BANDAR LAMPUNG, Tapis Media -
(KDMP) sebagai salah satu program strategis yang digagas pemerintah pusat. Hingga Juni 2026, sebanyak 87 KDMP telah berdiri di seluruh wilayah Lampung Barat, dengan satu unit di Pekon Kenali, Kecamatan Belalau, yang telah diresmikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto secara virtual melalui zoom meeting.
Capaian tersebut disampaikan Bupati Lampung Barat Parosil Mabsus saat menerima kunjungan Panglima Kodam XXI Raden Intan, Mayjen TNI Kristomei Sianturi, di Pekon Kembahang, Kecamatan Batu Brak, Rabu (24/6/2026). Kunjungan tersebut dilakukan untuk meninjau secara langsung perkembangan pembangunan daerah KDMP di daerah.
Dalam kesempatan itu, Parosil Mabsus menyampaikan apresiasi dan rasa bangganya atas perhatian yang diberikan Pangdam terhadap pembangunan daerah koperasi desa di Lampung Barat. Menurutnya, kehadiran Pangdam menjadi bentuk dukungan nyata yang mampu meningkatkan semangat pengelola koperasi dalam menyukseskan program tersebut.
Parosil menilai kunjungan tersebut tidak hanya menjadi sarana pemantauan pembangunan daerah, tetapi juga memberikan motivasi bagi seluruh pihak yang terlibat dalam pengembangan KDMP. Ia mengharapkan dukungan dari berbagai unsur, termasuk TNI, dapat mempercepat terwujudnya koperasi yang kuat dan mandiri di tingkat pekon.
Di hadapan Pangdam, Parosil menjelaskan bahwa pembangunan daerah KDMP di Lampung Barat diprioritaskan pada lokasi-lokasi strategis yang mudah dijangkau masyarakat. Langkah tersebut dilakukan agar keberadaan koperasi dapat memberikan manfaat maksimal bagi warga sekitar.
“pembangunan daerah KDMP kami utamakan di lokasi strategis di pinggir jalan. Dari 87 unit yang telah berdiri, sebanyak 16 lokasi memanfaatkan aset milik Pemerintah Kabupaten Lampung Barat,” ujar Parosil.
Selain melaporkan perkembangan KDMP, Bupati juga memaparkan beberapa capaian program prioritas daerah yang mendukung agenda pembangunan daerah nasional. Salah satunya adalah pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang saat ini terus diperkuat di Lampung Barat.
Parosil menjelaskan bahwa hingga saat ini Lampung Barat telah mengoperasikan 29 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Pemerintah daerah juga telah membentuk Satuan Tugas MBG guna memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai target dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Menurutnya, keberadaan SPPG menjadi bagian penting dalam mendukung upaya peningkatan kualitas gizi masyarakat, khususnya bagi anak-anak dan kelompok rentan. Karena itu, pemerintah daerah terus melakukan koordinasi lintas sektor agar program tersebut berjalan efektif.
Tidak hanya di bidang ketahanan pangan dan gizi, Lampung Barat juga mencatat capaian positif dalam pelayanan kesehatan gratis. Parosil menyebut daerah yang dipimpinnya saat ini menempati peringkat ke-13 secara nasional dalam pelaksanaan program tersebut.
Meski demikian, ia memastikan bahwa pemerintah daerah tidak akan berpuas diri. Berbagai upaya terus dilakukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan layanan kesehatan yang telah disediakan pemerintah.
Menurut Parosil, salah satu tantangan yang masih dihadapi adalah rendahnya kesadaran sebagian masyarakat untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Oleh sebab itu, edukasi dan sosialisasi akan terus diperkuat hingga ke tingkat pekon. “Sekarang kami fokus pada pemahaman masyarakat terkait kesehatan. Masih banyak masyarakat yang takut untuk pemeriksaan kesehatan,” katanya.
Menanggapi laporan yang disampaikan Bupati Lampung Barat, Pangdam XXI Raden Intan Mayjen TNI Kristomei Sianturi menyebutkan kesiapan TNI untuk mendukung berbagai program pembangunan daerah daerah, termasuk percepatan pembangunan daerah Koperasi Desa Merah Putih.
Kristomei memastikan bahwa keterlibatan TNI hanya sebatas membantu proses pembangunan daerah fisik dan pendampingan yang diperlukan. Ia memastikan TNI tidak akan terlibat dalam pengelolaan koperasi yang menjadi kewenangan masyarakat dan pemerintah daerah.“Kami siap mendukung apa yang menjadi program pemerintah daerah,” ujar Pangdam.
Di akhir kunjungannya, Pangdam mengharapkan seluruh KDMP yang telah dibentuk di Lampung Barat dapat dikelola secara profesional, transparan, dan berkelanjutan. Dengan pengelolaan yang baik, ia optimistis koperasi tersebut mampu menjadi motor penggerak ekonomi desa sekaligus mewujudkan target yang telah ditetapkan pemerintah pusat.
“Saya mengharapkan pengelolaan KDMP di Lampung Barat dikelola dengan baik agar apa yang ditargetkan Pemerintah pusat dapat tercapai,” tutupnya. (*)
