 dapat menghasilkan kebijakan anggaran yang mampu memperkuat infrastruktur dan pengembangan Lampung sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
"Harapannya tentu Indonesia menuju Indonesia Emas 2045, Indonesia maju dan rakyat, khususnya rakyat Provinsi Lampung, semakin sejahtera," pungkasnya. (*)
