BANDAR LAMPUNG, Tapis Media -
(BPH Migas) menemukan dugaan penyalahgunaan QR code atau barcode untuk pembelian BBM subsidi jenis Pertalite dan Biosolar. Bahkan, ada ditemukan kendaraan mengisi BBM subsidi hingga 2.650 liter per bulan.
BPH Migas menyebut, temuan ini menunjukkan masih adanya celah dalam pemanfaatan teknologi yang seharusnya digunakan untuk memastikan penyaluran BBM subsidi tepat sasaran.
Meskipun saat ini pembelian Pertalite dan Biosolar memang wajib menggunakan QR code dari aplikasi MyPertamina, namun dalam praktiknya BPH Migas menemukan adanya anomali transaksi.
Kepala BPH Migas, Wahyudi Anas mengungkapkan, ada kendaraan yang melakukan pengisian BBM subsidi berulang kali dalam satu hari dengan menggunakan QR code yang berbeda-beda.
"Kita menemukan banyak dilakukan penyaluran dengan kendaraan yang sama, dengan QR Code yang beda, dengan frekuensi lebih dari satu kali dalam sehari,” ujar Wahyudi dikutip dari Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi XII yang disiarkan Youtube DPR RI, Rabu (22/7/2026).
"Artinya ini sebagai contoh saja, ini dengan pelat nomor BMxxxxUO, itu saja transaksinya hampir 2.560 liter, dengan QR Code yang beda. Per hari transaksinya bisa 1-3 kali,” kata Wahyudi
Menurutnya, konsumsi BBM kendaraan mencapai lebih dari 2.000 liter dalam sebulan, merupakan jauh di atas kebutuhan normal kendaraan penumpang maupun angkutan barang ringan.
Tak hanya satu kasus, BPH Migas juga menemukan kendaraan lain yang mengisi BBM subsidi secara berulang dalam sehari dan melebihi batas yang ditetapkan. Bahkan ada kendaraan yang tercatat mengisi hingga 200 liter dalam satu hari.
Keputusan Kepala BPH Migas Nomor 024/KOM/BPH.DBBM/2026 menetapkan batas pembelian Pertalite dan Biosolar untuk kendaraan roda empat angkutan orang dan/atau barang paling banyak 50 liter per hari per kendaraan.
Sementara kendaraan umum pengguna Biosolar roda empat dibatasi maksimal 80 liter per hari, sedangkan kendaraan roda enam atau lebih maksimal 200 liter per hari per kendaraan.
"Ini contoh terjadi anomali di dalam pemanfaatan teknologi yang perlu kita pemutakhiran bersama, dan ini menjadikan suatu catatan koreksi penyaluran BBM yang benar-benar tidak dimanfaatkan untuk masyarakat yang tepat,” kata Wahyudi.
Menurutnya, temuan ini menjadi sinyal bahwa sistem barcode BBM subsidi masih perlu diperkuat, agar tidak dimanfaatkan oleh pihak yang tidak berhak, dan kuota subsidi tetap tersedia bagi masyarakat yang memang membutuhkan.
