BANDAR LAMPUNG, Tapis Media -
Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Jumlah pengangguran di Provinsi Lampung masih tergolong besar. Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung mencatat sebanyak 206,77 ribu orang atau sekitar 206.770 warga belum memiliki pekerjaan hingga Agustus 2026, meskipun angka pengangguran menunjukkan penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.
Berdasarkan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2026, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Lampung tercatat sebesar 4,01 persen. Angka tersebut turun 0,20 poin persentase dibandingkan Agustus 2025 yang mencapai 4,21 persen.
Secara jumlah, penduduk yang berstatus pengangguran berkurang sekitar 6.400 orang dalam setahun terakhir. Pada Agustus 2025, jumlah pengangguran di Lampung tercatat sebanyak 213,17 ribu orang, sebelum turun menjadi 206,77 ribu orang pada Agustus 2026.
Kepala BPS Provinsi Lampung, Ahmadriswan Nasution, menyebutkan penurunan angka pengangguran tersebut sejalan dengan meningkatnya jumlah masyarakat yang berhasil terserap dalam dunia kerja.
"Jumlah penduduk bekerja bertambah 97,08 ribu orang atau sebesar 2 persen. Ini lebih cepat dari pertumbuhan angkatan kerja sebesar 1,79 persen. Karena itu, kita bisa menangkap bahwa jumlah pengangguran berkurang 6,40 ribu orang," kata Ahmadriswan, Rabu (11/11/2026).
Menurutnya, jumlah penduduk bekerja di Lampung pada Agustus 2026 mencapai 4,95 juta orang. Angka itu meningkat sekitar 97 ribu orang dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Sementara itu, jumlah penduduk usia kerja di Lampung tercatat sebanyak 7,29 juta orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 5,16 juta orang masuk dalam kelompok angkatan kerja, sedangkan 2,13 juta orang lainnya tergolong bukan angkatan kerja.
Jumlah angkatan kerja mengalami peningkatan sebanyak 90,68 ribu orang atau tumbuh 1,79 persen dibandingkan Agustus 2025. Artinya, jumlah masyarakat yang masuk ke pasar kerja terus bertambah, meskipun tidak seluruhnya telah mendapatkan pekerjaan.
BPS juga mencatat bahwa persoalan pengangguran di Lampung masih menunjukkan kesenjangan antara wilayah perkotaan dan perdesaan. Tingkat pengangguran terbuka di perkotaan mencapai 5,08 persen, sedangkan di perdesaan sebesar 3,33 persen.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa secara persentase, penduduk dalam angkatan kerja di wilayah perkotaan lebih rentan mengalami pengangguran dibandingkan masyarakat perdesaan.
Selain berdasarkan wilayah, kesenjangan pengangguran juga terlihat dari sisi jenis kelamin. BPS mencatat TPT perempuan di Lampung mencapai 5,27 persen, lebih tinggi dibandingkan laki-laki yang berada pada angka 3,21 persen.
Padahal, keterlibatan perempuan dalam aktivitas ekonomi justru mengalami peningkatan cukup signifikan sepanjang setahun terakhir.
Ahmadriswan menjelaskan, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan naik dari 53,85 persen pada Agustus 2025 menjadi 55,68 persen pada Agustus 2026.
Sebaliknya, TPAK laki-laki mengalami penurunan dari 86,40 persen menjadi 85,30 persen pada periode yang sama.
"Kenaikan ini didorong oleh perempuan, di mana TPAK perempuan naik 1,83 poin persen menjadi 55,68 persen, sedangkan TPAK laki-laki turun 1,10 poin menjadi 85,30 persen," jelasnya.
Secara keseluruhan, TPAK Lampung pada Agustus 2026 mencapai 70,76 persen, meningkat dari 70,44 persen pada Agustus 2025.
Angka tersebut menggambarkan bahwa sekitar 71 dari setiap 100 penduduk usia kerja di Lampung merupakan bagian dari angkatan kerja, baik yang sudah bekerja maupun yang masih mencari pekerjaan.
Jika ditelusuri dalam tiga tahun terakhir, jumlah pengangguran di Lampung menunjukkan perkembangan yang berfluktuasi.
Pada Agustus 2024, BPS mencatat sebanyak 209,16 ribu orang menganggur dengan TPT sebesar 4,19 persen. Jumlah tersebut kemudian meningkat menjadi 213,17 ribu orang pada Agustus 2025, sebelum akhirnya turun menjadi 206,77 ribu orang pada Agustus 2026.
Meskipun kondisi ketenagakerjaan menunjukkan perbaikan, jumlah pengangguran yang masih mencapai lebih dari 206 ribu orang menjadi tantangan bagi pemerintah daerah dalam memperluas kesempatan kerja.
Terlebih, tingkat pengangguran perempuan dan masyarakat perkotaan yang relatif lebih tinggi menunjukkan bahwa peningkatan penyerapan tenaga kerja masih perlu diikuti dengan pemerataan akses terhadap lapangan pekerjaan.
Dengan bertambahnya jumlah penduduk bekerja, pemerintah diharapkan mampu menjaga momentum penyerapan tenaga kerja sekaligus memastikan pertumbuhan ekonomi memberikan peluang pekerjaan yang lebih luas bagi masyarakat Lampung. (*)
