BANDAR LAMPUNG, Tapis Media -

Nurlela meminta seluruh pihak memperkuat sistem mitigasi dan penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) dengan mengoptimalkan seluruh sumber daya yang tersedia, mulai dari personel, peralatan, hingga akses terhadap sumber air.

Hal tersebut disampaikan Jihan saat memimpin rapat koordinasi penanggulangan Karhutla yang berlangsung di Kantor BPBD Provinsi Lampung, Rabu (26/8/2026).

Rapat tersebut dihadiri sebagian unsur terkait, mulai dari BPBD, BMKG, TNI, Polri, Basarnas, Balai terkait, pemerintah daerah, hingga unsur lainnya yang terlibat dalam penanganan Karhutla.

Jihan menuturkan, rapat koordinasi tersebut tidak hanya membahas kesiapan pemadaman ketika kebakaran terjadi, tetapi juga memastikan seluruh sistem pencegahan dan mitigasi telah berjalan dengan baik.

"Yang ditekankan hari ini optimalisasi sumber daya, baik itu personel, peralatan, dan juga seperti akses air dan lain sebagainya untuk mendukung mitigasi pemadaman kebakaran," kata Jihan.

Menurutnya, Lampung saat ini telah memiliki sistem respons pemadaman yang cukup baik ketika titik api muncul. Namun, sistem pencegahan sebelum kebakaran terjadi masih perlu diperkuat.

"Kita mempunyai respons fire suppression lebih baik daripada fire prevention. Artinya, bagaimana kita menangani kebakaran pada saat titik api sudah muncul, kita sudah bisa menangani dengan respons yang cukup cepat. Tetapi bagaimana penanggulangan atau penanganan atau mitigasi sebelum titik api itu muncul, ini yang perlu kita kuatkan sama-sama," ujarnya.

Jihan menyebut kondisi musim kemarau yang cukup panjang, khususnya pada periode Agustus hingga Oktober, membuat kewaspadaan terhadap potensi Karhutla harus ditingkatkan.

Apalagi, keberadaan hotspot dapat dipantau melalui BMKG sehingga informasi tersebut harus segera diikuti dengan langkah mitigasi di lapangan.

"Rapat hari ini bukan membahas persoalan kita siap untuk memadamkan atau tidak, tetapi memastikan seluruh instrumen, seluruh sumber daya, apa yang kita punya, apa yang kita miliki, dan sistem apa yang kita bangun itu sudah ada atau belum," jelasnya.

Salah satu persoalan yang menjadi perhatian Jihan adalah belum optimalnya pemetaan kapasitas penanganan Karhutla di Lampung.

Menurutnya, pemerintah sudah memiliki peta risiko wilayah rawan kebakaran. Namun, peta tersebut perlu dilengkapi dengan peta kapasitas, termasuk posisi personel dan peralatan yang dapat dikerahkan ketika terjadi kebakaran.

"Kita sudah punya peta risiko, tapi belum sepenuhnya punya peta kapasitas. Saya minta nanti BPBD bersama yang lainnya membentuk suatu overlay zona rawan dengan posisi personel," katanya.

Pemetaan personel, lanjut Jihan, tidak boleh hanya mencakup unsur internal satuan tugas. Personel dari unsur eksternal juga perlu dihimpun agar dapat dikerahkan secara cepat ketika terjadi kebakaran.

Jihan mencontohkan kondisi saat penanganan Karhutla di Taman Nasional Way Kambas (TNWK), Lampung Timur. Saat itu, tim di lapangan masih harus mencari informasi mengenai ketersediaan peralatan yang dimiliki masing-masing instansi maupun pemerintah daerah.

"Seperti yang terjadi di TNWK kemarin pada saat insiden kebakaran. Itu masih meraba-raba, siapa punya apa, siapa punya yang mana. Itu masih belum fix kita punya data seluruhnya yang terhimpun di seluruh Lampung," ujarnya.

Karena itu, seluruh peralatan, jumlah, serta lokasi penyimpanannya harus dipetakan secara jelas. Dengan demikian, ketika terjadi kebakaran, petugas tidak lagi membutuhkan waktu untuk mencari peralatan yang tersedia.

"Kita punya instrumen apa, berapa, dan lokasinya di mana. Maka ketika ada insiden kebakaran, kita tidak lagi mencari-cari. Kita tinggal melihat ini yang paling dekat ada instrumen ini di sini, kita arahkan alat ini ke sini," tegasnya.

Jihan juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh tim gabungan yang terlibat dalam penanganan Karhutla di kawasan TNWK.

Menurutnya, pemadaman di kawasan tersebut menghadapi berbagai tantangan, terutama akses lokasi yang sulit, jarak sumber air yang jauh, serta keterbatasan peralatan.

Namun, dengan mengandalkan peralatan sederhana dan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan serta kepedulian tinggi, tim gabungan berhasil menangani kebakaran yang melanda area lebih dari 600 hektare.

"Walaupun dengan tantangan akses yang luar biasa sulit, kemudian tantangan kanal air yang jauh dan sebagainya, dengan alat-alat yang seadanya dan sangat sederhana, kita berhasil memadamkan di lokasi 600 sekian hektare," ungkapnya.

Jihan menilai penanganan tersebut menunjukkan kuatnya kolaborasi antara TNI, Polri, pemerintah daerah, satuan tugas, serta masyarakat. Ia juga mengapresiasi perhatian pemerintah pusat, termasuk Presiden, terhadap penanganan Karhutla di Lampung.

Menurutnya, bantuan berupa peralatan seperti selang dan tandon air portabel, serta dukungan operasi water bombing menjadi bagian penting dalam memperkuat penanganan di lapangan.

Meski demikian, Jihan memiliki harapan pemerintah pusat melalui BNPB dapat memberikan dukungan berupa helikopter yang dapat disiagakan di Provinsi Lampung. 

Ia menyampaikan terima kasih atas akses dukungan water bombing yang telah diberikan untuk penanganan kebakaran di TNWK. Namun, menurutnya, kebutuhan terhadap helikopter standby tetap penting untuk mempercepat respons apabila terjadi kebakaran di berbagai wilayah Lampung.

"Kami memerlukan helikopter yang standby dan semoga ini bisa diakomodir oleh pemerintah pusat, dalam hal ini BNPB," katanya.

Jihan menilai keberadaan helikopter standby akan membuat respons terhadap kebakaran lebih cepat dan berkelanjutan, terutama ketika titik api berada di lokasi yang sulit dijangkau melalui jalur darat.

Selain personel dan peralatan, Jihan meminta pemetaan terhadap sumber air dan akses menuju lokasi rawan kebakaran dilakukan mulai sekarang.

Menurutnya, pengalaman penanganan Karhutla di TNWK menjadi pembelajaran penting bahwa keberadaan sumber air dan akses menuju lokasi sangat menentukan efektivitas pemadaman.

"Untuk setiap zona merah, kita harus ketahui jalur masuk airnya, jalur alternatifnya, kemudian titik kumpulnya, sumber air terdekat, dan kendaraan yang bisa digunakan untuk lokus-lokus tersebut," jelasnya.

Ia meminta Dinas PSDA, BBWS, dan BPBD segera melakukan pemetaan embung, kanal, serta sumber air lainnya yang masih memiliki ketersediaan air.

Jihan juga menekankan pentingnya perlakuan khusus terhadap wilayah dengan karakteristik tertentu, terutama kawasan gambut.

Selain TNWK, kawasan gambut di wilayah Mesuji juga dinilai perlu mendapat perhatian lebih dalam upaya pencegahan Karhutla.

Menurutnya, kebakaran gambut memiliki karakteristik berbeda karena api dapat menjalar di bawah permukaan dan tidak selalu terlihat secara visual.

"Kebakaran gambut ini secara visual tidak terbakar, belum tentu itu tidak terbakar. Di dalamnya bisa saja ada bara api yang menjalar," katanya.

Jihan juga meminta perusahaan yang memiliki wilayah perkebunan ikut bertanggung jawab dalam upaya mitigasi Karhutla di wilayah masing-masing. Ia menyebut sebagian perusahaan yang beroperasi di Lampung perlu memastikan kesiapan personel, peralatan, sumber air, serta sistem pencegahan kebakaran di wilayah konsesinya.

Menurutnya, pemerintah provinsi juga telah menerbitkan surat edaran terkait langkah mitigasi kebakaran di kawasan perkebunan.

"Untuk perusahaan, harus turut bertanggung jawab terhadap risiko di wilayah masing-masing," ujarnya.