Saturday, 14 November 2026 | Bandar Lampung
Logo

TAPIS MEDIA

Beranda Lampung Pemerintahan Destinasi Info Harga Pasar

Raih Gelar Doktor Ilmu Ekonomi di Usia 29 Tahun, Khavid Ingin Ilmu yang Diperoleh Dapat Bermanfaat

11 November 2026 19:12 WIB
Oleh: Rina Wulandari
Dibaca: 7 kali
Bagikan:
Raih Gelar Doktor Ilmu Ekonomi di Usia 29 Tahun, Khavid Ingin Ilmu yang Diperoleh Dapat Bermanfaat
Foto: Dokumentasi

BANDAR LAMPUNG, Tapis Media -

 

Kabar membanggakan datang dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Lampung (Unila). Melalui Program Doktor Ilmu Ekonomi (PDIE), FEB Unila kembali mencatat capaian akademik dengan lahirnya doktor muda. Khavid Normasyhuri, yang akrab disapa Apit, berhasil meraih gelar Doktor Ilmu Ekonomi pada usia 29 tahun.

Sejak Program Doktor Ilmu Ekonomi (PDIE) FEB Unila didirikan pada 2014, Khavid tercatat sebagai lulusan yang meraih gelar doktor pada usia 29 tahun.

Khavid berhasil mempertahankan disertasinya dalam Ujian Terbuka Sidang Promosi Doktor yang berlangsung di Rabu, 11 November 2026 Auditorium Gedung G Lt II Pascasarjana FEB Universitas Lampung Jam 10.00 WIB s/d selesai. Capaian tersebut sekaligus menjadikannya sebagai Doktor ke-66 di lingkungan PDIE FEB Unila.

Saat ditanya mengenai pencapaiannya meraih gelar doktor pada usia relatif muda, Khavid mengungkapkan rasa syukur atas perjalanan akademik yang telah dilaluinya.

"Alhamdulillah, tentu saya sangat bersyukur bisa menyelesaikan pendidikan doktoral pada usia 29 tahun. Ini menjadi perjalanan akademik yang sangat berarti bagi saya. Saya menginginkan penelitian yang saya hasilkan tidak hanya memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian ekonomi, tetapi juga dapat menjadi referensi dalam merumuskan kebijakan pembangunan daerah yang mampu menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan keberlanjutan lingkungan. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pemerintah, masyarakat, serta pembangunan daerah berkelanjutan di masa mendatang," ujar Khavid.

Dalam pendidikan doktoralnya, Khavid mengangkat disertasi berjudul "Dampak Energi Terbarukan, Stabilitas Politik dan Perdagangan Hijau terhadap Pertumbuhan Ekonomi: Studi Negara Anggota BRICS".

Melalui penelitian tersebut, Khavid mengembangkan model pertumbuhan ekonomi Keynesian berbasis lingkungan dengan mengintegrasikan energi terbarukan, stabilitas politik, dan perdagangan hijau.

Saat menjelaskan kebaruan atau novelty dari penelitiannya, Khavid menyampaikan bahwa kontribusi disertasinya mencakup pengembangan model secara teoretis serta pendekatan metodologis yang digunakan.

"Hal yang menjadi kebaruan dalam penelitian ini adalah pengembangan model pertumbuhan ekonomi Keynesian dengan memasukkan dimensi lingkungan, khususnya melalui integrasi energi terbarukan, stabilitas politik, dan perdagangan hijau. Saya menginginkan pengembangan model ini dapat memperkaya kajian pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Selain itu, secara metodologis, penelitian ini menggunakan metode Generalized Method of Moments (GMM) dengan pendekatan data panel dinamis untuk menganalisis dampak ketiga variabel tersebut terhadap pertumbuhan ekonomi, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang," paparnya.

Hasil penelitian Khavid menunjukkan bahwa konsumsi energi terbarukan dan perdagangan hijau memiliki dampak positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi negara-negara anggota BRICS, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Sementara itu, stabilitas politik belum menunjukkan signifikansi secara statistik dalam model yang digunakan.

Tidak hanya mengkaji kondisi negara-negara BRICS, penelitian Khavid juga menghadirkan beberapa rekomendasi kebijakan bagi Indonesia, khususnya dalam pengembangan energi terbarukan dan perdagangan hijau.

Saat ditanya mengenai implikasi penelitiannya bagi kebijakan pembangunan daerah di Indonesia, Khavid menjelaskan pentingnya perhatian pemerintah terhadap karakteristik wilayah, pemerataan infrastruktur, serta peningkatan investasi energi terbarukan.

"Saya menginginkan hasil penelitian ini dapat menjadi salah satu masukan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pembangunan daerah ekonomi regional, khususnya terkait pengembangan energi terbarukan. Berdasarkan hasil kajian terhadap negara-negara anggota BRICS, pemerintah perlu mempertimbangkan karakteristik geografis, potensi sumber daya, serta kondisi pasokan dan kebutuhan energi di setiap wilayah Indonesia. Hal ini mencakup enam kawasan, yakni Papua, Kalimantan, Sumatra, Sulawesi, Jawa, dan Timor. Masing-masing kawasan memiliki karakteristik dan kebutuhan energi yang memerlukan pendekatan pengembangan berbeda.

Selain itu, pemerintah juga perlu memberikan perhatian khusus kepada wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) agar pengembangan energi terbarukan dapat mendorong pemerataan akses listrik sekaligus mendukung aktivitas ekonomi masyarakat. Pemerintah juga perlu mendorong peningkatan investasi dalam pengembangan energi terbarukan. Investasi ini penting untuk memperbesar skala pengembangan, meningkatkan efisiensi biaya penyediaan listrik, serta menjadikan energi bersih semakin ekonomis dan kompetitif bagi masyarakat maupun sektor industri," ujar Khavid.

Selain pengembangan energi terbarukan, Khavid juga menyoroti peluang Indonesia dalam memperkuat perdagangan hijau melalui pengembangan bahan bakar nabati berbasis sumber daya domestik.

"Indonesia memiliki peluang untuk mengembangkan perdagangan hijau melalui biodiesel berbasis kelapa sawit serta bioetanol berbasis tebu dan singkong. Namun, pengembangannya harus tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan. Peningkatan produksi perlu diarahkan melalui optimalisasi lahan yang sudah tersedia, peremajaan tanaman, penggunaan benih unggul, serta penguatan sertifikasi dan ketertelusuran bahan baku agar pengembangan industri tersebut tidak mengorbankan kelestarian hutan," paparnya.

Menariknya lagi, penelitian Khavid juga telah dipublikasikan dalam jurnal internasional bereputasi yang terindeks Scopus.

Sidang promosi doktor tersebut turut dihadiri peneliti dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), kalangan akademisi, serta beberapa tokoh organisasi kemasyarakatan dan perwakilan lembaga di Lampung. Di antaranya berasal dari Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Lampung, Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Lampung, serta Majelis Wilayah Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Kota Bandar Lampung. Turut hadir pula berbagai tokoh masyarakat dan perwakilan dari beberapa organisasi serta lembaga lainnya di Lampung. (*)

Berita Terkait

Beranda Kategori Cari