BANDAR LAMPUNG, Tapis Media -
Ketua DPRD Provinsi Lampung, Ahmad Giri Akbar, menekankan penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027 diarahkan pada penguatan kualitas belanja daerah melalui pendekatan berbasis kinerja, efisiensi, dan transparansi.
Salah satu langkah yang ditempuh ialah membuka seluruh postur anggaran untuk dievaluasi bersama seluruh fraksi di DPRD.
Menurut Giri, langkah tersebut merupakan tindak lanjut atas arahan Koordinasi Supervisi Pencegahan Korupsi (Korsupgah) KPK yang mendorong proses penganggaran berlangsung secara transparan, akuntabel, serta berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
"Kami membuka seluruh postur anggaran kepada fraksi-fraksi. Mana yang tidak diperlukan, kami siap evaluasi. DPRD harus menjadi contoh bahwa anggaran disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat, bukan sekadar rutinitas," kata Giri, Kamis (30/7/2026).
Sebagai Ketua Badan Anggaran DPRD Lampung, Giri menilai APBD tidak lagi dapat dipandang sekadar sebagai dokumen keuangan daerah, melainkan instrumen pembangunan daerah yang harus mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mempersempit kesenjangan sosial.
Karena itu, pembahasan APBD 2027 akan mengacu pada beragam indikator makro daerah, seperti pertumbuhan ekonomi, Nilai Tukar Petani (NTP), Indeks pembangunan daerah Manusia (IPM), hingga penurunan rasio gini. Indikator tersebut menjadi dasar dalam menentukan prioritas belanja agar setiap program memberikan dampak yang terukur.
Di sektor pertanian, DPRD juga berkomitmen mengawal program prioritas Pemerintah Daerah Provinsi Lampung. Dukungan anggaran akan diarahkan pada penyediaan alat pengering hasil panen (dryer), pupuk, benih, hingga program pengendalian organisme pengganggu tanaman, termasuk serangan hama tikus yang belakangan dikeluhkan petani di berbagai daerah.
"Hampir setiap turun ke lapangan, petani mengeluhkan serangan hama tikus. Ini persoalan nyata yang harus dijawab melalui kebijakan anggaran," ujarnya.
Selain menata belanja, DPRD turut mengevaluasi efektivitas pelayanan publik yang masih terkendala minimnya sarana pendukung.
Salah satu temuan muncul di Rumah Sakit Bandar Negara Husada yang telah memiliki tenaga dokter, namun belum didukung ketersediaan peralatan medis yang memadai.
Menurut Giri, kondisi tersebut berpotensi menurunkan kualitas layanan kesehatan sehingga Pemerintah Daerah Provinsi Lampung didorong berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan untuk memperoleh dukungan pengadaan alat kesehatan.
"Dokternya sudah ada dan sudah digaji, tetapi alat kesehatannya belum tersedia. Ini harus segera dicarikan solusi agar pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu," katanya.
Dalam pembahasan APBD Perubahan, DPRD juga menyoroti usulan kenaikan belanja pegawai di beragam Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mencapai 7 hingga 15 persen.
Besaran tersebut dinilai berpotensi mempersempit ruang fiskal untuk membiayai program pembangunan daerah dan pelayanan publik.
Giri menekankan semangat efisiensi harus dimulai dari pemerintah dengan memastikan belanja aparatur tetap terkendali.
Ia menyebut Sekretariat DPRD Lampung telah melakukan rasionalisasi sehingga kenaikan belanja pegawai berada di bawah 2,5 persen sesuai ketentuan.
"Jangan sampai anggaran yang seharusnya dinikmati masyarakat justru habis untuk belanja pegawai. Semangat efisiensi harus dimulai dari pemerintah sendiri," tegasnya.
Dari sisi pendapatan, DPRD meminta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) menyusun strategi baru untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), mengingat target pendapatan dalam tiga tahun terakhir belum tercapai secara optimal.
Menurut Giri, karakteristik permasalahan pemungutan pajak berbeda di setiap kabupaten dan kota sehingga diperlukan pendekatan yang lebih spesifik dan berbasis data.
DPRD juga menemukan adanya perbedaan antara realisasi retribusi di lapangan dengan data resmi, termasuk pada penerimaan Pajak Air Permukaan (PAP).
Temuan tersebut akan menjadi bagian dari evaluasi guna memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
"Kami ingin APBD Lampung menjadi APBD yang benar-benar berkualitas. Setiap rupiah yang dibelanjakan harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat," pungkasnya.
