BANDAR LAMPUNG, Tapis Media -
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Lampung Barat terus diperkuat melalui peningkatan pengawasan terhadap dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Pemerintah daerah menekankan pentingnya menjaga standar kebersihan dan keamanan pangan agar kasus keracunan makanan yang sempat terjadi di beberapa daerah tidak terulang di Lampung Barat.
Komitmen tersebut disampaikan Wakil Bupati Lampung Barat, Mad Hasnurin, saat memimpin rapat koordinasi dan evaluasi penyelenggaraan Program MBG di Ruang Rapat Pesagi, Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Barat, Kamis (30/7/2026).
Rapat tersebut dihadiri unsur pemerintah daerah, pengelola SPPG, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), serta beberapa pihak terkait. Dalam kesempatan itu juga dilakukan penandatanganan nota kesepakatan kerja sama sebagai bentuk komitmen bersama untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan Program MBG di Lampung Barat.
Mad Hasnurin mengungkapkan, hingga saat ini terdapat 29 SPPG aglomerasi yang telah beroperasi di Kabupaten Lampung Barat. Keberadaan dapur-dapur tersebut menjadi tulang punggung pelaksanaan program yang menyasar puluhan ribu penerima manfaat di berbagai wilayah.
Berdasarkan data Juni 2026, jumlah penerima manfaat Program MBG di Lampung Barat telah mencapai 60.639 orang. Rinciannya terdiri atas 48.998 peserta didik dan 11.641 penerima nonpeserta didik atau sekitar 70 persen dari total sasaran program.
Selain jumlah penerima manfaat yang terus meningkat, pemerintah daerah juga mencatat sebagian besar SPPG telah memenuhi aspek kelayakan sanitasi. Dari total 29 SPPG yang beroperasi, sebanyak 24 di antaranya telah mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Meski demikian, Mad Hasnurin meminta lima SPPG yang belum memiliki SLHS agar segera melengkapi persyaratan tersebut. Menurutnya, sertifikasi menjadi bagian penting untuk menjamin keamanan pangan yang dikonsumsi para penerima manfaat.
Ia menekankan seluruh pengelola SPPG harus menjaga kebersihan lingkungan dapur, memastikan keamanan pangan, serta mempertahankan kualitas gizi makanan sesuai standar yang telah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional (BGN).
"Penting bagi seluruh pengelola untuk menjaga standar kebersihan dan keamanan pangan agar makanan yang disajikan benar-benar aman dan memenuhi kebutuhan gizi penerima manfaat," tegas Mad Hasnurin.
Selain aspek keamanan pangan, pemerintah daerah juga mendorong penguatan kemitraan dengan berbagai pihak, mulai dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Koperasi Merah Putih, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), hingga Dinas Lingkungan Hidup. Sinergi tersebut dinilai penting untuk mendukung ketersediaan bahan baku sekaligus memperkuat pengelolaan limbah dan sampah dari aktivitas dapur MBG.
Mad Hasnurin juga meminta setiap SPPG menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), melengkapi sarana dan prasarana sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP), serta melayani penerima manfaat berdasarkan kapasitas yang telah diatur dalam petunjuk teknis Badan Gizi Nasional.
Di sisi lain, Satgas Percepatan Penyelenggaraan Program MBG diminta meningkatkan pengawasan dan monitoring terhadap pelaksanaan program di lapangan. Pembaruan data penerima manfaat juga harus dilakukan secara berkala agar penyaluran bantuan makanan bergizi benar-benar tepat sasaran.
Kepada pelaku usaha, BUMD, dan Asosiasi Penyelenggara Program Makan Bergizi Gratis Indonesia (APPMBGI), Wakil Bupati mengajak memperkuat kolaborasi dalam penyediaan bahan baku dengan mengutamakan potensi lokal. Langkah tersebut diharapkan mampu menjaga kualitas pasokan sekaligus memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat Lampung Barat.
Menutup arahannya, Mad Hasnurin mengingatkan seluruh pengelola SPPG agar menjadikan kasus keracunan makanan MBG yang terjadi di beberapa daerah sebagai bahan evaluasi. Menurutnya, setiap penyebab insiden harus dipelajari sehingga langkah pencegahan dapat dilakukan sedini mungkin.
"SPPG harus mencari tahu apa penyebab terjadinya keracunan di daerah lain, sehingga bisa kita antisipasi sejak dini," pungkasnya.
Pemerintah Kabupaten Lampung Barat optimistis, dengan pengawasan yang lebih ketat, pemenuhan standar higiene, serta sinergi seluruh pemangku kepentingan, Program MBG dapat berjalan lebih optimal, aman, tepat sasaran, sekaligus memberikan manfaat nyata bagi peningkatan gizi dan perekonomian masyarakat. (*)
