BANDAR LAMPUNG, Tapis Media -
Bupati Lampung Barat Parosil Mabsus meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mengesampingkan ego sektoral dan memperkuat koordinasi lintas instansi agar pelaksanaan program infrastruktur dan pengembangan daerah dapat berjalan lebih cepat dan tepat sasaran. Menurutnya, keberhasilan infrastruktur dan pengembangan tidak mungkin dicapai apabila setiap perangkat daerah bekerja sendiri-sendiri tanpa sinergi.
Penegasan tersebut disampaikan Parosil saat membuka Rapat Koordinasi Pengendalian Operasional infrastruktur dan pengembangan (Rakor POP) Triwulan II Tahun 2026 di Aula Kagungan Setdakab Lampung Barat, Selasa (21/7/2026). Rakor tersebut menjadi forum evaluasi pelaksanaan program infrastruktur dan pengembangan, serapan anggaran, hingga capaian target pendapatan daerah memasuki semester kedua tahun anggaran.
acara itu dihadiri Wakil Bupati Lampung Barat Mad Hasnurin, Sekretaris Daerah Nukman, para staf ahli, asisten, kepala perangkat daerah, kepala bagian, camat, serta kepala puskesmas se-Kabupaten Lampung Barat.
Parosil menyampaikan Rakor POP bukan sekadar agenda rutin pemerintah daerah, melainkan instrumen penting untuk memastikan setiap program yang telah direncanakan berjalan sesuai target. Evaluasi yang dilakukan, kata dia, harus mampu mengidentifikasi berbagai persoalan sekaligus menghasilkan solusi yang dapat segera diterapkan.
"Rakor ini merupakan acara strategis untuk melihat progres pelaksanaan infrastruktur dan pengembangan, mengevaluasi serapan anggaran, sekaligus mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam mencapai target pendapatan," kata Parosil.
Ia menilai koordinasi antarlembaga menjadi faktor utama yang menentukan keberhasilan infrastruktur dan pengembangan. Tanpa komunikasi dan kerja sama yang baik, berbagai program yang telah disusun berpotensi berjalan tidak efektif dan sulit mencapai hasil yang diharapkan.
Karena itu, Parosil mengingatkan seluruh kepala perangkat daerah agar meninggalkan ego sektoral yang selama ini berpotensi menghambat percepatan infrastruktur dan pengembangan. Menurutnya, setiap OPD harus mampu bekerja sebagai satu kesatuan sistem pemerintahan yang saling mendukung.
"Rapat koordinasi ini menjadi sarana untuk menilai apakah kinerja kita sudah baik atau belum, menghilangkan ego sektoral yang mungkin masih ada di setiap satuan kerja, serta meningkatkan kedisiplinan dan tanggung jawab," tegasnya.
Parosil memastikan infrastruktur dan pengembangan daerah bukan merupakan tanggung jawab satu perangkat daerah saja. Seluruh program pemerintah hanya akan berjalan optimal apabila setiap OPD melaksanakan tugas sesuai fungsi masing-masing dalam satu sistem yang terintegrasi.
Ia menjelaskan, pengendalian operasional infrastruktur dan pengembangan tidak hanya bertujuan melihat sejauh mana progres acara yang telah diselenggarakan. Lebih dari itu, forum tersebut harus mampu memastikan seluruh kebijakan dan langkah pemerintah berjalan selaras melalui koordinasi yang kuat.
"Semua hal ini tidak dapat direalisasikan oleh satuan kerja saja, tetapi sistem yang akan bekerja. Yang paling penting adalah melakukan koordinasi agar seluruh gerak langkah pemerintah dapat berjalan secara terpadu," ujarnya.
Selain menyoroti pentingnya koordinasi, Parosil juga mengingatkan bahwa tingginya serapan anggaran bukan satu-satunya ukuran keberhasilan pemerintah daerah. Anggaran yang digunakan, menurutnya, harus benar-benar menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat melalui program yang berkualitas dan tepat sasaran.
Untuk itu, ia meminta seluruh kepala perangkat daerah segera mengidentifikasi berbagai hambatan yang masih mengganggu pelaksanaan acara. Setiap persoalan harus segera dicarikan solusi agar tidak menghambat realisasi program yang telah direncanakan pada semester kedua tahun 2026.
Parosil juga meminta OPD tidak menunda acara yang telah siap diselenggarakan, memperkuat koordinasi lintas sektor, menjaga disiplin pelaksanaan anggaran, serta memastikan seluruh program memberikan kontribusi terhadap pencapaian target infrastruktur dan pengembangan daerah.
Menurutnya, seluruh perangkat daerah memiliki tanggung jawab yang sama dalam mendukung target Rencana infrastruktur dan pengembangan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), terutama percepatan penurunan angka stunting, pengentasan kemiskinan, serta pemenuhan mandatory spending di bidang infrastruktur.
Menutup arahannya, Parosil mengajak seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Lampung Barat menjadikan Rakor POP Triwulan II sebagai momentum memperkuat kolaborasi pada semester kedua tahun 2026. Ia memastikan, percepatan infrastruktur dan pengembangan hanya dapat terwujud apabila seluruh OPD bergerak cepat, bekerja tepat, mengedepankan tanggung jawab, dan meninggalkan ego sektoral demi memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. (*)
