BANDAR LAMPUNG, Tapis Media -
Hukum Universitas Lampung menyoroti secara serius pemberitaan mengenai dugaan kekerasan seksual yang melibatkan terduga Dosen di lingkungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
Ketua BEM Fakultas Hukum Unila, M. Fachri Kusuma Jaya, menilai bahwa persoalan tersebut tidak boleh dianggap sebagai persoalan individual semata, melainkan harus dilihat sebagai persoalan serius yang menyangkut perlindungan hak, keamanan, serta tanggung jawab institusi pendidikan tinggi.
"Dugaan tersebut membutuhkan penanganan yang sungguh-sungguh, objektif, dan tidak boleh dibiarkan berlarut-larut tanpa kepastian. Kamu mendesak pelaku dapat dihukum berat," kata Fachri, dalam keterangannya, Senin (9/11/2026).
Ia melanjutkan, Universitas Lampung sebagai ruang akademik yang seharusnya menjamin kebebasan, keamanan, dan kesetaraan bagi seluruh warga kampus.
Relasi antara dosen dan mahasiswa dibangun atas dasar profesionalitas, etika akademik, serta tanggung jawab keilmuan, bukan untuk menciptakan ruang penyalahgunaan kewenangan maupun relasi kuasa.
Terlebih tindakan yang mengarah pada kekerasan seksual, terlebih dalam hubungan yang memiliki ketimpangan posisi dan kewenangan.
"Maka persoalan tersebut harus dipandang sebagai pelanggaran serius terhadap martabat manusia dan prinsip penyelenggaraan pendidikan yang aman," lanjutnya.
Secara hukum, penanganan dugaan kekerasan seksual ini harus merujuk pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang memberikan landasan perlindungan terhadap korban, saksi, dan pihak terkait, sekaligus mengatur mekanisme penanganan tindak pidana kekerasan seksual.
Selain itu, Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi menjadi dasar bagi universitas untuk melakukan pencegahan, penanganan, serta pemulihan terhadap korban kekerasan di lingkungan pendidikan tinggi.
Dengan demikian, kami memandang Rektor Universitas Lampung telah gagal dalam menjalankan tugas dan mandat fungsi perguruan tinggi.
"Kami mendesak pimpinan Universitas Lampung untuk segera menindaklanjuti hasil pemeriksaan dan rekomendasi Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Perguruan Tinggi (PPKPT) sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku," tegasnya.
"Kami juga meminta tidak adanya perlakuan istimewa ataupun pembiaran terhadap dugaan pelanggaran hanya karena pihak yang dilaporkan memiliki posisi strategis di lingkungan universitas," sambungnya.
Di sisi lain, perlindungan terhadap korban harus menjadi prioritas utama dalam keseluruhan proses penanganan.
Universitas wajib memastikan kerahasiaan identitas, keamanan, pendampingan psikologis, serta keberlangsungan hak-hak akademik korban.
"Jangan sampai ada intimidasi, diskriminasi, tekanan, maupun tindakan pembalasan yang berpotensi merugikan korban akibat keberaniannya menyampaikan laporan. Keberanian seseorang untuk mengungkap dugaan kekerasan seksual seharusnya mendapatkan perlindungan, bukan justru menempatkannya dalam situasi yang semakin rentan," terangnya.
Fachri juga menilai bahwa transparansi dan kepastian penanganan merupakan bagian penting dari pertanggungjawaban institusi. Pimpinan Universitas Lampung perlu memberikan informasi mengenai perkembangan dan tindak lanjut pemeriksaan secara berkala dengan tetap memperhatikan kerahasiaan identitas serta hak seluruh pihak.
"Penanganan yang berlarut-larut tanpa kejelasan berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan terhadap mekanisme penyelesaian internal universitas," ungkapnya.
Ia menggarisbawahi bahwa objektivitas pemeriksaan dan keberpihakan terhadap pemenuhan hak korban bukanlah dua hal yang saling bertentangan. Keduanya justru harus berjalan beriringan untuk memastikan keadilan dapat diwujudkan tanpa mengesampingkan hak hukum siapa pun.
Lebih jauh, lanjutnya, persoalan tersebut harus menjadi momentum bagi Universitas Lampung untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan kampus.
Universitas perlu memastikan bahwa mekanisme pengaduan dapat diakses dengan mudah, berjalan secara profesional, memberikan perlindungan kepada pelapor, serta bebas dari konflik kepentingan.
Menjaga nama baik universitas bukan berarti menutupi persoalan yang terjadi di dalamnya. Justru, keberanian untuk mengungkap, memeriksa, dan menyelesaikan persoalan secara adil merupakan bentuk tanggung jawab institusi dalam menjaga integritas dunia pendidikan.
"Sebagai Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung, kami menggarisbawahi bahwa BEM FH Unila akan mengawal perkembangan penanganan kasus ini hingga terdapat kejelasan dan pertanggungjawaban institusional. Kami tidak ingin persoalan ini berhenti sebagai pemberitaan sesaat atau sekadar menjadi konsumsi publik tanpa penyelesaian yang nyata," terangnya.
Ia menggarisbawahi tidak boleh ada toleransi terhadap kekerasan seksual, penyalahgunaan relasi kuasa, maupun impunitas di lingkungan pendidikan.
"Integritas sebuah universitas tidak hanya diukur dari prestasi akademiknya, tetapi juga dari keberanian institusinya dalam melindungi dan menjamin keadilan bagi seluruh warga kampus," pungkasnya.
