BANDAR LAMPUNG, Tapis Media -
BANDAR LAMPUNG- Rencana penyaluran 500 unit alat pengering hasil pertanian (dryer) oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung hingga tahun 2028 memicu tanggapan dari kalangan akademisi.
Pengamat Kebijakan Publik Universitas Lampung (Unila), Vincensius Soma Ferrer menilai, program ini memiliki potensi besar dalam memperkuat hilirisasi desa serta meningkatkan nilai jual sektor pertanian.
Namun, ia mengingatkan agar penyaluran bantuan tersebut benar-benar tepat sasaran dan dibarengi mekanisme pengawasan yang terukur.
Vincensius memastikan, pemberian bantuan dryer jangan sampai terjebak pada sekadar bagi-bagi alat tanpa adanya evaluasi terhadap manfaat dan produktivitas bagi para penerimanya.
Pemprov Lampung diharapkan memastikan alat tersebut dikelola oleh pihak yang memiliki kapasitas serta komitmen dalam memajukan usaha tani di desa.
“Dilihat dari konteks infrastruktur dan pengembangan ekonomi lokal, program Pemprov Lampung ini merupakan pengungkit yang krusial. Ini menjadi langkah awal untuk mengubah pola ekonomi desa, dari penghasil komoditas mentah menuju desa yang mampu menciptakan nilai tambah ekonomi,” terangnya pada Minggu, 10 Mei 2026.
Ia memaparkan, keberadaan alat pengering tersebut akan memicu efek berganda bagi perekonomian warga. Aktivitas pascapanen yang selama ini kerap dilakukan di luar wilayah, kini bisa dikelola langsung oleh masyarakat di tingkat lokal.
“Langkah ini membuka peluang tumbuhnya BUMDes, koperasi desa, hingga jasa distribusi lokal. Dampaknya bukan hanya pada kenaikan pendapatan petani secara individu, tetapi juga menggerakkan roda ekonomi desa secara menyeluruh,” jelas Vincensius.
Meski demikian, ia menekankan bahwa keberhasilan agenda ini sangat bergantung pada teknis pengelolaan di lapangan. Pemprov diminta tidak asal membagi alat secara merata tanpa memperhitungkan kesiapan kelompok penerima.
Ia menyarankan agar Pemprov Lampung mematangkan skema kelembagaan di tingkat desa, mulai dari tata kelola operasional hingga evaluasi berkala agar alat tersebut tetap produktif dan tidak mangkrak.
Sebelumnya, Orang nomor satu di Lampung Rahmat Mirzani Djausal mengungkapkan bahwa fokus infrastruktur dan pengembangan Lampung ke depan akan bertumpu pada hilirisasi berbasis desa. Mirza menekankan pentingnya pengolahan hasil panen di tingkat lokal agar nilai ekonominya dinikmati langsung oleh warga desa.
“Pascapanen seperti pengeringan padi dan jagung harus bisa selesai di desa. Dengan begitu, nilai tambah tetap berada di lingkungan masyarakat lokal,” ungkap Mirza dalam agenda pelantikan DPD Apdesi Merah Putih Provinsi Lampung, Selasa (5/5/2026).
Integrasi program ini juga mencakup distribusi pupuk organik cair (POC) gratis guna menunjang produktivitas dari hulu ke hilir.
Harapannya, desa-desa di Lampung bertransformasi menjadi pusat pengolahan yang mandiri dan kompetitif.
