BANDAR LAMPUNG, Tapis Media -

- Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi program prioritas nasional dengan alokasi anggaran terbesar di Provinsi Lampung.

Tak tanggung-tanggung, nilainya mencapai Rp7,02 triliun, dengan cakupan penerima manfaat sebanyak 2,88 juta jiwa.

Besarnya anggaran MBG tersebut mendominasi alokasi dana untuk berbagai program prioritas nasional yang diadakan di Lampung.

Berdasarkan paparan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Lampung per 30 September 2026, total anggaran program prioritas teridentifikasi mencapai sedikitnya Rp13,03 triliun.

Kepala Kanwil DJPb Lampung Purwanto menuturkan, MBG tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan pemenuhan gizi masyarakat.

Program tersebut juga berpotensi mendorong aktivitas ekonomi daerah melalui efek pengganda atau multiplier effect.

Berdasarkan data Juni 2026, program MBG telah menjangkau 2.882.086 penerima manfaat.

Rinciannya, sebanyak 2.024.797 siswa mulai jenjang TK/PAUD hingga SMA, 654.491 ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, serta 203.711 tenaga pendidik dan kelompok lainnya.

Jumlah tersebut termasuk 783 anak tidak sekolah.

“Program ini memberikan potensi yang sangat baik bagi perekonomian Lampung karena menciptakan multiplier effect atau efek pengganda ekonomi,” kata Purwanto, saat merilis APBN KiTA Regional Lampung per 30 September 2026.

Dari sisi operasional, program tersebut telah menyerap 53.194 tenaga kerja relawan.

Sementara itu, jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang beroperasi mencapai 1.199 unit, termasuk 93 SPPG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Jumlah tersebut masih berpotensi bertambah karena target pengembangan SPPG di Lampung mencapai 1.659 unit.

Setiap porsi MBG memiliki alokasi bantuan rata-rata Rp15.000.

Selain itu, terdapat insentif bagi pengelola dapur yang kini disesuaikan dengan kinerja dan hasil produksi masing-masing SPPG.

“Kalau sebelumnya insentif dipukul rata Rp6 juta, sekarang dikaitkan langsung dengan kinerja masing-masing dapur,” jelasnya.

“Jadi, sistemnya sudah disesuaikan dengan realitas di lapangan,” lanjutnya.

Purwanto menilai, dampak ekonomi MBG juga berpotensi dirasakan pelaku usaha di tingkat desa.

Sebab, kebutuhan bahan baku SPPG diharapkan dapat melibatkan BUMDes, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), serta UMKM lokal.

Meski demikian, ia mengakui pelaksanaan program yang masih berada pada tahun pertama memiliki sebagian kelebihan, kekurangan, dan dinamika di lapangan.

Kondisi tersebut perlu terus dievaluasi.

Selain MBG, sebagian program prioritas nasional lainnya juga mengalirkan anggaran dalam jumlah besar ke Lampung.

Berdasarkan data sementara Kanwil DJPb Lampung per 30 September 2026, program infrastruktur dan pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) menempati posisi kedua dengan estimasi anggaran Rp2,77 triliun.

Angka tersebut dihitung berdasarkan jumlah gerai koperasi yang telah selesai dibangun.

Berikutnya, program Kartu Sembako atau Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) memperoleh alokasi Rp1,16 triliun.

Kemudian, Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar Rp875,82 miliar.

Pada sektor perumahan, program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) mendapatkan alokasi Rp445,74 miliar.

Sementara itu, infrastruktur dan pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur jalan serta jembatan melalui program preservasi jalan dan jembatan mencapai Rp369,14 miliar.

Anggaran lainnya mencakup infrastruktur dan pengembangan Sekolah Rakyat dan Sekolah Unggul Garuda sebesar Rp280,96 miliar.

Kemudian, bendungan dan irigasi Rp53,13 miliar, renovasi atau revitalisasi sekolah Rp32,39 miliar, serta Bantuan Sosial Tunai (Pos-BST) sebesar Rp13,73 miliar.

Jika dirinci, sepuluh program tersebut mencerminkan besarnya intervensi pemerintah pusat di Lampung.

Program-program itu mencakup pemenuhan gizi, perlindungan sosial, penguatan ekonomi desa, penyediaan rumah, hingga infrastruktur dan pengembangan infrastruktur dan fasilitas pendidikan.

Di luar sepuluh program tersebut, pemerintah juga menyalurkan subsidi nonenergi melalui fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Berdasarkan paparan DJPb Lampung, penyaluran KUR telah menjangkau 148.981 debitur dengan nilai mencapai Rp8.832,2 miliar atau sekitar Rp8,83 triliun.

Program ini menjadi salah satu instrumen pemerintah dalam memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah.

Sementara itu, dukungan pemerintah di bidang pendidikan juga dilakukan melalui Program Indonesia Pintar (PIP), Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, dan beasiswa lainnya.

Dalam paparan tersebut, tercatat 1.006 anak dari keluarga penerima manfaat (KPM) mendapatkan kesempatan melanjutkan pendidikan tinggi.

Dukungan lainnya diberikan melalui subsidi energi dan kompensasi.

Realisasi penyaluran di Lampung meliputi Biosolar sebanyak 569.332 kiloliter, Pertalite 485.208 kiloliter, serta LPG sebanyak 166.197 metrik ton.

Besarnya volume penyaluran tersebut menunjukkan peran subsidi energi dalam menjaga akses masyarakat terhadap kebutuhan energi dengan harga terjangkau.

Selain program bantuan sosial dan ekonomi, pemerintah juga memperkuat akses pendidikan bagi masyarakat miskin melalui Sekolah Rakyat.

Saat ini, sebanyak 748 siswa telah tertampung di tiga Sekolah Rakyat yang berada di Lampung Selatan, Lampung Timur, dan Bandar Lampung.

Rinciannya, SRMA 3 Lampung Selatan menampung 344 siswa, SRT 34 Lampung Timur sebanyak 331 siswa, serta SRT 35 Bandar Lampung sebanyak 73 siswa.

Program ini secara khusus menyasar anak-anak dari keluarga miskin, terutama kelompok Desil 1 dan Desil 2.

Berdasarkan data peserta didik, sebanyak 63,36 persen berasal dari kelompok Desil 1, 32,45 persen dari Desil 2, dan 4,19 persen dari kelompok lainnya.

Pemerintah juga tengah membangun tiga lokasi tambahan Sekolah Rakyat tahap kedua 2026.

Lokasi tersebut berada di Kota Baru, Lampung Selatan; Desa Muara Jaya, Sukadana, Lampung Timur; serta Desa Purwotani, Jati Agung, Lampung Selatan.

Purwanto menjelaskan, seluruh kebutuhan pendidikan siswa ditanggung pemerintah.

Fasilitas tersebut meliputi tempat tidur, asrama, hingga perlengkapan sekolah.

Bahkan, orang tua siswa juga mendapatkan dukungan melalui program bantuan sosial.

Dengan demikian, anak-anak dapat melanjutkan pendidikan tanpa harus terbebani kebutuhan ekonomi keluarga.

“Tujuannya agar orang tua tidak merasa kehilangan tenaga anaknya, karena biasanya anak-anak ini ikut membantu orang tua di ladang atau sawah,” jelasnya.

“Dengan adanya bantuan sosial, beban ekonomi keluarga dapat dikurangi,” lanjutnya.

Purwanto menggarisbawahi, total anggaran program prioritas nasional yang teridentifikasi mencapai sedikitnya Rp13,03 triliun.

Namun, angka tersebut masih bersifat sementara dan belum menggambarkan keseluruhan nilai dukungan APBN yang mengalir ke Lampung.

Pihaknya masih melakukan sinkronisasi data dengan masing-masing kementerian dan lembaga.

Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan besaran anggaran yang dialokasikan maupun disalurkan khusus bagi wilayah Lampung.

“Angka ini masih perkiraan minimal. Kami masih harus terus menyinkronkan data dengan masing-masing kementerian dan lembaga untuk mengetahui jumlah pasti dana yang disalurkan khusus untuk wilayah Lampung,” tandasnya.

Dengan besarnya anggaran tersebut, program prioritas nasional tidak hanya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.

Program-program itu juga diharapkan mampu memperkuat daya beli, menggerakkan usaha lokal, memperluas kesempatan kerja, serta mendorong pemerataan infrastruktur dan pengembangan di Provinsi Lampung. (*)