BANDAR LAMPUNG, Tapis Media -
memastikan bahwa keberadaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) di Provinsi Lampung harus benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Dengan jumlah koperasi yang telah terbentuk mencapai lebih dari 2.600 unit, pemerintah daerah didorong untuk memastikan koperasi tidak hanya berdiri secara administratif, tetapi mampu beroperasi dan menjalankan fungsi ekonomi secara optimal.
Menurut Gubernur, terdapat dua tugas utama yang harus menjadi fokus pengembangan KDMP, yakni memastikan distribusi barang kebutuhan pokok dan barang bersubsidi tepat sasaran serta menyerap hasil panen petani agar memiliki kepastian pasar dan harga yang lebih baik.
Ia menilai, koperasi harus menjadi instrumen strategis pemerintah dalam memperbaiki tata niaga dan memperkuat sistem distribusi berbagai komoditas yang selama ini masih menghadapi persoalan di lapangan.
"Jangan berhenti pada papan nama. Koperasi harus benar-benar berjalan sesuai dengan ketentuan dan yang diharapkan," tegas Mirza saat dimintai keterangan, Rabu (4/11/2026).
Ia menjelaskan, salah satu persoalan yang selama ini masih menjadi perhatian di Provinsi Lampung adalah distribusi barang-barang bersubsidi yang belum sepenuhnya tepat sasaran, termasuk dari sisi harga yang diterima masyarakat.
Karena itu, KDMP diharapkan dapat mengambil peran penting sebagai jalur distribusi pemerintah untuk memastikan berbagai barang bersubsidi benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak, dengan harga sesuai ketentuan.
"Kita sama-sama tahu di Provinsi Lampung, barang-barang subsidi selama ini tidak pernah sampai dengan tepat dengan harga yang tepat sesuai ketentuan subsidi. Maka instrumen koperasi ini menjadi instrumen yang disiapkan pemerintah agar barang-barang subsidi dapat disalurkan secara tepat sasaran," ujarnya.
Selain memperbaiki distribusi barang bersubsidi, Gubernur juga menekankan pentingnya peran KDMP dalam menyerap hasil panen petani. Selama ini, hasil produksi pertanian di beberapa daerah masih menghadapi kendala pemasaran akibat sistem tata niaga yang belum berjalan optimal.
Kondisi tersebut berpotensi membuat petani kesulitan memperoleh harga jual yang layak, sekaligus meningkatkan biaya distribusi dan memperpanjang rantai perdagangan.
Untuk itu, pemerintah kabupaten dan kota di Lampung diharapkan dapat mengoptimalkan keberadaan koperasi sebagai mitra strategis dalam menyerap hasil produksi pertanian, khususnya komoditas padi dan berbagai hasil panen lainnya.
"Kami harapkan pemerintah daerah bisa menggunakan koperasi dalam rangka menyerap hasil-hasil panen. Ini sudah terjadi di beberapa kabupaten, di beberapa koperasi," katanya.
Mirza mengungkapkan, pemerintah telah melakukan beberapa proyek percontohan atau piloting untuk menguji peran koperasi dalam menyerap hasil panen petani. Hasilnya dinilai cukup positif karena mampu memangkas beberapa komponen biaya dalam rantai distribusi.
Melalui pola tersebut, hasil panen petani dapat diserap melalui koperasi sehingga proses tata niaga menjadi lebih efisien. Dampaknya, biaya produksi dan distribusi beras dapat ditekan, yang pada akhirnya diharapkan turut mendukung keterjangkauan harga beras bagi masyarakat.
"Koperasi juga didorong untuk menjadi mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), sehingga dapat memperkuat keterhubungan antara sektor pertanian, distribusi pangan, dan kebutuhan bahan baku program pemenuhan gizi masyarakat," katanya.
Tidak hanya berfokus pada sektor pertanian dan distribusi barang bersubsidi, Gubernur juga melihat KDMP sebagai peluang besar untuk memperluas akses pasar bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Lampung.
Menurutnya, selama ini banyak UMKM lokal memiliki produk berkualitas, tetapi masih menghadapi keterbatasan akses untuk memasarkan produknya ke pasar yang lebih luas, termasuk masuk ke gerai-gerai penjualan dan jaringan distribusi.
Kehadiran KDMP diharapkan menjadi solusi untuk membuka akses tersebut. Koperasi dapat berfungsi sebagai jalur pemasaran sekaligus mitra penyerapan produk-produk unggulan UMKM lokal.
Karena itu, ia meminta agar pelaku UMKM di Lampung terus didorong meningkatkan kualitas produksi, menjaga standar produk, serta menyiapkan kapasitas usaha agar mampu memenuhi kebutuhan pasar dan jaringan koperasi.
"UMKM-UMKM kita selama ini tidak memiliki akses pasar dan sulit masuk ke pasar maupun gerai-gerai. Maka KDMP ini harus menjadi jalur distribusi bagi produk-produk UMKM kita yang berkualitas," ujarnya.
Ia juga mengajak seluruh pihak untuk mempersiapkan UMKM agar mampu menghasilkan produk yang memiliki kualitas dan daya saing sehingga dapat dipasarkan serta diserap oleh Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Dengan demikian, keberadaan lebih dari 2.600 KDMP di Lampung diharapkan tidak sekadar menjadi penambahan jumlah kelembagaan koperasi, tetapi benar-benar menjadi bagian dari ekosistem ekonomi desa dan kelurahan.
"Optimalisasi koperasi melalui distribusi barang bersubsidi, penyerapan hasil panen petani, kemitraan dengan SPPG, serta pemasaran produk UMKM diharapkan mampu memperpendek rantai distribusi, menekan biaya ekonomi, meningkatkan kesejahteraan petani, memperluas pasar UMKM, dan memperkuat perekonomian masyarakat," tuturnya.
Gubernur memastikan, keberhasilan KDMP pada akhirnya tidak cukup diukur dari banyaknya koperasi yang terbentuk, melainkan dari sejauh mana koperasi tersebut mampu menjalankan aktivitas usaha dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
