Tuesday, 17 November 2026 | Bandar Lampung
Logo

TAPIS MEDIA

Beranda Lampung Pemerintahan Destinasi Info Harga Pasar

185 Guru Madrasah Berpeluang Diangkat PPPK, Zulkarnain: Tak Ada Toleransi Bagi Pemotongan Hak Guru

17 November 2026 09:00 WIB
Oleh: Dewi Kartika
Dibaca: 5 kali
Bagikan:
185 Guru Madrasah Berpeluang Diangkat PPPK, Zulkarnain: Tak Ada Toleransi Bagi Pemotongan Hak Guru
Foto: Kupas Tuntas

BANDAR LAMPUNG, Tapis Media -

(Kemenag) Provinsi Lampung mengusulkan 185 guru madrasah dan Pendidikan Agama Islam (PAI) untuk diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).  Kemenag juga menggarisbawahi tidak ada toleransi bagi pihak-pihak yang memotong hak guru.

Hal tersebut disampaikan Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenag Provinsi Lampung, Zulkarnain, saat aktivitas Media Gathering  di Aula Sai Batin, Kantor Kanwil Kemenag Lampung, Senin (16/11/2026).

Zulkarnain menggarisbawahi, Kanwil Kemenag Provinsi Lampung memberikan perhatian serius terhadap dugaan praktik pungutan liar (pungli), pemotongan dana bantuan operasional sekolah (BOS), hingga tunjangan sertifikasi guru di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Pringsewu yang kini tengah ditangani Kejaksaan Negeri (Kejari) Pringsewu.

Zulkarnain menyampaikan, kasus tersebut menjadi bahan evaluasi bagi jajarannya untuk memperkuat pengawasan dan pembinaan internal, khususnya terkait pengelolaan anggaran serta penyaluran hak-hak pegawai dan tenaga pendidik.

Menurutnya, dugaan praktik pemotongan hak pegawai merupakan persoalan serius yang tidak boleh dibiarkan terjadi di lingkungan Kementerian Agama.

"Di Pringsewu kemarin itu cukup mengejutkan. Ini menjadi evaluasi kita ke depan. Praktik-praktik pungli dan pemotongan sudah jauh-jauh hari kami suarakan agar tidak diteruskan atau dilakukan," kata Zulkarnain.

Ia mengapresiasi langkah Kejari Pringsewu yang telah melakukan penanganan hukum terhadap dugaan penyimpangan tersebut. Menurutnya, proses hukum diperlukan untuk mengungkap persoalan secara transparan sekaligus memberikan efek jera kepada aparatur yang terbukti menyalahgunakan kewenangan.

Zulkarnain menggarisbawahi, tidak boleh ada pegawai maupun pejabat di lingkungan Kemenag yang mengambil atau memotong hak orang lain tanpa dasar yang sah. Larangan tersebut berlaku terhadap seluruh bantuan pendidikan, dana BOS, maupun tunjangan sertifikasi guru, baik di madrasah negeri maupun swasta.

"Kami berterima kasih kepada kejaksaan agar persoalan ini terang benderang dan memberikan efek jera. Seluruh aparat di lingkungan Kanwil Kemenag jangan coba-coba bermain atau menzalimi orang dengan memotong hak-haknya," tegasnya.

Zulkarnain mengungkapkan bahwa pihaknya telah melaporkan persoalan yang terjadi di Kemenag Pringsewu kepada Inspektorat Jenderal Kementerian Agama.

Langkah tersebut dilakukan agar penanganan internal dapat berjalan sesuai mekanisme, sekaligus memberikan ruang kepada aparat penegak hukum untuk menjalankan proses penyidikan tanpa hambatan.

Ia menyebut pembinaan terhadap jajaran Kemenag Pringsewu juga telah dilakukan beberapa kali. Bahkan, sebelum persoalan tersebut mencuat ke publik, Kanwil Kemenag Lampung telah melakukan beragam langkah antisipasi, termasuk pemeriksaan melalui berita acara pemeriksaan (BAP) dan mutasi terhadap beragam pegawai.

Menurut Zulkarnain, rotasi jabatan merupakan salah satu upaya mencegah penyalahgunaan kewenangan, terutama apabila seorang pegawai terlalu lama menempati posisi tertentu.

"Kalau orang sudah terlalu lama biasanya trik-triknya sudah terlalu banyak. Sehingga perlu ada regenerasi agar ke depan lebih baik," ujarnya.

Lebih lanjut, Zulkarnain mengingatkan seluruh Kantor Kemenag kabupaten/kota di Provinsi Lampung agar memperketat pengawasan terhadap penyaluran bantuan pendidikan maupun pemenuhan hak-hak pegawai.

Ia menilai, pengawasan tidak boleh hanya dilakukan di tingkat kantor wilayah, tetapi juga harus menjangkau satuan pendidikan dan madrasah, termasuk daerah yang lokasinya jauh dari pusat pemerintahan.

Menurutnya, pembinaan internal selama ini terus dilakukan agar praktik serupa tidak terjadi di daerah lain. Meski demikian, pengawasan secara berkala tetap harus diperkuat untuk mencegah potensi penyimpangan.

Zulkarnain juga secara khusus meminta para guru dan pihak madrasah yang merasa dirugikan akibat dugaan pemotongan hak agar tidak takut menyampaikan laporan kepada Kanwil Kemenag Lampung.

Ia meminta setiap laporan disertai bukti pendukung agar dapat ditindaklanjuti melalui mekanisme pemeriksaan yang berlaku.

"Kalau ada guru maupun madrasah yang terkena potongan, laporkan saja segera dengan bukti. Kami akan proses," katanya.

Ia menggarisbawahi, setiap laporan dugaan penyimpangan harus ditindaklanjuti secara serius. Tidak boleh ada pembiaran terhadap praktik yang berpotensi merugikan guru, tenaga kependidikan, maupun lembaga pendidikan.

Zulkarnain menginginkan penanganan kasus di Kabupaten Pringsewu menjadi momentum untuk membenahi sistem pengawasan dan tata kelola anggaran di seluruh lingkungan Kementerian Agama Provinsi Lampung.

Dengan demikian, penyaluran dana bantuan pendidikan dan tunjangan guru dapat berjalan sesuai ketentuan, transparan, serta diterima secara utuh oleh pihak yang berhak.

Pada kesempatan tersebut, Zulkarnain juga menyampaikan, sebanyak 185 guru yang diusulkan merupakan tenaga pendidik dari madrasah dan guru PAI yang belum terakomodasi dalam proses pengangkatan PPPK sebelumnya.

Ia menginginkan, seluruh usulan tersebut dapat memenuhi persyaratan administrasi serta mendapat dukungan anggaran dari pemerintah, sehingga proses pengangkatan bisa berjalan sesuai target.

"Ada 185 yang diusulkan, campur dari madrasah sama PAI. Mudah-mudahan ini bisa sesuai persyaratan dan anggaran mencukupi, sehingga bisa terangkat semua untuk tahun 2027," ujarnya.

Lebih lanjut, Zulkarnain menggarisbawahi bahwa saat ini sudah tidak ada lagi tenaga honorer di lingkungan Kemenag Lampung. Seluruh tenaga yang sebelumnya berstatus honorer telah beralih ke skema PPPK, baik dengan status penuh waktu maupun paruh waktu.

"Kalau honor sekarang sudah tidak ada. Semua sudah diangkat PPPK, ada PPPK yang penuh waktu dan ada yang paruh waktu. Jadi, honor memang sudah tidak diperbolehkan lagi," tegasnya.

Selain membahas penataan kepegawaian, ia juga menyampaikan aktivitas Media Gathering menjadi momentum bagi Kanwil Kemenag Lampung untuk memperkuat hubungan dan membangun sinergi dengan insan pers.

Menurut Zulkarnain, media memiliki peran strategis dalam mendukung keterbukaan informasi publik sekaligus menjadi mitra pemerintah dalam mendorong peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Ia menginginkan, hubungan antara Kanwil Kemenag Lampung dan media massa tidak hanya sebatas penyampaian informasi, tetapi juga berkembang menjadi kolaborasi yang konstruktif dalam mengawal perbaikan sistem dan pelayanan di lingkungan Kemenag.

Melalui komunikasi yang terbuka, pihaknya juga ingin menyampaikan berbagai capaian kinerja Kanwil Kemenag Lampung selama periode Januari hingga November 2026.

"Kita menjalin tali silaturahmi dan keterbukaan informasi kepada teman-teman media. Ke depan, kita ingin membangun kolaborasi dan sinergi untuk sama-sama memperbaiki sistem di Kanwil Kemenag Lampung," katanya.

Zulkarnain menambahkan keterangan, kritik, saran, dan masukan dari insan pers sangat dibutuhkan sebagai bahan evaluasi bagi instansinya. Dengan demikian, berbagai kekurangan dapat dibenahi dan kualitas pelayanan publik terus ditingkatkan.

Ia menggarisbawahi, keterbukaan informasi dan publikasi capaian kinerja merupakan bagian dari komitmen Kemenag Lampung dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Artikel ini telah terbit di Surat Kabar Harian Kupas Tuntas edisi Selasa, 17 November 2026 dengan judul "185 Guru Madrasah Berpeluang Diangkat PPPK"

Berita Terkait

Beranda Kategori Cari