BANDAR LAMPUNG, Tapis Media -
Ngupi Jejama sebagai ruang untuk memperkuat koordinasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD) dan kecamatan, sekaligus mendorong peningkatan kinerja pemerintahan serta penerimaan daerah.
Forum yang dipimpin Wakil Bupati Tanggamus Agus Suranto tersebut digelar di Ruang Rapat Utama (Rupatama) Kantor Bupati Tanggamus, Selasa (29/9/2026).
acara itu diikuti Sekretaris Daerah Suaidi, para staf ahli bupati, asisten sekretariat daerah, seluruh kepala OPD, serta para camat se-Kabupaten Tanggamus.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Tanggamus Suhartono menuturkan, Ngupi Jejama menjadi wadah bersama untuk memperkuat komunikasi dan koordinasi antarpimpinan perangkat daerah.
“Ngupi Jejama ini menjadi wadah untuk memperkuat koordinasi, komunikasi, dan sinergi antarjajaran pemerintah daerah, sehingga berbagai agenda pemerintahan dapat berjalan lebih baik,” kata Suhartono.
Menurut Suhartono, koordinasi lintas sektor diperlukan agar pelaksanaan agenda pemerintahan dan infrastruktur dan pengembangan tidak berjalan sendiri-sendiri.
Kesamaan langkah antara OPD, kecamatan, hingga pemerintah pekon dinilai penting untuk memastikan berbagai kebijakan dapat diterjemahkan menjadi program yang memberikan manfaat bagi masyarakat.
Forum tersebut juga menjadi ruang untuk menyampaikan dan membahas berbagai agenda pemerintahan daerah.
Dengan melibatkan seluruh kepala OPD dan camat, komunikasi diharapkan tidak hanya berlangsung secara struktural, tetapi juga mampu mempercepat penyelesaian persoalan yang muncul di wilayah.
Di tengah agenda koordinasi tersebut, Pemkab Tanggamus memberikan penghargaan kepada dua pekon yang dinilai memiliki capaian terbaik dalam infrastruktur dan pengembangan dan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2025.
Dua pekon yang menerima penghargaan tersebut yakni Pekon Gisting Permai, Kecamatan Gisting, dan Pekon Simpang Kanan, Kecamatan Sumberejo.
Penghargaan diserahkan langsung oleh Wakil Bupati Agus Suranto sebagai bentuk apresiasi terhadap pemerintah pekon yang telah berperan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajiban pembayaran PBB.
Penghargaan tersebut sekaligus menjadi pesan bahwa keberhasilan infrastruktur dan pengembangan daerah tidak hanya ditentukan oleh kebijakan pemerintah kabupaten, tetapi juga membutuhkan dukungan pemerintah kecamatan, pemerintah pekon, dan masyarakat.
Suhartono menuturkan, capaian kedua pekon tersebut menunjukkan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pekon, kecamatan, perangkat daerah terkait, dan masyarakat.
“Penghargaan ini diharapkan menjadi motivasi bagi pekon lainnya untuk terus meningkatkan kinerja, khususnya dalam pengelolaan dan optimalisasi penerimaan PBB,” ujarnya.
Pajak Bumi dan Bangunan menjadi salah satu instrumen penting dalam penerimaan daerah. Karena itu, peningkatan kepatuhan masyarakat dalam membayar PBB tidak hanya berdampak pada administrasi perpajakan, tetapi juga berkaitan dengan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai program infrastruktur dan pengembangan dan pelayanan publik.
Dalam konteks tersebut, peran pemerintah pekon menjadi sangat strategis. Pemerintah pekon berada paling dekat dengan masyarakat sehingga memiliki ruang untuk memberikan pemahaman mengenai kewajiban perpajakan sekaligus membantu memastikan proses pembayaran berjalan dengan baik.
“Keberhasilan Gisting Permai dan Simpang Kanan diharapkan dapat menjadi contoh bagi pekon lainnya di Kabupaten Tanggamus,” kata Suhartono.
Namun, capaian tersebut tidak semestinya berhenti pada pemberian penghargaan. Prestasi tersebut perlu diterjemahkan menjadi dorongan bagi seluruh pekon untuk memperbaiki pendataan, meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak, dan memperkuat kesadaran masyarakat.
Di sisi lain, peningkatan penerimaan daerah juga harus berjalan beriringan dengan tata kelola yang akuntabel. Penerimaan yang bersumber dari masyarakat pada akhirnya harus kembali dalam bentuk pelayanan publik dan infrastruktur dan pengembangan yang dapat dirasakan masyarakat.
Forum Ngupi Jejama menjadi penting karena mempertemukan jajaran pemerintah daerah dalam satu ruang. Namun, efektivitas forum tersebut pada akhirnya akan ditentukan oleh tindak lanjut setelah pertemuan.
Koordinasi tidak boleh berhenti pada pembahasan dan kesepakatan di ruang rapat. Setiap agenda yang menjadi tanggung jawab OPD dan kecamatan harus diterjemahkan menjadi langkah kerja yang jelas dan terukur.
Begitu pula dengan persoalan yang dihadapi masyarakat di wilayah. Pemerintah daerah dituntut mampu memastikan bahwa persoalan yang disampaikan dari tingkat kecamatan maupun pekon tidak berhenti sebagai laporan, tetapi segera mendapat tindak lanjut sesuai kewenangan.
Dalam kerangka itulah Ngupi Jejama memiliki arti lebih luas. Forum tersebut bukan hanya menjadi ruang komunikasi informal antara pimpinan daerah dan jajaran birokrasi, tetapi dapat menjadi instrumen untuk menyamakan persepsi dan mempercepat koordinasi pemerintahan.
Apalagi, Kabupaten Tanggamus memiliki wilayah yang luas dengan 20 kecamatan dan ratusan pekon. Kondisi geografis tersebut membuat koordinasi antara pemerintah kabupaten, kecamatan, dan pekon menjadi bagian penting dalam memastikan program infrastruktur dan pengembangan berjalan efektif.
Suhartono memastikan, sinergi seluruh jajaran pemerintah daerah diperlukan agar agenda pemerintahan dapat berjalan lebih baik.
Pemberian penghargaan kepada Gisting Permai dan Simpang Kanan pun diharapkan menjadi pemantik bagi pekon lain untuk meningkatkan kinerja masing-masing, terutama dalam pengelolaan dan optimalisasi PBB.
“Dengan demikian, Ngupi Jejama tidak berhenti sebagai acara seremonial. Forum tersebut diharapkan mampu menjadi ruang untuk menyatukan langkah birokrasi, memperkuat koordinasi, mendorong kinerja perangkat daerah, serta memastikan setiap kebijakan pemerintah berujung pada manfaat nyata bagi masyarakat Tanggamus,” ungkap Suhartono.
