BANDAR LAMPUNG, Tapis Media -
(BGN) melakukan penyesuaian aturan penggunaan anggaran dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kini, biaya kendaraan untuk mendistribusikan makanan kepada penerima manfaat tidak lagi diperbolehkan masuk dalam alokasi dana operasional sebesar maksimal Rp3.000 per orang per hari.
Kebijakan tersebut membuat kendaraan pengangkut makanan diposisikan sebagai fasilitas wajib yang harus disediakan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), bukan sebagai pengeluaran rutin yang dibebankan pada anggaran operasional harian.
Juru Bicara BGN, Tysa Novenny, menjelaskan bahwa perubahan tersebut sebenarnya bukan kebijakan baru. Menurutnya, pemerintah hanya mengembalikan mekanisme pembiayaan seperti yang diterapkan pada awal peluncuran program MBG.
"Dihapusnya biaya kendaraan dari pagu operasional Rp3.000 per hari per penerima manfaat bukan hal baru, kami mengembalikan kebijakan ini sebagaimana mestinya yang pernah berlaku ketika awal launching program MBG," ujar Tysa dalam keterangannya, dikutip Senin (9/11/2026).
Tysa menerangkan, kendaraan distribusi makanan merupakan salah satu sarana utama yang wajib tersedia sebelum dapur SPPG mulai menjalankan agenda pelayanan.
Keberadaan kendaraan tersebut dinilai sama pentingnya dengan fasilitas pendukung lainnya, seperti bangunan dapur, peralatan memasak, hingga perlengkapan makan yang digunakan dalam proses penyediaan makanan bergizi.
Dengan demikian, kebutuhan kendaraan tidak lagi diperhitungkan sebagai komponen pengeluaran operasional harian berdasarkan jumlah penerima manfaat.
Menurut Tysa, ketentuan tersebut sebenarnya telah diatur sejak awal melalui Keputusan Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran Nomor 2 Tahun 2024 serta Nomor 1 Tahun 2025.
Dalam kedua aturan itu, kendaraan distribusi tidak tercantum sebagai salah satu komponen yang dapat dibiayai menggunakan anggaran operasional SPPG.
"Ini tertera di Keputusan Deputi Dialur Nomor 2 Tahun 2024 dan Nomor 1 Tahun 2025 yang tidak pernah sekalipun menyebutkan bahwa kendaraan adalah bagian dari biaya operasional," jelasnya.
Meski demikian, Tysa mengakui bahwa dalam perjalanan pelaksanaan program MBG sempat terjadi perubahan ketentuan pembiayaan.
Melalui Keputusan Kepala BGN Nomor 63 Tahun 2025, biaya penyewaan kendaraan sempat dimasukkan sebagai salah satu komponen pengeluaran operasional.
Namun, setelah dilakukan evaluasi dan kajian lebih lanjut, BGN memutuskan untuk mengembalikan pengaturan pembiayaan kendaraan seperti ketentuan awal.
BGN menilai kendaraan merupakan kebutuhan dasar operasional dapur yang seharusnya telah dipenuhi sejak SPPG mulai memberikan pelayanan kepada masyarakat.
"Setelah kami kaji lebih dalam lagi, sebaiknya memang kendaraan tidak dimasukkan ke dalam biaya operasional, karena kendaraan adalah hal yang wajib dipenuhi SPPG sejak mulai beroperasi," tegas Tysa.
Penyesuaian aturan tersebut sekaligus memperjelas pemisahan antara fasilitas yang wajib disediakan SPPG dan pengeluaran rutin yang dapat dibiayai melalui pagu operasional MBG.
Dengan kebijakan ini, pengelola SPPG perlu memastikan ketersediaan kendaraan distribusi tanpa membebankan biaya kendaraan tersebut pada alokasi operasional maksimal Rp3.000 per penerima manfaat setiap hari.
