BANDAR LAMPUNG, Tapis Media -
Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung menggandeng Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) untuk memperkuat partisipasi masyarakat dalam menyukseskan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026).
Para tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama hingga pimpinan organisasi kesukuan diharapkan menjadi penggerak sekaligus membangun kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan sensus.
Langkah tersebut dilakukan menyusul progres pendataan SE2026 di Provinsi Lampung yang telah mencapai sekitar 88 persen.
BPS menargetkan cakupan pendataan dapat mencapai 100 persen pada 17 Agustus 2026, meskipun masa pelaksanaan sensus masih berlangsung hingga akhir Agustus.
Sinergi BPS dan FPK diperkuat melalui aktivitas Sosialisasi dan Pendataan SE2026 di Aula Pusiban, Kompleks Pemerintah Daerah Provinsi Lampung, Sabtu (8/8/2026).
aktivitas tersebut merupakan tindak lanjut kerja sama antara BPS Provinsi Lampung dan FPK Provinsi Lampung.
Hadir dalam aktivitas itu Kepala BPS Provinsi Lampung Ahmadriswan Nasution, Ketua FPK Provinsi Lampung Darussalam, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung Ganjar Jationo mewakili Pimpinan tertinggi Provinsi Lampung Rahmat Mirzani Djausal, perwakilan Badan Kesbangpol Provinsi Lampung, Ketua FPK Lampung Darussalam, serta hampir seluruh pengurus dan anggota FPK yang merepresentasikan 37 suku dan etnis di Lampung.
Kepala BPS Lampung, Ahmadriswan Nasution mengungkapkan, salah satu tantangan utama petugas di lapangan adalah membangun kepercayaan masyarakat.
Selain menemukan warga maupun pelaku usaha yang tidak berada di tempat ketika petugas datang, BPS juga masih menghadapi sebagian masyarakat yang menolak didata karena belum memahami tujuan sensus. Ada pula yang khawatir data akan bocor atau digunakan untuk kepentingan perpajakan.
Ahmadriswan menekankan, SE2026 tidak berkaitan dengan urusan perpajakan. Informasi yang diberikan masyarakat digunakan untuk kepentingan statistik dan kerahasiaan data responden dijamin sesuai ketentuan perundang-undangan.
“BPS tidak datang untuk memeriksa atau menilai usaha. BPS datang untuk mencatat kondisi perekonomian secara objektif sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan daerah,” tegas Ahmadriswan.
Menurutnya, tantangan membangun kepercayaan masyarakat tidak bisa hanya diselesaikan melalui pendekatan formal. Dibutuhkan keterlibatan tokoh-tokoh yang memiliki kedekatan dan dipercaya oleh masyarakat.
“Kepercayaan tidak selalu lahir dari surat resmi. Kepercayaan sering kali tumbuh dari orang-orang yang selama ini dipercaya masyarakat,” ujarnya.
Karena itu, BPS menginginkan tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama serta pimpinan organisasi kesukuan dapat membantu menjelaskan kepada masyarakat bahwa sensus aman, bukan pemeriksaan pajak dan memiliki manfaat besar bagi pembangunan daerah.
Ahmadriswan mengungkapkan, BPS terus mendorong percepatan agar cakupan pendataan dapat mencapai 100 persen pada 17 Agustus 2026.
Namun, percepatan tersebut tidak boleh mengorbankan kualitas data. Setelah target cakupan tercapai, BPS tetap melakukan penyisiran dan pemeriksaan untuk memastikan tidak ada aktivitas ekonomi yang terlewat.
Validasi juga dilakukan untuk memastikan data yang dikumpulkan lengkap, wajar dan akurat sehingga mampu menggambarkan kondisi perekonomian Lampung secara riil.
Data SE2026 nantinya akan digunakan untuk memotret struktur dan potensi ekonomi, perkembangan usaha, karakteristik pelaku usaha hingga menjadi dasar penyusunan kebijakan pemerintah pusat maupun daerah.
Pimpinan tertinggi Provinsi Lampung Rahmat Mirzani Djausal, dalam sambutan yang disampaikan Ganjar Jationo, menekankan bahwa data berkualitas merupakan fondasi utama pembangunan daerah.
“Tidak ada pembangunan daerah yang hebat tanpa data yang hebat. Data bukan sekadar angka. Data adalah bahasa pembangunan daerah, dasar kepercayaan, pijakan kebijakan, sekaligus kompas untuk menentukan arah masa depan daerah,” pesannya.
Menurut Gubernur, Sensus Ekonomi 2026 bukan sekadar aktivitas pendataan, tetapi upaya untuk mengenali wajah ekonomi Lampung secara lebih utuh, mulai dari pelaku UMKM, perdagangan, industri hingga berbagai aktivitas ekonomi masyarakat.
Lampung memiliki potensi besar sebagai gerbang Pulau Sumatera dengan kekuatan pada berbagai sektor ekonomi. Namun, potensi tersebut membutuhkan data yang benar dan dapat dipercaya agar kebijakan pembangunan daerah, investasi, pengembangan UMKM hingga perluasan lapangan kerja dapat dirancang secara tepat.
Gubernur juga menilai FPK memiliki posisi strategis karena Lampung merupakan daerah yang majemuk.
FPK diharapkan menjadi pelopor literasi statistik, penyambung informasi yang benar dan penguat kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan sensus.
“Sampaikan kepada masyarakat bahwa menerima petugas sensus bukan sekadar menerima tamu, tetapi ikut mengambil bagian dalam menentukan masa depan pembangunan daerah daerah,” pesannya.
Ketua FPK Provinsi Lampung, Darussalam mengungkapkan, FPK menggerakkan jaringan organisasi kesukuan untuk membantu menyukseskan SE2026 hingga ke tingkat akar rumput.
Dengan keanggotaan yang merepresentasikan 37 suku dan etnis, menurut Darussalam, FPK memiliki jaringan sosial yang luas dan bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Ia meminta seluruh pengurus dan anggota FPK yang hadir meneruskan informasi mengenai SE2026 kepada organisasi, paguyuban, keluarga dan komunitas masing-masing.
“Kita memiliki jaringan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Mari menjadi penggerak di komunitas masing-masing, membantu memberikan pemahaman dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap Sensus Ekonomi 2026,” kata Darussalam.
Menurutnya, FPK tidak mengambil alih tugas petugas sensus, tetapi membantu membuka komunikasi jika masyarakat masih ragu atau terjadi hambatan di lapangan.
Darussalam menekankan, semakin lengkap dan akurat data yang diperoleh, semakin kuat pula dasar pemerintah dalam menentukan kebijakan dan program pembangunan daerah.
Yudha dari Badan Kesbangpol Provinsi Lampung mendorong FPK menjalankan tiga peran strategis, yakni sebagai wadah komunikasi, penjaga kerukunan dan agen sosialisasi.
FPK diharapkan menjembatani komunikasi pemerintah dengan berbagai tokoh etnis dan masyarakat, menjaga kondusivitas selama proses pendataan, serta aktif memberikan edukasi agar warga menyambut baik petugas BPS.
Langkah konkret dapat dilakukan melalui dialog lintas etnis, sosialisasi di lingkungan paguyuban dan komunitas, pendampingan apabila terdapat kebuntuan komunikasi serta deteksi dini terhadap potensi penolakan maupun informasi hoaks mengenai sensus.
Dengan progres SE2026 di Lampung yang telah mencapai 88 persen, sinergi BPS, Pemerintah Daerah Provinsi Lampung, Kesbangpol dan FPK diharapkan mampu mempercepat pencapaian target sekaligus menjaga kualitas data.
Data yang lengkap dan akurat nantinya menjadi fondasi pemerintah dalam membaca kondisi perekonomian, menentukan prioritas pembangunan daerah, mengembangkan UMKM, mendorong investasi, membuka lapangan kerja serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
