BANDAR LAMPUNG, Tapis Media -
mulai memperkuat langkah antisipasi menghadapi potensi dampak erupsi Gunung Anak Krakatau, ancaman kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), serta kekeringan.
Bupati Lampung Barat Parosil Mabsus menekankan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tidak boleh menunggu situasi berkembang menjadi kondisi darurat untuk kemudian bertindak.
Parosil meminta seluruh jajaran pemerintah daerah bergerak sejak dini dengan mengedepankan kesiapsiagaan, koordinasi dan kecepatan dalam merespons setiap perkembangan di lapangan.
Menurutnya, kondisi yang masih dapat dikendalikan harus ditangani sedini mungkin agar tidak berkembang menjadi persoalan yang lebih besar dan berdampak terhadap keselamatan maupun aktivitas masyarakat.
"Kita tidak boleh menunggu kondisi menjadi darurat baru bergerak. Tenang, waspada, cepat, terkoordinasi. Keselamatan masyarakat prioritas,” tegas Parosil saat memimpin rapat Ngupi Bebakhong di Aula Kagungan Setdakab Lampung Barat, Senin (7/9/2026).
Rapat tersebut digelar menyusul status Gunung Anak Krakatau yang berada pada Level III atau Siaga. Erupsi menerus gunung tersebut tercatat sejak 4 September 2026. Kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah karena abu vulkanik yang terbawa angin berpotensi memengaruhi kualitas udara dan mengganggu aktivitas masyarakat di beberapa wilayah.
Dalam rapat tersebut, Parosil tidak hanya membahas kondisi terkini, tetapi langsung membagi tugas kepada beberapa perangkat daerah agar langkah antisipasi dapat dilakukan secara terukur.
Pemerintah daerah juga menekankan pentingnya memastikan setiap informasi yang diterima masyarakat berasal dari sumber resmi dan telah terverifikasi.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) ditetapkan sebagai pusat koordinasi penanganan. BPBD diminta memperkuat komunikasi dengan BMKG, BPBD Provinsi Lampung dan BNPB, sekaligus memastikan kesiapan logistik darurat serta jalur dan titik evakuasi apabila sewaktu-waktu kondisi berkembang dan membutuhkan penanganan lebih lanjut.
Sementara itu, Dinas Kesehatan diminta meningkatkan kesiapsiagaan layanan kesehatan dengan memastikan Puskesmas, tenaga kesehatan, bidan desa hingga Ambulans Hebat siap memberikan pelayanan.
Kesiapan tersebut diperlukan untuk mengantisipasi gangguan kesehatan yang dapat muncul akibat kondisi lingkungan, seperti infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), diare maupun iritasi mata.
Untuk mengurangi dampak abu vulkanik terhadap aktivitas masyarakat, Satpol PP dan Damkar diperintahkan menyiapkan armada penyemprotan untuk membersihkan atau mengurangi debu di jalan-jalan utama.
Armada tersebut juga akan mendukung distribusi air bersih bersama BPBD, khususnya apabila terdapat wilayah yang mulai mengalami kesulitan mendapatkan pasokan air.
Dinas Perhubungan juga diminta bersiap apabila abu vulkanik menyebabkan gangguan jarak pandang.
Persiapan tersebut mencakup pemasangan atau penyiapan rambu keselamatan serta pengaturan lalu lintas untuk memastikan pengguna jalan tetap dapat beraktivitas dengan aman apabila kondisi di lapangan mengalami penurunan jarak pandang.
Di sisi informasi publik, Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mendapat tugas memastikan informasi mengenai perkembangan kondisi dan langkah pemerintah yang disampaikan kepada masyarakat benar-benar resmi serta telah terverifikasi.
Parosil menekankan pentingnya prinsip satu informasi dan satu koordinasi agar masyarakat tidak menerima informasi yang simpang siur.
Dinas Pendidikan juga diminta segera melaksanakan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) sesuai arahan Gubernur.
Kebijakan tersebut menjadi bagian dari langkah antisipasi untuk memastikan aktivitas pendidikan tetap berjalan sekaligus mempertimbangkan kondisi lingkungan dan keselamatan peserta didik maupun tenaga pendidik.
Sementara itu, Dinas Lingkungan Hidup diminta melakukan pemantauan Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) secara berkala.
Hasil pemantauan tersebut harus dilaporkan secara rutin sehingga pemerintah daerah memiliki data perkembangan kualitas udara sebagai dasar untuk menentukan langkah berikutnya jika terjadi perubahan kondisi.
Dinas Sosial juga diminta menyiapkan kebutuhan dasar masyarakat, termasuk kesiapan dapur umum apabila kondisi berkembang menjadi keadaan darurat atau menyebabkan masyarakat harus mengungsi.
Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk kesiapan pemerintah daerah agar kebutuhan dasar masyarakat tetap dapat terpenuhi dalam situasi yang membutuhkan penanganan khusus.
Tidak hanya perangkat daerah di tingkat kabupaten, Parosil juga meminta seluruh camat aktif memantau kondisi di wilayah masing-masing. Camat diminta segera melaporkan setiap dampak yang ditemukan kepada BPBD serta memastikan seluruh imbauan pemerintah diteruskan kepada peratin hingga masyarakat.
Selain itu, camat diperintahkan mendata wilayah yang mengalami kekeringan dan mengoordinasikan kebutuhan air bersih.
Parosil juga mengingatkan seluruh jajaran agar tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi.
Pemerintah daerah meminta seluruh OPD mengikuti arahan Pemprov Lampung, BPBD, PVMBG dan Pemerintah Pusat sehingga setiap langkah penanganan memiliki dasar informasi yang jelas dan berada dalam satu koordinasi.
Selain potensi dampak abu vulkanik Gunung Anak Krakatau, Parosil turut menyoroti ancaman Karhutla dan El Nino yang berpotensi memperburuk kondisi kekeringan.
Untuk menghadapi ancaman tersebut, Satgas Karhutla BPBD Lampung Barat telah menyiapkan personel sebagai bagian dari kesiapsiagaan menghadapi kemungkinan kebakaran hutan dan lahan.
Khusus persoalan kekeringan, Parosil meminta seluruh camat tidak menunggu keluhan masyarakat semakin meluas. Pendataan warga yang membutuhkan air bersih harus segera dilakukan dan dikoordinasikan dengan BPBD, Satpol PP serta Damkar untuk menentukan kebutuhan dan penyaluran bantuan.
“Penanganan diprioritaskan di wilayah dengan sumber air terbatas,” pungkasnya.
