BANDAR LAMPUNG, Tapis Media -
Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung (BBWSMS) memproyeksikan dua bendungan di Provinsi Lampung yakni Bendungan Way Jepara dan Bendungan Margatiga berpotensi mengalami defisit air hingga akhir 2026, apabila tidak ada tambahan aliran air (inflow).
Proyeksi itu didasarkan pada evaluasi kondisi tampungan bendungan dengan asumsi tidak ada inflow hingga Desember 2026.
"Kami menggunakan asumsi tidak ada inflow hingga Desember 2026, sehingga kemampuan masing-masing bendungan dalam memenuhi kebutuhan irigasi dan air baku dapat dipetakan sejak dini," kata Kepala BBWSMS, Elroy Koyari, dalam paparan kondisi suplai debit air BBWSMS, Senin (3/8/2026) lalu.
Menurut Elroy, Bendungan Way Jepara di Kabupaten Lampung Timur menjadi salah satu bendungan yang diperkirakan tidak mampu memenuhi seluruh kebutuhan irigasi.
Berdasarkan perhitungan BBWSMS, bendungan tersebut hanya mampu melayani sekitar 1.757 hektare lahan atau lebih rendah dari kebutuhan luas tanam yang direncanakan.
"Berdasarkan estimasi, Bendungan Way Jepara mengalami defisit sekitar 15,42 juta meter kubik apabila tidak ada tambahan inflow," ujar Elroy.
Kondisi serupa juga diproyeksikan terjadi di Bendungan Margatiga yang juga berada di Lampung Timur.
Elroy mengungkapkan, bendungan tersebut diperkirakan hanya mampu memenuhi kebutuhan irigasi sekitar 2.004 hektare dari total kebutuhan 3.600 hektare.
"Margatiga diperkirakan hanya mampu memenuhi kebutuhan sekitar 2.004 hektare dari total kebutuhan 3.600 hektare, dengan estimasi defisit sekitar 21,22 juta meter kubik," katanya.
Menghadapi musim kemarau, lanjut Elroy, BBWSMS menyiapkan beragam langkah mitigasi untuk mengantisipasi potensi kekeringan.
Langkah tersebut meliputi pemantauan intensif kondisi bendungan, penguatan koordinasi lintas sektor, hingga mengusulkan infrastruktur dan pengembangan 749 unit sumur di wilayah yang rawan mengalami kekeringan.
"Kami terus melakukan pemantauan ketersediaan air agar distribusi air irigasi dan air baku tetap terjaga selama musim kemarau," kata Elroy.
Sementara itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung terus memperkuat langkah mitigasi menghadapi musim kemarau yang memicu kekeringan di berbagai wilayah.
Salah satu upaya yang ditempuh adalah mengajukan pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) atau hujan buatan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Lampung, Rudy Sjawal Sugiarto, mengungkapkan Pemprov telah berkoordinasi dengan beragam instansi terkait, termasuk BNPB dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), guna mempercepat pelaksanaan berbagai langkah mitigasi.
"Kami sudah berkoordinasi dengan BNPB dan BMKG untuk melakukan upaya-upaya mitigasi menghadapi musim kekeringan ini," kata Rudy, Jumat (7/8/2026).
Ia menjelaskan, salah satu hasil koordinasi tersebut adalah permohonan rekomendasi dari BMKG terkait pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca di beragam wilayah yang terdampak kekeringan cukup parah.
Menurut Rudy, usulan pelaksanaan hujan buatan yang telah ditandatangani Orang nomor satu di Lampung saat ini telah disampaikan kepada BNPB dan sedang dalam proses pembahasan.
"Proposal yang ditandatangani Pak Gubernur sudah sampai ke BNPB dan saat ini masih diproses. Kami masih memiliki harapan hujan buatan bisa segera diadakan karena kondisi awan di Provinsi Lampung masih memungkinkan," ujarnya.
Ia menjelaskan, keberadaan awan menjadi syarat utama dalam pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca. Selama masih terdapat potensi awan di wilayah Lampung, maka peluang untuk melakukan hujan buatan masih terbuka.
"OMC sangat bergantung pada keberadaan awan. Saat ini masih ada titik-titik awan di langit Lampung sehingga diharapkan operasi modifikasi cuaca dapat segera diadakan agar hasilnya lebih efektif," jelasnya.
Selain itu, lanjut dia, Provinsi Lampung juga akan menerima bantuan dari BNPB berupa mobil tangki air bersih yang akan didistribusikan ke seluruh kabupaten/kota.
"Beberapa waktu ke depan kami juga akan mendapatkan bantuan mobil tangki air bersih dari BNPB dan Bapak Presiden yang nantinya akan disalurkan ke kabupaten/kota di Provinsi Lampung," katanya.
Pemerintah pusat juga akan memberikan dukungan berupa infrastruktur dan pengembangan sumur bor dan jaringan pipanisasi untuk membantu penyediaan air bersih di wilayah yang mengalami krisis air.
Rudy mengungkapkan, berdasarkan laporan yang diterima BPBD, hampir seluruh kabupaten/kota di Provinsi Lampung telah melaporkan dampak musim kemarau berupa kekeringan maupun meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).
"Hampir seluruh daerah di Provinsi Lampung sudah melaporkan adanya kondisi kekeringan. Selain itu juga mulai muncul titik-titik kebakaran hutan dan lahan yang kami pantau melalui citra satelit NASA," ungkapnya.
Berdasarkan data pemantauan BPBD Lampung per 3 Agustus 2026, terdapat beragam titik panas (hotspot) dengan tingkat kepercayaan sedang maupun rendah yang tersebar di berbagai kabupaten.
Untuk kategori tingkat kepercayaan sedang, titik panas terdeteksi di Kabupaten Tulang Bawang sebanyak tiga titik, Lampung Tengah tiga titik, Way Kanan satu titik, dan Mesuji satu titik.
Sementara pada kategori tingkat kepercayaan rendah, titik panas terpantau di Tulang Bawang sebanyak tujuh titik, Way Kanan delapan titik, Lampung Timur empat titik.
"Kemudian Lampung Tengah dua titik, Mesuji dua titik, Pesisir Barat dua titik, Tanggamus dua titik, Tulang Bawang Barat dua titik, Pesawaran dua titik, Lampung Utara dua titik, serta Pringsewu satu titik," katanya.
Ia menghimbau pemerintah daerah dan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kekeringan maupun kebakaran hutan dan lahan selama puncak musim kemarau berlangsung, serta tidak melakukan aktivitas yang dapat memicu munculnya titik api.
Berita ini telah terbit di Surat Kabar Harian Kupas Tuntas edisi Sabtu, 08 Agustus 2026 dengan judul "Dua Bendungan di Lampung Berpotensi Defisit Air”
