BANDAR LAMPUNG, Tapis Media -

Bank Lampung terus memperkuat transformasi kelembagaan dan digital sebagai strategi mempercepat pertumbuhan bisnis sekaligus memperluas peran sebagai mitra strategis pemerintah daerah.

Upaya tersebut turut mendorong kinerja positif perseroan pada Semester I 2026 dengan total aset mencapai Rp11,5 triliun atau tumbuh 6,38 persen secara tahunan (year on year/yoy).

Direktur Utama Bank Lampung, Indra Merviana, menyebutkan transformasi yang dilakukan perusahaan sebenarnya telah dimulai sebelum memasuki 2026.

Salah satu langkah utamanya ialah melakukan penyesuaian struktur organisasi pada Desember 2025 guna menjawab perkembangan teknologi informasi dan percepatan digitalisasi sektor perbankan.

"Selain membentuk tim percepatan bisnis, kami juga melakukan perubahan struktur organisasi dengan menambah Divisi Bisnis Produk dan Layanan Digital. Kami juga membentuk Unit Kerja Khusus (UKK) Cyber yang sebelumnya masih bergabung dengan Divisi Manajemen Risiko. Sekarang dibuat menjadi unit tersendiri agar lebih fokus dalam penguatan keamanan siber," kata Indra saat memaparkan kinerja Bank Lampung dalam acara Kinerja Industri Jasa Keuangan Provinsi Lampung Semester I 2026 di Hotel Azana, Jumat (10/7/2026).

Selain restrukturisasi organisasi, Bank Lampung juga melakukan pembaruan visi dan misi perusahaan.

Melalui perubahan tersebut, Bank Lampung menargetkan diri menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan sekaligus mendukung ekosistem bisnis masyarakat demi mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Menurut Indra, perubahan visi dan misi tersebut menjadi landasan agar seluruh pengelolaan keuangan pemerintah daerah dapat terintegrasi melalui Bank Lampung.

"Kami menginginkan seluruh pengelolaan keuangan pemerintah daerah dapat berada di Bank Lampung sehingga kami benar-benar menjadi mitra strategis pemerintah daerah," ujarnya.

Indra menjelaskan, Bank Lampung kini tidak hanya berperan sebagai lembaga keuangan, tetapi juga terlibat langsung dalam berbagai agenda infrastruktur dan pengembangan daerah.

Bank Lampung secara rutin mengikuti acara Musyawarah Perencanaan infrastruktur dan pengembangan (Musrenbang) maupun kunjungan kerja Orang nomor satu di Lampung ke berbagai daerah. Keterlibatan tersebut dinilai penting agar bank dapat mengetahui secara langsung kebutuhan masyarakat.

Ia mencontohkan saat kunjungan ke Kabupaten Mesuji, Bank Lampung menemukan kebutuhan petani terhadap alat dan mesin pertanian (alsintan). Kondisi tersebut kemudian disesuaikan dengan produk pembiayaan yang dimiliki, termasuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) Alsintan.

"Kalau kami turun langsung ke daerah, kami bisa mengetahui kebutuhan masyarakat. Misalnya petani membutuhkan alsintan, sementara dalam program pemerintah tersedia KUR Alsintan. Jadi kami bisa langsung menyesuaikan pembiayaan yang dibutuhkan masyarakat," jelasnya.

Bank Lampung juga akan dilibatkan dalam pengembangan program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Salah satu bentuk dukungan yang tengah disiapkan adalah penyediaan agen L-Smart di setiap koperasi.

Indra juga menjelaskan perkembangan Kelompok Usaha Bank (KUB) bersama Bank Jatim yang tidak hanya bertujuan memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenai modal inti minimum, tetapi juga memperkuat sinergi bisnis dan tata kelola perusahaan.

Sejak penandatanganan Shareholders Agreement (SHA) pada Desember 2025, berbagai kerja sama telah dilakukan, mulai dari penguatan manajemen risiko, kepatuhan, pengendalian internal, teknologi informasi hingga pengembangan sumber daya manusia.

"Melalui KUB kami melakukan banyak pembelajaran dengan Bank Jatim sebagai bank induk. Kami melakukan benchmarking dalam pengelolaan teknologi informasi, human capital, manajemen risiko hingga tata kelola perusahaan agar Bank Lampung semakin berkembang," katanya.

Dari sisi kinerja keuangan, Bank Lampung mencatat pertumbuhan positif pada hampir seluruh indikator utama selama Semester I 2026.

Per Juni 2026, total aset Bank Lampung mencapai Rp11,5 triliun atau tumbuh 6,38 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Penyaluran kredit meningkat 9,89 persen secara tahunan atau hampir mencapai 10 persen, sedangkan penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) tumbuh lebih tinggi, yakni 11,36 persen.

Indra menyebut realisasi tersebut bahkan telah melampaui target yang ditetapkan dalam Rencana Bisnis Bank (RBB).

"Posisi Juni 2026, rata-rata pencapaian indikator utama sudah berada di atas 100 persen dibanding target RBB," ujarnya.

Kondisi permodalan Bank Lampung juga dinilai sangat sehat. Rasio kecukupan modal atau Capital Adequacy Ratio (CAR) tercatat sebesar 29,27 persen, jauh di atas ketentuan minimum OJK.

Sementara Loan to Deposit Ratio (LDR) berada pada level 88,55 persen, masih berada dalam kisaran ideal yang ditetapkan regulator yakni 84 hingga 94 persen.

Adapun kondisi likuiditas yang diukur melalui Liquidity Coverage Ratio (LCR) mencapai 82,66 persen, melampaui ambang batas minimum regulator sebesar 50 persen.

"Ini menunjukkan kondisi likuiditas Bank Lampung sangat memadai untuk mendukung ekspansi bisnis," katanya.

Dari sisi penyaluran pembiayaan, kredit konsumtif masih menjadi bisnis utama Bank Lampung. Nilai kredit konsumtif mencapai Rp5,8 triliun atau tumbuh 10,34 persen secara tahunan.

Sementara kredit produktif meningkat 8,6 persen yang terdiri atas pembiayaan UMKM, kredit korporasi, KUR, kredit konstruksi, sindikasi, hingga pinjaman kepada pemerintah daerah untuk mendukung infrastruktur dan pengembangan infrastruktur dan kebutuhan likuiditas daerah.

Untuk sektor ekonomi unggulan, pembiayaan terbesar masih mengalir ke sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, perdagangan, aktivitas keuangan, industri pengolahan, serta konstruksi.

"Di segmen konsumer, Bank Lampung tidak hanya menyalurkan kredit kepada Aparatur Sipil Negara (ASN), tetapi juga mengembangkan pembiayaan berbasis tambahan penghasilan pegawai seperti tunjangan kinerja, sertifikasi, hingga berbagai insentif lainnya," kata dia.

Indra melanjutkan, Bank Lampung juga tetap mendukung pembiayaan sektor pertanian, termasuk komoditas padi dan program alih komoditas dari singkong menuju jagung yang menjadi salah satu prioritas Pemerintah Provinsi Lampung.

Penghimpunan dana masyarakat juga menunjukkan tren positif. Giro tumbuh 2,63 persen secara tahunan, yang sebagian besar berasal dari pemerintah daerah.

Sementara tabungan meningkat 10,8 persen dan deposito berjangka menjadi penyumbang pertumbuhan terbesar dengan kenaikan mencapai 17,53 persen.

Di bidang digitalisasi, Bank Lampung terus mempercepat implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD RI) yang menjadi program Kementerian Dalam Negeri.

Hingga Juni 2026, implementasi SIPD RI telah mencapai progres sekitar 75 persen. Saat itu masih terdapat empat pemerintah kabupaten/kota yang sedang dalam tahap implementasi.

"Namun pada awal Juli 2026, Kabupaten Tulang Bawang Barat telah resmi menjalankan sistem tersebut sehingga kini tersisa tiga daerah yang masih dalam proses," tutupnya. (*)