BANDAR LAMPUNG, Tapis Media -
Nasution di Kepolisian Republik Indonesia (Polri) berakhir setelah Sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH).
Mantan Kepala Divisi Hukum (Kadivkum) Polri tersebut dinyatakan melanggar kode etik dalam perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Keputusan pemecatan tersebut disampaikan Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Johnny Eddizon Isir, di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (10/11/2026).
Ahrie menjadi perwira tinggi pertama yang menjalani sidang etik dalam perkara penyadapan yang turut menyeret beragam jenderal polisi.
"Pemberhentian dengan tidak hormat sebagai anggota Polri," kata Isir, saat menyampaikan hasil persidangan, dilansir Detikcom.
Sebelum dijatuhi sanksi etik, Ahrie telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Bareskrim Polri pada Selasa (3/11/2026). Penetapan itu dilakukan bersamaan dengan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Irjen Eko Hadi Santoso.
Penyidikan kemudian berkembang setelah polisi menetapkan Irjen Slamet Uliandi sebagai tersangka keempat dalam kasus dugaan penyadapan tanpa prosedur hukum yang sah.
Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin sebelumnya mengungkapkan bahwa aktivitas penyadapan yang sedang diusut tidak hanya diduga menyasar Presiden Prabowo.
beragam pejabat negara, tokoh politik, kalangan media, aktivis organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, hingga pengusaha juga disebut masuk dalam daftar pihak yang diduga menjadi sasaran.
"Diduga telah melakukan penyadapan ilegal terhadap nomor Presiden Republik Indonesia," ujar Asep dalam konferensi pers di Bareskrim Polri, Selasa (3/11/2026).
Berdasarkan hasil penyidikan sementara, praktik penyadapan tersebut diduga berlangsung sepanjang 2025 hingga 2026 dengan memanfaatkan sistem pemantauan komunikasi tanpa mengikuti prosedur yang ditentukan.
Para tersangka juga diduga berupaya menghilangkan jejak aktivitas dengan menghapus rekaman dan data digital pada Oktober 2026.
Tindakan tersebut menjadi bagian dari materi penyidikan untuk mengungkap peran masing-masing pihak dalam perkara yang melibatkan beragam perwira tinggi kepolisian.
Meski telah dijatuhi sanksi pemecatan berdasarkan informasi hasil sidang etik tersebut, Ahrie masih harus menghadapi proses hukum pidana terkait dugaan penyadapan ilegal. Putusan etik merupakan mekanisme internal kepolisian yang berbeda dengan pembuktian tindak pidana di pengadilan.
Sementara itu, penanganan terhadap tersangka lainnya masih berlanjut, termasuk kemungkinan pelaksanaan sidang etik secara bertahap sesuai mekanisme yang berlaku di lingkungan Polri.
