BANDAR LAMPUNG, Tapis Media -
Satu pejabat Pemerintah Kota (Pemkot) Metro, dr. Achmad Redho Akbar, mengambil langkah untuk menguji kapasitasnya di level yang lebih tinggi. Ia dinyatakan lulus seleksi administrasi dalam seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) untuk posisi Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.
Nama Achmad Redho Akbar tercantum bersama empat peserta lainnya dalam pengumuman Panitia Seleksi Terbuka JPTP di lingkungan Pemprov Lampung Nomor: 04/PANSEL-JPTP/IX/2026. Empat peserta lainnya yakni Djohan Lius, Irman Thamrin, Siska Lania, dan Sri Aryanti yang seluruhnya berasal dari Pemprov Lampung.
Redho menyebut dirinya datang dengan keyakinan dan kesiapan untuk mengikuti seluruh tahapan yang ditetapkan panitia.
“Modal saya sederhana, Bismillahirrahmanirrahim. Saya mengikuti proses ini dengan niat untuk mengabdi, membawa pengalaman yang saya miliki, dan tentu siap mengikuti seluruh tahapan seleksi sesuai ketentuan yang ditetapkan panitia,” ujar Redho saat dikonfirmasi awak media, Jum'at (11/9/2026).
Ia juga menyadari bahwa posisi Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung memiliki tantangan yang tidak ringan. Karena itu, pengalaman di tingkat Kota Metro menjadi bekal yang akan diuji kembali dalam proses seleksi yang kompetitif tersebut.
“Saya tidak ingin mendahului hasil. Yang terpenting bagi saya adalah menjalani proses dengan sungguh-sungguh, mempersiapkan kemampuan sebaik mungkin, dan menyerahkan hasil akhirnya kepada Allah SWT. Kalau memang diberikan amanah, tentu harus siap bekerja lebih keras untuk masyarakat Lampung,” katanya.
Lolosnya Redho menjadi perhatian karena dirinya bukan pejabat yang asing dengan dunia kesehatan maupun birokrasi pemerintahan di Kota Metro. Sebelum menduduki jabatan saat ini, ia pernah dipercaya sebagai Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Metro. Berkecimpung di dunia kesehatan selama 20 tahun dimulai menjadi kepala puskesmas, kabid di tiga bidang sampai sekretaris di dinas kesehatan.
Tak hanya itu, pria yang juga merupakan pengurus IDI Wilayah Lampung tersebut memiliki rekam jejak di beragam organisasi tingkat provinsi seperti mantan pengurus EXCO PSSI Lampung dan Perbasasi Lampung.
Pengalaman tersebut menjadi salah satu modal penting bagi Redho untuk mengikuti proses seleksi Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung. Terlebih, posisi yang diperebutkan bukan sekadar jabatan struktural biasa, melainkan JPT Pratama yang memiliki ruang lingkup tanggung jawab jauh lebih luas karena berkaitan dengan kebijakan kesehatan di tingkat provinsi.
Rekam jejak Redho di Pemkot Metro juga tidak berhenti di bidang kesehatan. Ia pernah dipercaya sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Metro. Pengalaman lintas sektor tersebut memperlihatkan bahwa karier birokrasi Redho tidak hanya berkutat pada satu bidang pemerintahan.
Saat ini, Redho menjabat sebagai Staf Ahli Wali Kota Metro Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia. Ia dilantik oleh Wali Kota Metro pada 15 Juni 2026, bertepatan dengan malam Tahun Baru Islam 1448 Hijriah.
Dari perjalanan tersebut, langkah Redho mengikuti seleksi terbuka Kepala Dinas Kesehatan Lampung dapat dibaca sebagai upaya membawa pengalaman birokrasi Kota Metro ke panggung pemerintahan yang lebih luas. Namun, perjalanan itu tentu belum selesai karena kelulusan administrasi baru menjadi pintu awal dari rangkaian seleksi.
Ketua Panitia Seleksi Terbuka JPTP di lingkungan Pemprov Lampung, Marindo Kurniawan, menyampaikan bahwa peserta yang dinyatakan lulus administrasi berhak mengikuti tahapan uji kompetensi manajerial dan sosial kultural atau Assessment Test.
Assessment Test dijadwalkan berlangsung pada Senin hingga Selasa, 14–15 September 2026, mulai pukul 07.30 WIB sampai selesai. Tahapan tersebut diselenggarakan di Kantor UPTD Penilaian Kompetensi ASN BKD Provinsi Lampung, Jalan Beringin II Nomor 35, Teluk Betung.
Seleksi ini sendiri dibuka Pemprov Lampung setelah masa tugas Edwin Rusli sebagai Kepala Dinas Kesehatan Lampung berakhir pada 31 Agustus 2026 karena memasuki masa purna tugas. Kepala Dinas Kesehatan merupakan jabatan JPT Pratama atau setara eselon II-a yang memiliki tanggung jawab strategis dalam penyelenggaraan urusan kesehatan daerah.
Kepala BKD Provinsi Lampung, Rendi Reswandi, sebelumnya menjelaskan bahwa jabatan Kepala Dinas Kesehatan didahulukan dalam proses seleksi karena memiliki persyaratan khusus. Salah satunya berkaitan dengan latar belakang pendidikan, yakni calon peserta harus memiliki pendidikan minimal S-1 atau D-IV bidang kesehatan, selain persyaratan pangkat minimal Pembina Tingkat I dan pengalaman dalam jabatan terkait sekurang-kurangnya lima tahun.
Dengan lolosnya lima peserta administrasi, persaingan kini memasuki tahap yang lebih substantif. Redho tidak hanya membawa nama pribadi, tetapi juga membawa rekam jejak sebagai birokrat yang selama ini berkarier di lingkungan Pemkot Metro. Apakah pengalaman tersebut cukup untuk mengantarkannya menduduki kursi Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, jawabannya akan ditentukan melalui rangkaian seleksi yang masih panjang.
Bagi Metro, langkah seorang pejabatnya mengikuti seleksi di tingkat provinsi juga menjadi catatan tersendiri. Sebab, apabila berhasil, pengalaman dan kapasitas birokrasi yang selama ini dibangun di Kota Metro berpotensi berkontribusi pada lingkup pemerintahan yang lebih luas. Namun untuk saat ini, prinsipnya sederhana, Bismillahirrahmanirrahim, ikuti proses, buktikan kapasitas, dan hormati hasil seleksi. (*)
