BANDAR LAMPUNG, Tapis Media -

Kupastuntas.co, Tanggamus — Delapan puluh satu tahun Indonesia merdeka, tetapi warga di wilayah selatan Kecamatan Pematangsawa, Kabupaten Tanggamus, mengaku belum sepenuhnya merasakan kemerdekaan.

Bukan karena mereka tidak menikmati kebebasan sebagai warga negara, melainkan karena akses menuju wilayah mereka masih sangat terbatas.

Pekon Teluk Brak, Karang Brak, Kaurgading, Tirom, Way Asahan, Martanda, Tampang Tuw  dan Tampang Muda masih mengandalkan transportasi laut untuk terhubung dengan Kotaagung.

Laut menjadi jalan utama. Ketika cuaca bersahabat, perjalanan berlangsung normal. Namun, ketika gelombang membesar, mobilitas warga ikut terancam.

Kondisi itu kembali mencuat setelah sebuah sampan pengantar penumpang tenggelam di kawasan Pelabuhan Kotaagung. Tidak ada korban jiwa, tetapi barang bawaan penumpang terendam dan sebagian rusak.

Bagi warga, musibah tersebut bukan sekadar kecelakaan. Peristiwa itu menjadi gambaran nyata risiko yang mereka hadapi karena belum tersedianya akses jalan darat yang memadai.

Di tengah kondisi tersebut, tuntutan masyarakat kembali menguat agar pemerintah mempercepat infrastruktur dan pengembangan jalan Way Nipah-Tampang Muda sepanjang sekitar 50 kilometer.

Bagi mereka, jalan itu bukan sekadar infrastruktur. Jalan adalah jalan keluar dari keterisolasian.

Lima Jam Mengarungi Teluk Semaka untuk Berobat

Persoalan paling mengkhawatirkan muncul ketika warga membutuhkan pelayanan kesehatan.

Masyarakat mengaku keterbatasan tenaga kesehatan, termasuk ketersediaan dokter, membuat tidak seluruh persoalan kesehatan dapat ditangani di wilayah mereka.

Pasien yang membutuhkan penanganan lebih lanjut harus dirujuk ke Kotaagung. Namun, rujukan tidak berarti pasien dapat segera tiba di rumah sakit.

Pasien harus dibawa menggunakan perahu londeng, kemudian mengarungi Teluk Semaka menuju Kotaagung.

Perjalanan dapat berlangsung hingga sekitar lima jam. Tujuannya adalah RSUD Batin Mangunang di Kotaagung.

Bagi orang sehat, lima jam mengarungi laut sudah menjadi perjalanan panjang. Bagi pasien yang membutuhkan pertolongan medis, waktu tersebut dapat menjadi beban yang jauh lebih berat.

"Kalau ada warga yang sakit dan tidak bisa ditangani di sini, kami harus membawa pasien melalui laut. Kalau ombak besar, kami semakin khawatir karena perjalanan bisa lama dan risikonya juga lebih besar," ujar Hamid, Kepala Pekon Tampang Tua.

Persoalan geografis semakin memperberat kondisi tersebut. sebagian pekon di selatan Pematang Sawa berada puluhan kilometer dari pusat pemerintahan Kabupaten Tanggamus.

Bagi warga, jarak bukan sekadar angka. Jarak berarti waktu, biaya dan risiko.

Sigit (47), warga Karang Brak, menuturkan persoalan keterisolasian telah lama dirasakan masyarakat.

Ia memiliki harapan pemerintah tidak hanya membicarakan infrastruktur dan pengembangan jalan, tetapi benar-benar mewujudkan akses darat yang dapat digunakan masyarakat.

"Kami ini sudah lama menunggu jalan. Jangan sampai setiap kali ada orang sakit, kami harus kembali mengandalkan perahu dan mengarungi laut berjam-jam. Kami ingin ada jalan darat supaya kalau ada keadaan darurat, kami bisa lebih cepat mendapatkan pertolongan," ujar Sigit.

Menurut dia, infrastruktur dan pengembangan jalan juga akan memberikan dampak besar terhadap kehidupan ekonomi masyarakat.

"Kami bukan meminta jalan yang mewah. Kami hanya ingin jalan yang bisa dilalui. Kalau jalan ada, hasil bumi bisa lebih mudah dibawa keluar, kebutuhan masyarakat juga lebih mudah masuk. Yang paling penting, kalau ada warga sakit, tidak harus menunggu kapal atau kondisi laut bagus," katanya.

Topik, warga Tampang Tua menuturkan, ketergantungan terhadap transportasi laut membuat masyarakat harus selalu mempertimbangkan kondisi cuaca sebelum bepergian.

"Kami seperti terpisah dari daerah lain. Mau ke Kotaagung harus lewat laut. Kalau ombak besar atau kapal tidak jalan, kami tidak punya banyak pilihan. Karena itu kami sangat memiliki harapan jalan Way Nipah sampai Tampang benar-benar dibangun sampai selesai," ujar Topik.

Menurut dia, persoalan tersebut bukan hanya menyangkut perjalanan orang dewasa. Anak-anak, petani, nelayan dan pedagang juga merasakan dampak keterbatasan akses.

"Anak-anak kami juga butuh akses yang mudah. Petani mau membawa hasil bumi juga kesulitan. Semua masih bergantung pada laut. Kami ingin ada jalan supaya kehidupan masyarakat di sini bisa lebih maju," katanya.

Nursa, warga Tampang Muda memiliki harapan pemerintah melihat persoalan akses dari sisi keselamatan masyarakat.

"Kami bersyukur musibah sampan kemarin tidak menimbulkan korban jiwa. Tapi kejadian itu harus menjadi pelajaran. Kalau transportasi laut menjadi satu-satunya akses, setiap kali ombak besar masyarakat pasti merasa takut," ujar Nursa.

Ia memiliki harapan infrastruktur dan pengembangan jalan tidak kembali berhenti pada pembukaan badan jalan.

"Kami memiliki harapan bukan hanya dibuka jalannya, tetapi benar-benar dibangun sampai bisa dilewati kendaraan. Jangan menunggu ada korban baru semua orang bergerak. Kami ingin akses yang aman sebelum terjadi sesuatu yang lebih buruk," katanya. 

Resti, warga Way Asahan, menuturkan masyarakat di wilayah selatan Pematangsawa juga ingin merasakan infrastruktur dan pengembangan seperti masyarakat di wilayah lain. 

"Kami juga bagian dari Indonesia. Kami juga membayar pajak dan ikut menjaga daerah ini. Tetapi sampai sekarang kalau mau berobat, membawa hasil bumi atau memenuhi kebutuhan sehari-hari, kami masih sangat bergantung pada laut," ujar Resti.

Menurut dia, jalan darat akan mengubah banyak hal bagi masyarakat.

"Kalau jalan sudah ada, kami tidak lagi terlalu bergantung pada kapal. Anak-anak lebih mudah sekolah, orang sakit lebih cepat dibawa ke rumah sakit, hasil bumi lebih mudah dijual. Kami tidak meminta kemewahan, kami hanya ingin akses yang layak," katanya.

Jalan 50 Kilometer yang Dinanti

Harapan warga tersebut tertuju pada infrastruktur dan pengembangan akses Way Nipah-Tampang Muda  yang panjangnya sekitar 50 kilometer.

Rencana pembukaan akses tersebut sebenarnya telah beberapa kali menjadi pembahasan pemerintah dan masyarakat.

Dalam reses anggota DPRD Tanggamus di Pekon Tirom pada Maret 2026, kelanjutan pembukaan badan jalan menuju sebagian pekon di wilayah selatan menjadi salah satu aspirasi masyarakat. Warga menyebut akses tersebut penting karena selama ini masih mengandalkan transportasi laut.

Sebelumnya, masyarakat juga telah melakukan upaya pembukaan akses secara swadaya. Namun, bagi warga, pembukaan badan jalan saja belum cukup.

Mereka membutuhkan jalan yang benar-benar dapat dilalui kendaraan dan terhubung dengan wilayah lain.

Bukan Sekadar Jalan

Bagi masyarakat selatan Pematangsawa, infrastruktur dan pengembangan jalan tersebut memiliki arti yang jauh lebih besar daripada sekadar infrastruktur dan pengembangan fisik.

Jalan itu adalah akses kesehatan. Jalan itu adalah akses pendidikan. Jalan itu adalah akses ekonomi. Jalan itu adalah akses menuju pemerintahan. Dan jalan itu juga merupakan bagian dari keselamatan masyarakat.

Sebab selama akses darat belum tersedia, laut akan tetap menjadi jalan utama. Ketika laut tenang, masyarakat berangkat. Ketika ombak membesar, mereka menunggu. Ketika pasien membutuhkan pertolongan, mereka tetap harus berlayar.

Orang sakit tidak bisa menunggu laut tenang.

"Kami Belum Merdeka dari Keterisolasian"

Kegelisahan warga kemudian dirangkum dalam sebuah seruan kepada para pemimpin.

"Liriklah kami, wahai pemimpin negeri. Pengambil kebijakan yang duduk di kursi. Tak adakah rasa di hatimu untuk memerdekakan kami dengan memberi fasilitas yang lebih aman bagi kami?"

Warga juga memiliki harapan suara mereka tidak berhenti sebagai keluhan.

"Kami merintih, kami memiliki harapan. Jangan tanggapi kami dengan pengusiran. Indonesia milik rakyat. Pemimpin negeri adalah suara kami. Jangan pernah terlupa, ada tanggung jawab di bahumu yang kelak dipertanyakan," demikian suara yang disampaikan warga.

Delapan puluh satu tahun Indonesia merdeka, mereka mengaku masih menghadapi persoalan mendasar.

Bukan soal tidak adanya listrik. Bukan soal tidak memiliki rumah. Tetapi soal jalan untuk keluar dari keterisolasian.

Karena itu, tuntutan warga kepada pemerintah jelas: bangun dan tuntaskan jalan Way Nipah-Tampang.

Bukan hanya membuka badan jalan. Bukan hanya memasukkannya dalam rencana. Tetapi membangun jalan yang benar-benar dapat digunakan masyarakat.

Sebab bagi warga selatan Pematang Sawa, sekitar 50 kilometer jalan itu bukan sekadar proyek.

Itulah jalan menuju rumah sakit. Jalan menuju sekolah. Jalan menuju pasar. Dan jalan menuju kemerdekaan yang selama ini mereka tunggu.

Setelah 81 tahun Indonesia merdeka, mereka hanya ingin satu hal yang seharusnya sederhana:

Tidak lagi menjadikan laut sebagai satu-satunya jalan untuk bertahan hidup. (*)