BANDAR LAMPUNG, Tapis Media -
81 Republik Indonesia harus menjadi energi baru untuk mempercepat pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Rahmat Mirzani Djausal saat menjadi inspektur upacara pengibaran bendera Merah Putih dalam rangka HUT ke-81 Republik Indonesia di lapangan Korpri Kantor Gubernur, Senin (17/8/2026).
Dalam amanatnya, Gubernur menekankan bahwa kemerdekaan tidak hanya dimaknai sebagai terbebas dari penjajahan, tetapi juga sebagai kesempatan bagi negara dan pemerintah untuk menghadirkan kehidupan yang lebih baik bagi seluruh masyarakat.
Menurutnya, kemerdekaan harus diwujudkan melalui kesehatan yang semakin mudah dijangkau, pekerjaan yang semakin layak, ekonomi yang semakin kuat, pangan yang semakin terjamin, serta pembangunan daerah yang memberikan kesempatan secara adil kepada seluruh masyarakat.
Ia menjelaskan, tema Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur memiliki makna yang sangat penting dalam menentukan arah pembangunan daerah.
Kedaulatan, kata dia, berarti kemampuan untuk berdiri dengan kekuatan sendiri, termasuk mengelola kekayaan dan sumber daya yang dimiliki untuk sebesar-besarnya kepentingan masyarakat.
"Berdaulat berarti kita mampu berdiri dengan kekuatan sendiri, mengelola kekayaan dan sumber daya yang kita miliki untuk sebesar-besarnya kepentingan masyarakat," ujar Mirza.
Kedaulatan tersebut juga harus diwujudkan melalui penguatan ketahanan pangan dan energi serta pembangunan daerah sumber daya manusia yang unggul.
Sementara itu, keadilan berarti pembangunan daerah harus membuka kesempatan yang sama bagi seluruh masyarakat, baik yang berada di perkotaan maupun pelosok desa, generasi muda maupun kelompok masyarakat yang membutuhkan perhatian dan perlindungan.
"Sedangkan kemakmuran, harus tercermin dari hasil pembangunan daerah yang benar-benar meningkatkan kualitas hidup masyarakat, membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan, dan menghadirkan kesejahteraan.
“Inilah makna kemerdekaan yang harus terus kita perjuangkan," tegasnya.
Dalam amanat tersebut, Mirza juga menyoroti posisi strategis Lampung sebagai pintu gerbang Pulau Sumatra.
Provinsi Lampung memiliki kekuatan besar di berbagai sektor, mulai dari pertanian, perkebunan, perikanan, pariwisata, perdagangan, industri, UMKM hingga ekonomi kreatif.
"Seluruh potensi tersebut harus dikelola menjadi kekuatan ekonomi yang mampu memberikan nilai tambah sekaligus manfaat nyata bagi masyarakat," kata dia.
Mirza menggarisbawahi, Lampung tidak boleh hanya menjadi daerah penghasil bahan mentah. Hilirisasi harus diperkuat agar berbagai komoditas unggulan Lampung dapat diolah di daerah sebelum dipasarkan.
Dengan demikian, produk pertanian, perkebunan, perikanan dan komoditas unggulan lainnya memiliki nilai tambah yang lebih tinggi, sekaligus menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
"Kita tidak ingin Lampung hanya menjadi daerah penghasil bahan mentah. Kita harus mendorong hilirisasi sehingga hasil pertanian, perkebunan, perikanan, dan berbagai komoditas unggulan Lampung dapat diolah di daerah, memiliki nilai tambah lebih tinggi, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat," katanya.
Menurutnya, hilirisasi merupakan bagian dari upaya membangun kedaulatan ekonomi Lampung. Selain hilirisasi, Gubernur juga menekankan pentingnya memperkuat perekonomian dari tingkat desa.
Ia menyebut kekuatan ekonomi daerah sesungguhnya berada di tengah masyarakat, termasuk petani, nelayan, pelaku UMKM, pengrajin, perempuan, hingga anak-anak muda yang membangun usaha di desa dan kampung halaman.
"Karena itu, desa harus didorong menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru. Koperasi, BUMDes, UMKM, serta berbagai kelembagaan ekonomi masyarakat harus diperkuat agar mampu menjadi penghubung antara produksi masyarakat dengan pasar," kata dia.
Pemerintah juga harus memastikan petani dan nelayan tidak berjalan sendiri sehingga memiliki daya tawar yang lebih kuat dan memperoleh manfaat ekonomi yang lebih besar dari hasil usahanya.
Dalam kesempatan tersebut, Rahmat juga mengajak seluruh masyarakat dan pelaku usaha mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang berlangsung hingga akhir Agustus.
"Data sangat menentukan ketepatan kebijakan pembangunan daerah dan perencanaan ekonomi daerah. Terdapat 8.619 petugas sensus yang bekerja di seluruh desa dan kelurahan di Provinsi Lampung," kata dia.
Ia mengungkapkan, pembaruan metode dalam menghitung aktivitas ekonomi daerah belum dilakukan dalam waktu yang cukup lama. Karena itu, Sensus Ekonomi 2026 dinilai menjadi momentum penting untuk mendapatkan gambaran terbaru mengenai aktivitas ekonomi di Lampung.
"Angka-angka makroekonomi kita sangat tergantung dari kualitas data yang dikumpulkan oleh Badan Pusat Statistik kita," ujarnya.
Ia meminta seluruh pihak mendukung pelaksanaan sensus tersebut agar seluruh aktivitas ekonomi di Lampung dapat tercatat dengan baik.
Menurutnya, data hasil Sensus Ekonomi 2026 nantinya dapat menjadi dasar pemerintah dalam menyusun kebijakan ekonomi yang lebih tepat sasaran dan memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Lebih lanjut, Gubernur menggarisbawahi bahwa pembangunan daerah yang paling menentukan masa depan Lampung adalah pembangunan daerah manusia.
"Karena itu, pembangunan daerah daerah harus dimulai dari memastikan anak-anak Lampung tumbuh sehat, memperoleh gizi yang baik, mendapatkan pendidikan berkualitas, menguasai teknologi, memiliki keterampilan, serta mampu bersaing di tingkat nasional maupun global," tuturnya.
Ia juga menyinggung Program Makan Bergizi yang menurutnya tidak semata-mata berbicara mengenai penyediaan makanan bagi anak-anak.
Program tersebut juga memiliki potensi untuk menggerakkan perekonomian lokal karena kebutuhan pangan dapat dipenuhi dari hasil produksi petani, peternak, nelayan, serta UMKM di daerah.
Mirza menggarisbawahi, anak-anak dari keluarga kurang mampu harus tetap memperoleh kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan dan meraih masa depan.
"Ketidakmampuan tidak boleh menjadi warisan, kesempatanlah yang harus kita wariskan. Tidak boleh lagi ada anak Lampung yang kehilangan masa depan hanya karena keterbatasan ekonomi keluarga," tegasnya.
Di sisi lain, Mirza juga meminta pemerintah membangun birokrasi yang mau mendengar dan merespons persoalan masyarakat.
Menurutnya, semakin cepat dan mudah masyarakat mendapatkan pelayanan, semakin kecil pula potensi birokrasi menjadi penghambat.
"Birokrasi tidak boleh lagi menjadi penghambat, pemerintah harus menjadi bagian dari solusi.
Untuk itu, pelayanan publik harus terus disederhanakan, didigitalisasi, dan didekatkan kepada masyarakat," kata dia.
Pemanfaatan data juga harus diperkuat untuk memastikan bantuan maupun berbagai program pemerintah benar-benar diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan.
"Negara hadir untuk menggantikan kerja keras rakyat, negara hadir agar kerja rakyat tidak sia-sia. Semangat tersebut, lanjutnya, harus diwujudkan dalam setiap pelayanan publik maupun kebijakan Jajaran Pemprov Lampung," kata dia. (*)
