BANDAR LAMPUNG, Tapis Media -
- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung tetap mengalokasikan anggaran untuk membayar gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), baik penuh waktu maupun paruh waktu, pada 2027.
Langkah ini dilakukan untuk memastikan hak penghasilan para pegawai tetap terpenuhi di tengah wacana perubahan kebijakan status kepegawaian oleh pemerintah pusat.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Lampung Mirza Irawan Dwi Atmaja menjelaskan, anggaran gaji PPPK tetap disiapkan.
Pasalnya, hingga proses penyusunan Rancangan APBD 2027, belum ada keputusan resmi pemerintah pusat terkait perubahan kebijakan tersebut.
Menurutnya, informasi mengenai rencana pengalihan PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu maupun peluang mengikuti seleksi CPNS masih sebatas informasi.
Rencana tersebut belum disertai keputusan formal dari kementerian dan lembaga teknis terkait.
"Betul, karena untuk menjaga supaya mereka tetap bisa mendapatkan gaji. Kalau pun kebijakan itu belum secara formil disampaikan ke daerah, kan itu baru berita," ujarnya kepada , Senin, 16 November 2026.
Mirza menggarisbawahi, selama belum ada ketentuan resmi sebagai dasar perubahan status kepegawaian, Pemprov Lampung tetap memasukkan kebutuhan belanja gaji PPPK dalam perencanaan anggaran tahun depan.
Dengan demikian, PPPK penuh waktu maupun paruh waktu masih masuk dalam perhitungan belanja pegawai Pemprov Lampung 2027.
Penganggaran tersebut mencakup tenaga teknis dan nonteknis.
Terkait besaran anggaran, Mirza menyebutkan kebutuhan untuk tenaga pendidik dan tenaga kesehatan diperkirakan mencapai Rp530 miliar.
"Kalau tenaga pendidik, tenaga kesehatan itu berkisar Rp530-an miliar," ungkapnya.
Namun, angka tersebut belum mencerminkan keseluruhan kebutuhan anggaran gaji PPPK.
Sebab, alokasi untuk pegawai pada sektor lain, termasuk tenaga teknis dan nonteknis, masih dalam pembahasan.
Sementara itu, terkait kemungkinan penganggaran untuk pengangkatan PPPK menjadi CPNS, Mirza menyebut Pemprov Lampung belum memasukkan kebutuhan tersebut.
Hal ini lantaran tahapan dan kepastian kebijakan masih menunggu informasi lebih lanjut dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).
"Untuk CPNS masih menunggu BKN juga," jelasnya.
Pemprov Lampung pun masih menggunakan kebijakan kepegawaian yang berlaku sebagai dasar penyusunan anggaran 2027.
Kepastian besaran belanja pegawai secara keseluruhan akan mengikuti hasil pembahasan dan ketentuan resmi pemerintah pusat. (*)