BANDAR LAMPUNG, Tapis Media -
melalui Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) terus mendorong pengembangan kawasan pesisir melalui Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP).
Pada 2026, sebanyak empat lokasi KNMP di Lampung tengah dalam tahap pembangunan daerah dan ditargetkan selesai sebelum akhir tahun.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung, Bani Ispriyanto, menyebutkan pembangunan daerah empat KNMP tersebut saat ini berjalan sesuai rencana.
"Empat KNMP tahun 2026 saat ini masih dalam proses pembangunan daerah. Mudah-mudahan sebelum akhir tahun sudah selesai seluruhnya. Beberapa fasilitas bahkan sudah mulai operasional, meskipun memang belum optimal," kata Bani, saat dimintai keterangan, Selasa (14/7/2026).
Empat lokasi KNMP yang dibangun pada 2026 tersebut berada di Kecamatan Limau, Kabupaten Tanggamus, Kecamatan Rajabasa, Kabupaten Lampung Selatan, Kecamatan Bandar Surabaya, Kabupaten Lampung Tengah, dan Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran.
Sementara itu, empat KNMP yang dibangun pada 2025 telah mulai beroperasi, khususnya di Kabupaten Lampung Timur dan Lampung Selatan. Di kedua lokasi tersebut, fasilitas cold storage sudah dimanfaatkan oleh masyarakat nelayan.
Meski demikian, Bani mengakui operasional kawasan belum berjalan maksimal karena beragam fasilitas pendukung, terutama area kuliner, masih dalam proses pengisian oleh pelaku usaha.
"Cold storage sudah digunakan, baik di Lampung Timur maupun Lampung Selatan. Namun memang belum maksimal karena kios-kios kuliner yang menjadi bagian dari kawasan tersebut belum seluruhnya terisi," ujarnya.
Menurut Bani, konsep Kampung Nelayan Merah Putih tidak hanya membangun infrastruktur perikanan, tetapi juga mengintegrasikan berbagai fasilitas penunjang ekonomi masyarakat pesisir.
Di dalam kawasan KNMP tersedia berbagai fasilitas seperti cold storage, pabrik es portabel, kios-kios kuliner berbasis hasil laut, hingga Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) pada lokasi yang memenuhi persyaratan.
Ia menjelaskan, tidak semua kawasan KNMP mendapatkan fasilitas SPBN. Keberadaannya bergantung pada jumlah kapal nelayan yang beroperasi di wilayah tersebut serta kebutuhan pelayanan bahan bakar yang belum terjangkau SPBN lain.
"SPBN itu tidak ada di semua lokasi. Itu tergantung jumlah kapal nelayan dan kebutuhan pelayanan BBM di wilayah tersebut. Di Lampung Selatan ada satu lokasi yang memiliki SPBN, begitu juga di Lampung Timur," jelasnya.
Melalui pembangunan daerah KNMP, pemerintah memiliki harapan kawasan pesisir mampu berkembang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang berbasis kelautan dan perikanan.
"Harapannya kawasan pesisir tidak lagi identik dengan kawasan kumuh, tetapi menjadi pusat pertumbuhan ekonomi maritim yang tangguh, produktif, dan memiliki daya saing tinggi. Ke depan kita ingin mewujudkan kawasan ekonomi biru yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan," katanya.
Bani menjelaskan, penetapan lokasi pembangunan daerah KNMP dilakukan melalui usulan pemerintah kabupaten yang kemudian diteruskan Pemprov Lampung kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Selanjutnya, KKP melakukan proses verifikasi menyeluruh, mulai dari kesiapan lahan, kondisi lokasi, hingga potensi perikanan dan kelayakan pengembangannya.
"Lokasi-lokasi tersebut berasal dari usulan pemerintah kabupaten. Setelah itu kami usulkan ke KKP, kemudian diverifikasi langsung oleh kementerian, baik dari sisi lokasi, lahan, maupun potensi yang dimiliki," ungkapnya.
Ia menuturkan lebih lanjut, lahan yang digunakan untuk pembangunan daerah KNMP merupakan aset milik pemerintah desa yang dimanfaatkan untuk mendukung pengembangan kawasan nelayan.
Meski pembangunan daerah fisik terus berjalan, DKP Lampung mengakui tantangan terbesar saat ini bukan lagi infrastruktur, melainkan kesiapan sumber daya manusia (SDM) dalam mengelola kawasan tersebut.
Karena itu, pembinaan dan edukasi kepada para pengelola akan terus dilakukan agar seluruh fasilitas yang telah dibangun dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan.
"Kendala terbesar saat ini adalah SDM pengelolanya. Mereka perlu terus diberikan edukasi dan pendampingan agar mampu mengelola kawasan KNMP secara profesional. Kami optimistis dengan pendampingan yang berkelanjutan, kawasan ini akan berkembang sesuai tujuan yang diharapkan," pungkas Bani.
