BANDAR LAMPUNG, Tapis Media -
Kondisi Sungai Way Batanghari di Desa Muara Jaya, Kabupaten Lampung Timur, semakin mengkhawatirkan. Air sungai yang biasanya dimanfaatkan warga untuk berbagai kebutuhan kini berubah menjadi hitam pekat dan mengeluarkan bau menyengat. Bahkan, sebagian ikan dilaporkan mati akibat dugaan pencemaran tersebut.
Perubahan kondisi sungai ini menimbulkan keresahan masyarakat. Warga menduga ada aktivitas pembuangan limbah dari perusahaan yang beroperasi di kawasan hulu sungai. Namun, dugaan tersebut masih memerlukan pemeriksaan lebih lanjut untuk memastikan sumber pencemarannya.
Berdasarkan keterangan warga, perubahan warna air pertama kali terlihat sejak awal Oktober 2026. Sempat kembali jernih dalam beberapa waktu, kondisi sungai justru kembali memburuk dalam beberapa hari terakhir.
Akibatnya, masyarakat yang selama ini bergantung pada aliran Sungai Way Batanghari mulai menghentikan pemanfaatan air sungai untuk aktivitas sehari-hari.
Warga mengaku khawatir air yang diduga tercemar tersebut dapat membahayakan kesehatan. Mereka tidak lagi berani menggunakannya untuk mandi, mencuci pakaian, maupun memenuhi kebutuhan air bagi hewan ternak.
Persoalan ini telah sampai ke Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Lampung. Namun, penanganan awal dugaan pencemaran tersebut masih menunggu tindak lanjut dari pemerintah daerah setempat.
Kepala Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup DLH Provinsi Lampung, Wawan Sah, membenarkan pihaknya telah menerima informasi mengenai kondisi Sungai Way Batanghari.
Menurutnya, laporan tersebut sudah diteruskan kepada DLH Kabupaten Lampung Timur sebagai instansi yang diduga memiliki kewenangan pengawasan terhadap perusahaan di wilayah tersebut.
“Sudah kami teruskan ke DLH Lampung Timur. Kami masih menunggu respons dari Lampung Timur karena perizinannya ada di kabupaten,” kata Wawan, Senin (9/11/2026).
Wawan menjelaskan, pengawasan terhadap aktivitas usaha yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan dilakukan berdasarkan kewenangan perizinan yang dimiliki masing-masing tingkatan pemerintahan.
Apabila izin operasional perusahaan diterbitkan oleh pemerintah kabupaten, maka pengawasan lingkungan terhadap aktivitas perusahaan tersebut menjadi kewenangan pemerintah kabupaten.
“Sesuai aturan, siapa yang memberikan izin, dia yang mengawasi. Kalau izinnya kabupaten, berarti kabupaten yang melakukan pengawasan,” tegasnya.
Meski demikian, Wawan menyebut pihaknya masih perlu memastikan status perizinan perusahaan yang diduga berkaitan dengan perubahan kondisi air Sungai Way Batanghari.
Ia memperkirakan kewenangan perizinan perusahaan tersebut berada di tingkat kabupaten, sehingga DLH Lampung Timur menjadi pihak yang perlu melakukan pemeriksaan awal.
Sementara itu, penyebab pasti perubahan warna air, munculnya bau menyengat, hingga dugaan kematian ikan di Sungai Way Batanghari belum dapat dipastikan.
Hasil pemeriksaan lingkungan diperlukan untuk mengetahui apakah kondisi tersebut benar disebabkan oleh limbah aktivitas usaha atau faktor lainnya.
Masyarakat memiliki harapan pemerintah segera turun tangan menelusuri sumber dugaan pencemaran agar kondisi sungai tidak semakin memburuk dan airnya kembali aman dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari. (*)
