BANDAR LAMPUNG, Tapis Media -
Kupastuntas.co, Jakarta - Mundurnya beberapa manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) menjadi sorotan Ombudsman Republik Indonesia. Persoalan penempatan kerja yang jauh dari tempat tinggal dan keluarga disebut menjadi salah satu penyebab para manajer memilih mengundurkan diri dari program koperasi tersebut.
Anggota Ombudsman RI, Radian Syam, menjelaskan pihaknya telah berkoordinasi dengan PT Agrinas Pangan Nusantara untuk menelusuri persoalan tersebut. Berdasarkan hasil komunikasi, beberapa manajer mengundurkan diri karena lokasi penugasan tidak sesuai dengan harapan, terutama mereka yang ditempatkan jauh dari domisili keluarga.
"Kami sudah sampaikan ke PT Agrinas. Kemudian karena memang, ada beberapa teman-teman manajer koperasi yang mundur mungkin karena tidak sesuai dengan lokasinya atau kemudian jauh dengan keluarganya," ujar Radian dalam konferensi pers di Kantor Ombudsman, Jakarta Selatan, Rabu (18/11/2026).
Menindaklanjuti kondisi tersebut, PT Agrinas Pangan Nusantara menerapkan mekanisme relokasi penempatan dengan mempertimbangkan jarak tempat tinggal para manajer. Ombudsman menilai langkah tersebut dapat menjadi solusi agar persoalan penugasan tidak terus menghambat kesiapan operasional koperasi. Meski demikian, Radian mengingatkan agar pembenahan administrasi dan penempatan tenaga kerja tidak menyebabkan pelaksanaan program berlarut-larut.
Menurut Radian, keberadaan manajer menjadi salah satu unsur penting dalam memastikan acara Koperasi Merah Putih dapat berjalan sebagaimana direncanakan. Karena itu, persoalan penempatan perlu diselesaikan tanpa mengabaikan ketentuan yang berlaku.
"Tapi sekali lagi kami mendorong agar segera dilakukan, mohon maaf, agar segera operasional KDKMP ini berjalan sesuai dengan aturan," katanya.
Persoalan pengelolaan tenaga kerja koperasi sebelumnya juga menjadi perhatian Kementerian Koperasi. Berdasarkan data yang disampaikan kementerian pada Oktober 2026, sebanyak 26.991 orang telah menandatangani kontrak Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), sementara 159 orang menolak penawaran kerja atau mundur. Selain itu, terdapat 1.550 orang yang mengalami kendala administrasi hingga melewati batas waktu yang ditentukan, sehingga dilakukan proses penawaran penempatan ulang.
Deputi Bidang Pengembangan Talenta dan Daya Saing Koperasi Kementerian Koperasi, Destry Anna Sari, sebelumnya menjelaskan bahwa proses penawaran ulang telah ditutup pada Kamis (15/10/2026) malam. Namun, saat memberikan keterangan pada Jumat (16/10/2026), pihaknya belum menerima laporan terbaru dari Agrinas mengenai keputusan akhir peserta yang mendapatkan penawaran kembali.
"Agrinas melakukan proses penawaran di tiga lokasi lagi yang sudah tersedia, dan terus terang baru ditutup semalam. Jadi, saya belum dapat update dari Agrinas," ujar Destry.
Selain masalah pengunduran diri manajer, Ombudsman turut menyoroti rencana penyediaan klinik pratama di lingkungan Koperasi Merah Putih. Rencana tersebut dinilai perlu mendapat perhatian agar tidak menimbulkan tumpang tindih pelayanan dengan puskesmas yang telah beroperasi. Radian menyebut fasilitas kesehatan tersebut dapat dikembangkan sepanjang memiliki dasar hukum yang jelas serta telah melalui koordinasi dengan kementerian terkait, termasuk Kementerian Kesehatan.
Ombudsman menekankan pengawasan terhadap program Koperasi Merah Putih akan difokuskan pada kepatuhan prosedur, kesesuaian regulasi, serta pencegahan penundaan pelayanan yang berlarut-larut.
"Jadi kami melihat dari bagaimana proses itu sesuai atau tidak dengan peraturan perundang-undangan. Nah itu menjadi pegangan kami," tegas Radian. Dengan adanya penyesuaian lokasi kerja, pemerintah diharapkan dapat segera menyelesaikan persoalan penempatan manajer sehingga operasional koperasi tidak terus terhambat. (*)